Perjuangkan Sultan Hamid II Sebagai Pahlawan Nasional

Perjuangkan Sultan Hamid II Sebagai Pahlawan Nasional

  Jumat, 22 April 2016 09:11
CENDERAMATA: Sekretaris Fraksi Partai Nasdem di DPR, Syarif Abdullah Alkadrie menyerahkan cenderamata kepada narasumber dalam Seminar Nasional bertajuk “Meluruskan Sejarah Sultan Hamid II: Sang Perancang Lambang Negara RI–Garuda Pancasila", Kamis (21/4) di Jakarta. M KUSDHARMADI/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

Luruskan Sejarah Pencipta Lambang Negara

Ketidakadilan masih dirasakan anak bangsa karena  pencipta lambang negara  RI "Elang Rajawali Garuda Pancasila" dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika,  Sultan Hamid II, tak kunjung dijadikan pahlawan nasional.

M Kusdharmadi, Jakarta

Stigma Sultan Hamid II sebagai pihak yang dituding bersalah atas  pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) pimpinan Kapten Raymond Westerling di Bandung dan Jakarta, 23-24 Januari 1950 hingga kini masih melekat di benak masyarakat.

Sejarah yang bengkok ini semua harus diluruskan. Karena, atas stigma itulah Sultan Hamid II ibarat tak dianggap sebagai pencipta lambang negara. Sedangkan, lambang negara yang diciptakannya hingga kini digunakan seluruh elemen bangsa sebagai salah satu identitas kebanggaan nasional.

Perjuangan yang dilakukan untuk meluruskan sejarah sudah dilakukan sejak lama. Bahkan, Yayasan Sultan Hamid II yang dimotori Sekretaris Pribadi Sultan Hamid II, Max Jusuf Alkadrie sudah berupaya keras meluruskan sejarah.

Bahkan, sudah mengusulkan agar Sultan Hamid II dijadikan sebagai pahlawan nasional. Perjuangan itu dilakukan  demi untuk meluruskan sejarah.  Namun, hingga kini pemerintah masih belum mengeluarkan pengakuan secara sah.

Hal itu tak menyurutkan langkah untuk meluruskan sejarah bahwa Sultan Hamid II merupakan pencipta lambang negara. Serta memperjuangkan Sultan Hamid II sebagai pahlawan nasional, sejajar seperti putra-putri bangsa yang berjasa besar untuk negara.

Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Trisakti Profesor Andi Hamzah mengatakan, Sultan Hamid II sah merupakan pencipta lambang negara. Bahkan, hal itu diakui oleh proklamator RI Muhammad Hatta dalam bukunya berjudul “Bung Hatta Menjawab”. Andi pun tambah yakin setelah membaca pengakuan Bung Hatta dalam buku tersebut.

“Saya bertambah yakin karena di dalam bukunya Bung Hatta menegaskan  lambang negara yang disetujui parlemen adalah karya Sultan Hamid II,” kata  Andi saat Seminar Nasional bertajuk “Meluruskan Sejarah Sultan Hamid II: Sang Perancang Lambang Negara RI–Garuda Pancasila", di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/4).  “Lambang negara yang diajukan M Yamin, ditolak parlemen saat itu. Yang diterima dan disetujui adalah karya Sultan Hamid II,” timpal Andi.

Ia mengatakan,  sudah pasti dan tidak dapat disangkal bahwa Sultan Hamid II merupakan koordinator penyusunan lambang negara. Dia yakin, arsip-arsip sejarah terkait itu tentu masih ada disimpan di negeri ini. Namun, kata Andi, fakta sejarah Sultan Hamid II sebagai pencipta lambang negara sudah dibelokkan karena berbagai kepentingan bernuansa politis.  “Ketika lambang negara diciptakan pada 1950, Indonesia masih berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Sultan Hamid II adalah Menteri Negara RIS,” kata Andi.

Rezim Orde Lama menuduh Sultan Hamid ll sebagai aktor utama dalam peristiwa  APRA yang dikenal juga dengan Westerling di Bandung pada Januari 1950. Atas tuduhan itu, jabatannya sebagai Menteri Negara RIS dicabut.

Sultan Hamid diadili dan mendapat vonis hukuman sepuluh tahun potong masa tahanan, meski tuduhannya tidak pernah terbukti. Tuduhan dan putusan hukumnya lebih bersifat politis. Hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung RI tahun 1953 pada kasus  itu.

Andi menilai kasus yang dituduhkan kepada Sultan Hamid II kurang bukti. Bahkan, kasus itu diproses hanya berdasarkan keterangan satu saksi. Tidak ada bukti lain berupa surat dan petunjuk-petunjuk. Menurut dia, kalau saja kala itu Sultan Hamid II menyangkal tuduhan, tentu yang bersangkutan tidak akan dipidana. “Karena di dalam hukum itu satu saksi bukan saksi. Mungkin karena Sultan Hamid II ini orang militer, bukan politik, sehingga jujur. Saya angkat jempol untuk kejujuran orang ini,” kata Andi.

Karenanya, ia menyarankan agar ahli waris mengajukan peninjauan kembali terhadap kasus tersebut. Menurut dia, Undang-undang memungkinkan karena tidak ada batasan waktu untuk pengajuan PK tersebut. Menurut dia, ini juga untuk merehabilitasi nama baik Sultan Hamid II. “PK itu menjadi satu-satunya jalan untuk menjadi pahlawan nasional, kalau tidak hal itu akan sulit diwujudkan,” kata dia.

Seperti diketahui, pertimbangan MA dalam putusannya  8 April 1955  memberikan bukti sejarah bahwa Sultan Hamid II tidak terlibat dengan penyerbuan Westerling di Bandung  23 Januari 1953. Karenanya,  MA membebaskan Sultan Hamid dari tuduhan primer.

Sekretaris Fraksi Partai Nasdem di DPR Syarif Abdullah Alkadrie mengatakan, secara de facto sudah terbukti Sultan Hamid II merupakan perancang lambang negara. Hal itu diperkuat dengan bukti tertulis, dokumen-dokumen maupun pengakuan saksi. Bahkan, kata dia, Bung Hatta juga  dalam bukunya sudah mengakui bahwa Sultan Hamid II adalah perancang lambang negara. Namun, kata dia, persoalannya adalah secara de jure belum ada pengakuan dari negara. “Ini yang terus kami perjuangkan,” kata Syarif saat membuka  seminar tersebut.

Dia mengatakan, di dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang  Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan juga terkesan diskriminatif. Menurut dia, dalam UU itu disebutkan pencipta Lagu Indonesia Raya adalah WR Supratman, penjahit bendera pusaka Merah Putih adalah Fatmawati. Sedangkan lambang negara memang tercantum dalam UU itu, tapi tidak dicantumkan siapa perancangnya. Seharusnya, kata dia, negara bersikap adil mengakui Sultan Hamid II sebagai perancang lambang negara.

“Inilah sejarah yang harus diluruskan bahwa  Sultan Hamid II adalah pencipta lambang negara. Secara de jure harus diakui. Untuk itulah saya berharap ada revisi UU nomor 24 tahun 2009 ini,” kata anggota DPR dapil Kalimantan Barat itu.

Dia pun kembali menegaskan Sultan Hamid II tidak terbukti secara hukum terlibat dalam kasus APRA.  Menurut dia, hal itu sudah diperkuat dengan putusan MA. Karenanya, ia menegaskan, nama baik Sultan Hamid II harus direhabilitasi. “Kami meminta  kepada negara jangan ada diskriminasi. Kami minta agar negara memberikan posisi sejajar kepada beliau sebagai pahlawan nasional dan pejuang kemerdekaan karena begitu besar jasanya untuk  negeri ini,” ujar Syarif.

Selain itu, Syarif juga meminta kepada MPR yang mempunyai kewenangan melakukan amandemen Undang-undang Dasar 1945 bisa mencantumkan nama Sultan Hamid II secara de jure sebagai pencipta lambang negara.

Pengajar hukum Universitas Tanjungpura Pontianak Turiman Fachturahman Nur  mengaku kecewa kepada negara karena di dalam UU nomor 24 tahun 2009 itu nama Sultan Hamid II tidak dicantumkan sebagai pencipta lambang negara. “Ini berarti ada diskriminasi,” kata Turiman yang menjadi narasumber seminar itu.  Lebih lanjut Turiman mengatakan, pelurusan sejarah Sultan Hamid II sudah seharusnya dilaksanakan. Menurut dia, tuduhan keterlibatan Sultan Hamid II dalam kasis Westerling tidak benar. Salah satu buktinya, kata dia, saat terjadi pemberontakan itu di Bandung, Sultan Hamid II dan Bung Hatta tengah berada di Pontianak. "Jadi, bagaimana bisa beliau dituduh terlibag kasus Westerling itu," ungkap Turiman.

Turiman jelas memaparkan kronologis pengusulan lambang negara oleh Sultan Hamid II, yang sudah terbukti secara de facto maupun ilmiah.

Bahkan, ia kembali menjelaskan dalam buku Bung Hatta Menjawab halaman 108 dan 112 secara tegas Bung Hatta menyatakan Menteri Negara RIS Sultan Hamid II yang membuat lambang negara.

“Gambar rancangan Menteri Negara RIS Sultan Hamid II yang diterima oleh pemerintah dan DPR, kemudian diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara RIS oleh Kabinet RIS 11 Februari 1950,” kata Turiman.

Pengakuan itu diperkuat dengan investigasi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, Uun Mahdar Asmadi, pada 1985. Menurut Turiman, Uun kala itu melakukan investigasi dan kajian akademis tentang sejarah hukum proses penciptaan lambang negara dalam kaitannya dengan UU Hak Cipta, yang dibimbing oleh Sri Soemantri. “Hasil investigasi membuktikan kebenaran pernyataan Mohamad Hatta, sepanjang tidak ada bukti baru yang menganulirnya,” kata Turiman.

Bahkan, pada 1996 Turiman yang kala itu mahasiswa pascasarjana ilmu hukum Universitas Indonesia program kekhususan hukum dan kehidupan kenegaran melanjutkan penelitian lebih mendalam dalam bentuk tesis. Turiman memberi judul tesisnya “Sejarah Hukum Lambang Negara Republik Indonesia (Suatu Analis Yuridis Normatif tentang Pengaturan Lambang Negara dalam Peraturan Perundang-undangan).

Turiman mempertahankan secara yuridis dengan data-data yang akurat mengenai siapa sebenarnya pencipta lambang negara Burung Garuda. Dalam Tesisnya, Turiman menegaskan Sultan Hamid II merupakan pencipta lambang negara Indonesia.

Anggota DPR dapil Kalbar Zulfadhli mendorong agar pemerintah segera mengeluarkan pengakuan Sultan Hamid II sebagai perancang lambang negara. Menurut dia, ini bukan hanya persoalan Kalbar tapi juga menjadi isu nasional.

“Sangat tidak rasional sekali kita punya lambang negara yang merupakan identitas bangsa, tapi kok belum diakui negara secara formal siapa pencipta lambang negara itu,” kata Zulfadhli.

Ia juga mendukung masalah ini juga harus menjadi agenda nasional. Dalam waktu cepat, kata dia, perlu digelar seminar nasional oleh lembaga tinggi negara termasuk MPR. “Kami sangat mendukung itu,” ujarnya.

Zulfadhli juga mendukung ahli waris  untuk mengajukan peninjauan kembali atas vonis yang diberikan pengadilan terhadap Sultan HAmid II. “Saya sangat mendukung ahli  waris mengajukan PK,” ujar politikus senior Partai Golkar itu.

Ketua Umum Yayasan Sultan Hamid II Anshari Dimyati juga mendesak revisi UU nomor 24 tahun 2009. “Karena itu salah satunya cara mencantumkan nama Sultan Hamid II sebagai perancang lambang negara,” kata Anshari. Seminar dihadiri sejumlah anggota DPR Fraksi Partai Nasdem, anggota DPRD dari Kalbar asal Partai Nasdem, Dekan Fakultas Hukum Untan Pontianak Sy Hasyim Azizurrahman, dan peserta lainnya.  (ody)

Berita Terkait