Perjalanan Dinas Rugikan Negara

Perjalanan Dinas Rugikan Negara

  Selasa, 16 February 2016 12:24

PONTIANAK - Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalbar menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja daerah semester II tahun 2015 pada lima entitas. Kelimanya yakni Kota Pontianak, Kabupaten Bengkayang, Ketapang, Kayong Utara, dan Melawi. Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan terdapat beberapa temuan dalam kategori keuangan negara atau daerah.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalbar Didi Budi Satrio mengatakan, temuan yang termasuk kerugian negara atau daerah diantaranya adanya kelebihan pembayaran perjalanan dinas, pemahalan harga satuan pengadaan barang, serta kekurangan volume pekerjaan fisik dan kekurangan pembayaran pekerjaan.

“Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan belanja daerah belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Didi di Kantor BPK RI Perwakilan Kalbar, Senin (15/2).

Pemeriksaan atas belanja daerah dilakukan untuk menilai sistem pengendalian internal atas pengelolaan dan pelaksanaan belanja daerah yang sudah dirancang. Semuanya harus dilaksanakan secara memadai dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.

Selain menyerahkan LHP Kinerja dan Belanja, BPK Perwakilan Kalbar juga menyerahkan laporan hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI, serta laporan hasil pemantauan kerugian negara atau daerah semester II tahun 2015. Laporan-laporan tersebut diserahkan kepada seluruh pimpinan DPRD provinsi, kabupaten kota, dan kepala daerah.

Hasil pemantauan pelaksanaan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP) dari 2004 hingga semester II pada 2015 menunjukkan terdapat 3.819 temuan dan 8.459 rekomendasi. Dari 8.459 rekomendasi yang diberikan BPK, 5.818 rekomendasi sesuai dengan tindak lanjut. Sebanyak 2.164 belum sesuai tindak lanjut, dan 443 rekomendasi belum ditindaklanjuti. Jumlah ini meningkat dari semester lalu sebanyak 178 rekomendasi. Sedangkan sebanyak 32 rekomendasi tak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

“Nilai ini tak berubah dari semester lalu. Dari hasil rekapitulasi tindaklanjut rekomendasi tersebut, dilakukan penyerahan aset atau penyetoran ke uang kas negara atau daerah sebesar Rp215,31 miliat,” ungkap Didi.

Ia meminta kepada tim penyelesaian kerugian daerah berkoordinasi dengan Inspektorat dalam memantau kasus-kasus kerugian daerah. Salah satu caranya dengan menyingkronisasikan hasil pemantauan TLHP dengan laporan hasil pemantauan atas kerugian negara atau daerah.

“Sehingga angka kerugian pada kedua laporan tersebut sama dan dapat diselesaikan sesegera mungkin,” ujarnya.

Didi juga meminta tim penyelesaian kerugian daerah dapat memproses kasus-kasus kerugian daerah untuk ditetapkan status pembebanannya serta melaporkannya kepada BPK.

“Kami sarankan adanya penerapan sanksi yang tegas terhadap pihak yang tak melakukan tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan,” katanya.

Sekretaris Pemerintah Provinsi Kalbar M Zeet Hamdy Assovie mengatakan anggaran perjalanan dinas di lingkungan Pemprov Kalbar pada 2015 sekitar Rp130 miliar hingga Rp140 miliar.

“Selama ini perjalanan dinas di Pemprov Kalbar clean and clear,” ujar Zeet seusai pertemuan di BPK, kemarin.

Zeet mengatakan Pemprov Kalbar berupaya anggaran perjalanan dinas terserap secara efektif. Jika memang ditemukan ada yang tak efektif, anggaran perjalanan dinas tersebut harus dikembalikan.

Zeet menuturkan anggaran perjalanan dinas pada tahun ini juga berkisar Rp130 miliar hingga Rp140 miliar. Penggunaannya sesuai format standar yang ada. Semuanya harus diukur efektivitasnya.

“Satuan kerja perangkat daerah harus peduli dengan perjalanan dinas instansinya. Jangan yang diberi izin satu orang, tetapi yang berangkat satu kampung,” ungkap Zeet.

Menurut Zeet, Pemprov Kalbar sepakat penggunaan perjalanan dinas tahun ini dilakukan secara bertanggungjawab. Pemprov meminta kepada kementerian dan lembaga yang mengirim undangan kepada pemerintah daerah agar tak membebankan biaya perjalanan dinas tersebut dalam APBD. Harus dibiayai dari APBN. Sehingga APBD Provinsi Kalbar digunakan sebanyak mungkin untuk perjalanan dinas ke dalam daerah.

“Mulai 2016 kami tak akan menolerir semua perjalanan dinas keluar Kalbar jika menggunakan APBD, kecuali atas perintah kepala daerah,” tutur Zeet.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, dipanggilnya Pemerintah Kota Pontianak ke BPK Perwakilan Kalimantan Barat, Senin (15/2) terkait penyerahan laporan hasil pemeriksaan kinerja Pemkot tahun 2015. Setelah laporan ini diterima pihaknya akan menindak lanjuti jika ada temuan baik sisi admnisitrasi dan kerugian.

“Kedatangan ke BPK untuk menerima penyerahan laporan hasil pemeriksaan kinerja pemkot 2015. Kami akan tindak lanjuti ini,” katanya.

Secara garis besar, pihaknya sudah melaksanakan laporan keuangan dengan baik. Bahkan khusus laporan keuangan, Pemerintah Kota Pontianak merupakan satu-satunya yang menggunakan sistem skual akural. “Selama ini untuk laporan keuangan masih manual, tetapi dengan sistem keuangan yang baru ini pencatatan lebih detail,” ungkapnya.

Laporan ini tambahnya akan segera ditindaklanjuti. Kalau menurutnya, secara keseluruhan tidak ada masalah. Indikasi temuan justru datang dari temuan lama sehingga mengakibatkan kerugian negara dan mesti dikembalikan.

“Temuan ini kadang menyangkut orang yang sudah tidak lagi berada di pemkot. Ini terus diupayakan untuk diselesaikan. Namun secara keseluruhan temuan di Pemerintah Kota Pontianak bisa dikatakan berkurang,” terangnya.(uni/iza)

Hasil Audit BPK

Terdapat:

* 3.819 temuan

* 8.459 rekomendasi:

- 5.818 atau 68,87 persen rekomendasi sesuai tindak lanjut

- 2.164 atau 25,58 persen belum sesuai tindak lanjut

- 443 atau 5,24 persen belum ditindaklanjuti

* Hasil rekapitulasi tindak lanjut rekomendasi diserahkan aset atau uang ke kas negara atau daerah sebesar Rp215,31 miliar.

 

LHP atas pengelolaan Belanja Daerah Semester 2 tahun 2015:

* Diserahkan kepada Pontianak, Bengkayang, Ketapang, Kayong Utara, dan Melawi.

* Hasilnya terdapat temuan dalam kategori kerugian keuangan negara atau daerah:

- Kelebihan pembayaran perjalanan dinas

- Pemahalan harga satuan pengadaan barang

- Kekurangan volume pekerjaan fisik dan kekurangan pembayaran pekerjaan.

Sumber: BPK Perwakilan Kalbar