Perizinan Serba Mudah Jadi Daya Tarik Investasi

Perizinan Serba Mudah Jadi Daya Tarik Investasi

  Selasa, 22 March 2016 08:57
IZIN ONLINE : Iklan perizinan di BP2T Kota Pontianak yang sudah menggunakan sistem online.

Berita Terkait

Pontianak Terus Berinovasi Tingkatkan Pelayanan Publik

PROSES perizinan yang mudah, cepat dan transparan menjadi daya tarik Kota Pontianak dalam pengembangkan investasi sebagai kota jasa dan perdagangan. Terbukti hal tersebut membuat daya saing dan pertumbuhan ekonomi di kota ini cukup baik. 

Wali Kota Pontianak, Sutarmidji mengungkapkan, Pontianak adalah kota yang dinilai Ombudsman RI sebagai kota pelayanan publik terbaik se-Indonesia. Berhasil meraih penghargaan dengan nilai tertinggi, dengan 109 unit layanan yang dimiliki masuk dalam zona hijau. Ini menunjukkan pelayanan publik di jajaran Pemkot Pontianak sangat baik dan memenuhi standar.

Selain itu Kota Pontianak juga dinilai pantas menjadi lumbung inovasi secara nasional. Tahun ini Kota Pontianak sukses memecahkan rekor sebagai kota yang memiliki jumlah inovasi terbanyak se-Indonesia yaitu ada 149 inovasi. Meski demikian Sutarmidji mengatakan akan terus dilakukan upaya-upaya evaluasi. “Meski sudah memenuhi standar, pelayanan publik tetap terus ada perbaikan,” katanya. 

Hal ini dilakukan selaras dengan keinginan Presiden RI, Joko Widodo dalam mempercepat bahkan memangkas proses perizinan. Maka Pemkot Pontianak juga telah mulai memangkas Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Para pelaku usaha yang ingin berinvestasi di kota ini cukup mengurus Surat Izin Gangguan atau HO (Hinderordonnantie) saja. “Cukup izin HO, itu pun bisa selesai dalam sehari,” ujarnya. 

Selain izin HO, dalam proses penyelesaian perizinan lainnya seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) perumahan dan pemutihan IMB juga dilakukan percepatan. Dipastikan prosesnya juga bisa selesai hanya dalam waktu satu hari. “Izin apa saja di Pontianak sangat cepat, asal syaratnya lengkap semua bisa selesai satu hari,” tegasnya.

Untuk izin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) rencananya juga akan dihapuskan. Hal ini sedang dikaji oleh Pemkot Pontianak, apakah nantinya hanya cukup dengan surat pernyataan saja. Sebab, selama ini UKL dan UPL pembuatannya dirasa terlau lama, mahal dan isinya itu-itu saja. “Bagusnya dihapus saja, tapi tetap ada kewajiban yang ditaati dalam peraturan, bahwa tidak boleh membuang limbah sembarangan, misalnya bekas minyak restoran dan bahan berbahaya lainnya, cukup diatur dalam aturan saja,” paparnya. Dia berupaya agar izin usaha cukup hanya satu. 

Begitu juga untuk Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). Bagi pelaku UMKM, Pemkot Pontianak juga memberi kemudahan dalam mengantongi izinnya. IUMK bisa selesai dalam sehari dengan syarat yang cukup ringan. Pelaku usaha hanya cukup melampirkan Surat Penunjukkan Tempat Usaha (SPTU) untuk dikonversi menjadi IUMK. “Hanya yang belum memiliki SPTU yang mengurus langsung, ini upaya kita memacu pertumbuhan usaha mikro kecil,” tambahnya.

Kemudian Izin Usaha Toko Modern di daerah tidak perlu diterbitkan lagi. Cukup dengan mengantongi izin induk yang ada di pusat dan didaftarkan di BP2T. “Seperti rasio jumlah penduduk dan jumlah gerai yang sesuai, agar lebih praktis,” ucapnya. 

Untuk izin pengembangan di bidang pendidikan dan kesehatan juga dipermudah. Menurutnya pihak swasta yang ingin berinvestasi dalam dua bidang tersebut harus didorong. Karena itu Pemkot memberikan insentif dengan membebaskan IMB. Alasannya karena pendidikan dan kesehatan merupakan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat. “Yang seperti ini jangan dipajaki lagi, nanti tidak berkembang, apalagi di era MEA seperti sekarang,” imbuhnya. Jika usaha komersial dan menyerap banyak tenaga kerja, asal mau melibatkan tenaga kerja dari Pontianak, pembuatan IMB bisa diberi diskon sampai 50 persen.

Sutarmidji juga menyinggung tentang pelayanan pelabuhhan PT Pelindo II Pontianak yang terus membaik. Jika lima tahun lalu kapal bongkar muat harus menunggu hingga 10 hari, sekarang hanya sekitar 2 hari saja. Bahkan jauh dibawa batas maksimal yang ditentukan Presiden Joko Widodo yaitu Dwelling Time paling lama 4 hari. “Ini luar biasa. Artinya meski bukan di bawah Pemkot, kami ikut mendorong, ditambah pihak Pelindo sering berkoordinasi, karena itu terus ada percepatan. Hingga pelabuhan ini juga masuk 99 besar Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) oleh Kemenpan-RB,” terangnya.

Hampir semua perizinan di Kota Pontianak sudah gratis kecuali IMB. Midji mengatakan sebetulnya bukan jenis izinnya yang bermasalah, tetapi lama waktu penyelesaiannya. “Waktu penyelesaiannya lama kadang karena ada banyak peraturan menteri,” katanya. Untuk itu, dia menyarankan Pemerintah Pusat perlu mengevaluasi aturan-aturan menteri. Sebab, aturan ini yang menjadi turunan Perda. Perda tidak akan dibuat jika peraturan menterinya tidak ada. “Jangan sampai sudah dihapus beberapa izin, menteri membuat lagi izin ini itu, seperti ini yang tidak benar,” ucapnya.

Menurut Sutarmidji, penting adanya izin usaha asal jangan terlalu banyak. Cukup hanya satu namun diformulasikan agar bisa memuat semuanya. “Karena tidak mungkin jika dihapus semua, baiknya dikurangi, paling bagus digabungkan. Izin-izin yang sudah digratiskan juga bila perlu tidak ada agar tidak boros biaya mengurus dan cetaknya,” katanya lagi. Karena hal-hal seperti inilah yang membuat daya saing Kota Pontianak sangat baik, sehingga pertumbuhan ekonominya juga bagus. Dari sana dapat dilihat bahwa seluruh pajak terrealisasi secara positif. Pajak Asli Daerah (PAD) tahun lalu mampu mencapai 98,49 persen. “Itu sangat bagus, karena nasional hanya 80 persen lebih, Pemkot bisa 98,49 persen dan meningkat 18 persen dari tahun sebelumnya.” 

Selain itu bisa juga dilihat dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah atau Bangunan (BPHTB) yang meningkat lebih dari 100 persen. Itu menunjukkan bahwa usaha di bidang properti berkembang baik di Pontianak. Pangsa pasarnya tidak lesu. Kehadiran pemerintah adalah untuk memberi ruang yang cepat kepada masyarakat dalam berusaha. Sutarmidji menjamin Pemkot Pontianak akan selalu berupaya memberikan kemudahan kepada seluruh investor yang ingin berinvestasi di kota ini.

Semakin membaiknya tingkat pelayanan publik di Pontianak, juga dikatakan tak lepas dari dukungan serta kepercayaan masyarakat yang tinggi. Karena itu dalam membangun kota, sekaligus dia mengajak masyarakat untuk berinvestasi. “Kota ibarat perusahaan milik bersama, masyarakat harus ikut berinvestasi dalam pembangunan agar aset yang ada terus meningkat,” pesannya.
Contohnya dalam pembangunan gang atau pelebaran jalan, Pemkot tidak perlu ganti rugi saat menggunakan lahan milik warga. “Ini bentuk investasi masyarakat, agar ada percepatan maka harus ada sinergi antara pemerintah dan masyarakat,” pungkasnya. (*) 

NARASI: IDIL AQSA AKBARY
FOTO: HUMAS PEMKOT PONTIANAK

 

JEMPUT BOLA: BP2T Kota Pontianak saat melakukan layanan perizinan di tempat untuk jemput bola.

Berita Terkait