Percepat Perbup Kewenangan Desa

Percepat Perbup Kewenangan Desa

  Rabu, 17 February 2016 09:06
Gambar dari JawaPos

KUBU RAYA – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah mengalokasikan dana sekitar Rp 66 miliar untuk alokasi dana desa pada tahun 2016. Perhitungan dana desa itu diambil dari dana perimbangan yang diterima kabupaten sebesar 8,9 persen setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kubu Raya, Jainal Abidin menyatakan DPRD Kabupaten Kubu Raya mendorong pemerintah daerah mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 persen kepada Badan Anggaran DPRD Kubu Raya untuk dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sesuai dengan amanat undang-undang sebesar 10 persen pada tahun 2017, sedangkan untuk Dana Desa yang berasal dari APBN, diambil sebesar 10 persen dari dana on top (dana dari dan untuk transfer daerah).

Istilah dana on top adalah dana anggaran pusat dari kementerian dan lembaga yang selama ini juga mengalokasikan program-program untuk desa. “Di tahun 2016 untuk Kabupaten Kubu Raya jumlah dana desa dari APBN sekitar Rp77 miliar, artinya ada kenaikan 120 persen jika dibandingkan tahun 2015 Kubu Raya hanya menerima Rp34 miliar,” jelasnya Jainal Abidin, S.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menyatakan untuk dana ADD digunakan untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur perdesaan sebesar 70 persen. Sementara 30 persen lainnya digunakan untuk SILTAP perangkat desa, alat tulis kantor dan kegiatan masyarakat.

Sedangkan untuk dana desa yang bersumber dari APBN 100 persen prioritas penggunaan pada pembangunan infrastruktur jalan-jalan lingkungan, jembatan, irigasi, drainase melalui kegiatan padat karya pemerintah desa hanya memberikan bahan material pada tempat yang akan dibangun dan gaji bagi para pekerja. “Intinya tidak boleh diserahkan kepada pihak ketiga,” ucapnya.

Adanya kenaikan sumber pendanaan untuk desa baik itu berasal dari APBD maupun APBN serta dana bagi hasil pajak retribusi provinsi dan kabupaten sebesar 10 persen maka Komisi 1 DPRD Kabupaten Kubu Raya mendesak pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk secepat mengeluarkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa.

Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menurut Jainal, telah menjadi barometer awal desa dalam memetakan ulang kewenangan desa. Secara jelas kewenangan desa termaktub dalam Permendesa No. 01 Tahun 2015. “Peluang ini merupakan peluang yang baik untuk desa bisa menentukan nasibnya sendiri dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan yang ada di desa,” ungkapnya.

Pada dasarnya ada tiga kewenangan yang diberikan pada desa, pertama, kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Kedua, kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakasa masyarakat desa.

Ketiga, Kewenangan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Beberapa kewenangan di atas menjadi wajib diketahui oleh pemerintah desa. Karena tanpa mengetahui beberapa wewenang di atas pemerintah desa akan kebingungan dalam menentukan sikap dan membuat peraturan-peraturan pada tingkat desa.

“Dengan keluarnya Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa semakin memperjelas dan mempertegas fungsi baik Pemerintah Desa itu sendiri,” ucapnya.Adanya peraturan bupati mengenai kewenangan desa maka Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sudah mensinergikan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa dan undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dampak positif yang didapat dari hadirnya Perbup kewenangan desa misalnya saja seperti pemerintah daerah tidak lagi membangun jalan-jalan lingkungan, jembatan, yang berskala lokal di desa karena sudah diserahkan kepada pemerintah desa.

“Fokus pemeritah daerah membangun jalan-jalan poros antar Desa, jalan poros antar kecamatan dan jalan poros antar kabupaten pembangunan jembatan penghubung irigasi dan drainase berskala besar. Sehingga tidak lagi ada tumpang tindih pembangunan pada infrasturkur baik itu di lingkungan daerah pemerintah desa maupun pemerintah daerah,” pungkasnya. (ash)