Perbatasan Rawan Pungli

Perbatasan Rawan Pungli

  Selasa, 18 Oktober 2016 09:30
WAJAH BARU: Warga mengecap paspor di loket Imigrasi di Pos Perbatasan Entikong yang kini tampil dengan wajah baru. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Malfa Asdi mengungkapkan, seluruh jajarannya sudah diinstruksikan untuk tidak melakukan pungli dan memberikan pelayanan di luar prosedur standar operasi (SOP). SHANDO SAFELA/PONTIANAK POST

Berita Terkait

PONTIANAK - Pelayanan publik di wilayah perbatasan termasuk yang paling rawan terjadi pungutan liar (pungli). Permasalahan di wilayah perbatasan begitu kompleks. Pasalnya, wilayah tersebut menjadi pintu keluar masuk orang dan barang yang ditangani oleh lintas kementerian. 

Hal itu diungkapkan Kepala Ombudsman Perwakilan Kalbar Agus Priyadi, Senin (17/10). “Diduga kuat terjadi pungli di wilayah perbatasan. Salah satunya yang kita soroti adalah pelayanan untuk TKI,” kata Agus kepada Pontianak Post Senin (17/10).

Menurut Agus, pihaknya telah menerima sejumlah laporan terkait dugaan pungli di instansi-instansi pelayanan publik di perbatasan. Laporan itu akan ditindaklanjuti dengan menurunkan tim untuk mengecek fakta di lapangan. “Sudah ada beberapa informasi yang masuk dari masyarakat. Kita akan lakukan pengecekan, infonya omzetnya luar biasa,” terangnya.

Ombudsman, lanjut Agus, juga akan berkoordinasi dengan Ombudsman RI karena dugaan pungli itu melibatkan lintas kementerian. 

Sementara itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Menkumham) Kalimantan Barat telah memberikan instruksi keras terhadap pejabat atau pegawai untuk tidak melakukan punggutan liar atau pungli. Instruksi khusus diberikan pada kantor imigrasi

Sebagai  salah satu sektor pelayanan publik, kantor imigrasi disebut-sebut sebagai instansi yang rawan terjadinya pungli. Terutama pada penerbitan paspor kunjungan maupun paspor ketenagakerjaan.   

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Malfa Asdi mengungkapkan, sejak adanya instruksi dari Presiden, Kanwil Kemenkumham, khususnya divisi keimigrasian telah memanggil seluruh jajarannya untuk tidak memberikan pelayanan di luar prosedur standar operasi (SOP).

“Saya perintahkan kepada jajaran untuk tidak melakukan pungli. Saya juga instruksilan kepada petugas untuk tidak memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan aturan atau di luar SOP,” tegas Malfa Asdi, Senin (17/10).

Menurut Asdi, pihaknya juga mengimbau setiap kantor Imigrasi di Kalimantan Barat untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang membutuhkan. “Jika ada yang kesulitan atau dipersulit, silakan melapor,” lanjutnya.

Dikatakan Asdi, pihaknya juga memasang spanduk yang memberikan informasi secara gamblang. Menurutnya, dalam spanduk tersebut turut disertakan nomor telepon yang bisa dihubungi setiap saat. “Di situ ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Masyarakat bisa lapor ke saya atau ke Dirjen Imigrasi,” lanjutnya.

Terkait dugaan masih adanya pungutan liar di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, dirinya telah memanggil Kepala Kantor Imigrasi Entikong untuk dikonfirmasi. “Hasilnya tidak ada. Dan selama Pos Lintas Batas Negara belum selesai bangun, maka situasi masih karut marut. Tidak ada steril area. Di sana ada keluar masuk orang, ada pertukaran uang. Kita tidak tahu siapa berbuat apa. Tapi untuk imigrasi, saya perintahkan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat,” bebernya.

Terkait dengan instruksi pemberantasan pungli juga disambut baik oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Juru Bicara Polda Kalbar Kombes Pol Suhadi SW mengatakan, pihaknya sangat mendukung apa yang diinstruksikan presiden tentang pemberantasan pungli. Menurut Suhadi, sebelum menertibkan ke luar, pihaknya akan melakukan penertiban di internal kepolisian. 

“Kapolri telah menginstruksikan kepada Kapolda melalui Propam untuk melakukan penertiban. Jika dalam pelayanan masih ditemukan pungli, maka tidak ada ampun, proses, jika perlu dipecat,” kata Suhadi.

Menurut Suhadi, instansi kepolisian menjadi salah satu intansi yang menjadi sorotan, terutama dalam penerimaan polisi.

“Agar tidak terjadi pungli pada saat penerimaan polisi baru, Kapolda telah membentuk tim pengawas internal yang terdiri dari intelijen, Propam dan Inspektorat. Selain itu, juga membentuk tim pengawas eksternal yang terdiri dari wartawan, LSM antikorupsi, tokoh etnis, akademisi, praktisi serta lembaga terkait seperti diknas dan organisasi berhimpunnya psikologi,” paparnya.

Sebelumnya,Presiden Joko Widodo menebar ancaman pada pelaku pungutan liar (pungli) di sektor pelayanan publik. Ia menegaskan pungutan sekecil apapun tidak akan dibiarkan. Bahkan, hal itu akan langsung berurusan dengan dirinya.

Jokowi menuturkan bahwa pungli itu nilainya memang relatif kecil dibandingkan kasus-kasus korupsi. Tapi, jumlah yang kecil itu merata dan berulang di banyak sektor pelayanan publik sehingga meresahkan masyarakat.

Selain itu, pungli meski bernilai kecil itu dikhawatirkan akan menjadi bibit baru yang menumbuhkan perilaku korupsi yang lebih besar. Pungli akan berpengaruh pula pada kinerja aparatur sipil negara (ASN) dalam memberikan pelayanan publik.

Perhatian Jokowi pada pungli tidak hanya pada kasus pengurusan surat izin mengemudi (SIM) atau pelayanan KTP saja. Semua bentuk pelayanan publik seperti pengurusan sertifikat tanah juga ikut menjadi perhatian.

Pemerintah telah membentuk tim khusus sapu bersih pungutan liar (saber pungli). Tim tersebut terdiri atas polisi, jaksa, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) Wiranto menjadi penanggung jawab. Pemberantasan pungli itu bermula dari kasus operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Perhubungan terkait perizinan buku pelaut dan kapal. 

Polisi Mendukung

Pemerintah yang fokus menghentikan pungutan liar (pungli) dalam sektor pelayanan publik mendapatkan dukungan Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto. Polri akan menjadi salah satu pionir yang berupaya menghentikan pungli. Caranya, dengan hidup sederhana. 

Ari Dono mengatakan, zaman telah mengalami perubahan yang begitu cepat. Maka, kepolisian juga perlu membuat perubahan. Salah satunya dalam pungli. ”Kita sebagai penegak hukum jangan sampai melakukan pungli,” terangnya. 

Salah satu kunci agar bisa menjauhkan pungli adalah hidup sederhana. Polisi tidak perlu untuk hidup bermewah-mewah. Tunjukan hidup yang sederhana dan jujur. ”Maka, rakyat pasti akan mencintai polisi,” papar jenderal berbintang tiga tersebut. 

Saat ini, lanjutnya, dalam kondisi yang masih banyak pungli, apa yang dilakukan kepolisian seperti selalu salah. Dia mengatakan, masyarakat merasa polisi menangkap pungli, tapi ada juga pungli yang masih berjalan di kepolisian. ”Maka semua itu harus segera dihentikan, kalau tidak tentu satga akan menangkap para oknum pelaku pungli,” jelasnya. 

Polisi tidak perlu khawatir tidak kaya. Ari menjelaskan, banyak senior di kepolisian yang memang memiliki harta yang melimpah, tapi banyak juga senior di kepolisian yang sederhana. Tapi, kalau sakit tetaplah sakit. ”Maka, lebih baik hidup sederhana tapi dicintai banyak orang,” ujarnya. 

Menurutnya, jangan sampai ada anggota kepolisian yang beralasan kekurangan anggaran dan melakukan pungli. Sebab, anggaran sudah cukup banyak yang diterima kepolisian.”Jangan ada alasan kalau melakukan pungli,” tegasnya. 

Dia memastikan bahwa tidak akan ada ampun bagi oknum yang tertangkap melakukan pungli. Apalagi, sebentar lagi akan dikeluarkan perpres terkait pungli. “Kalau terbukti tidak akan ada ampun,” jelasnya. 

Perilaku dalam penyelidikan juga perlu diperbaiki. Korban dan tersangka memiliki hak yang sama. Sehingga, jangan sampai karena tersangka lalu dipukuli. Hal semacam itulah yang membuat masyarakat memandang negatif pada kepolisian. “Maka, profesional saja, pasti rakyat akan mulai mencintai kepolisian,” terangnya. 

Sebelumnya, pemerintah membantuk satgas be4sih bersih pungli. Satgas tersebut telah melakukan tangkap tangan pungli di kemenhub. Kepolisian melalui divpropam juga menangkap sejumlah oknum kepolisian yang melakukan pungli dalam pelayanan sim keliling. (arf/idr)

 

Berita Terkait