Peran Penting Media Dalam Pertahanan Negara

Peran Penting Media Dalam Pertahanan Negara

  Rabu, 27 December 2017 09:52   147

OLEH: MAYOR Pnb KAMTO EDI SAPUTRA, ST

INFORMASI merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Informasi berguna bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Media massa sebagai sumber informasi, sarana pendidikan dan hiburan memberi pengaruh yang sangat penting dalam menggiring opini masyarakat yang kemudian akan berdampak luas terhadap stabilitas nasional.

Namun demikian saat ini perkembangan teknologi ditambah dengan semakin gencarnya tuntutan demokrasi, khususnya dalam hal kebebasan berpendapat, membuat mobilisasi opini publik terhadap suatu hal yang berkembang di masyarakat menjadi sangat cepat, bersifat online dan real time. Kondisi ini sangat positif untuk penyebaran informasi-informasi positif dan penting kepada publik bahkan dalam lingkup dunia, karena informasi sudah tidak lagi terkendala waktu, jarak maupun ruang dengan teknologi. Bagai dua mata pisau teknologi juga membuat media informasi (massa) menjadi alat propaganda yang sangat cepat dan tak bebatas waktu dan ruang dalam menyebarkan berita negatif yang bahkan mampu menggoyang stabilitas suatu negara.

Ancaman keamanan saat ini tidak hanya dari sisi kekuatan militer. Kasus-kasus terorisme misalnya mampu digerakan sekelompok kecil orang secara lintas negara dan mampu berdampak pada stabilitas seluruh dunia. Bentuk ancaman lainnya adalah kriminalitas dunia maya dengan menyebarkan berita hoax dan menggiring pola pikir warga negara yang kemudian menimbulkan ketidakstabilan politik, kerugian secara ekonomis, atau bahkan menimbulkan kegaduhan bila bertentangan dengan kondisi sosial budaya dan agama. Dalam kasus lain, kebocoran data baik secara sengaja maupun akibat pembobolan sistem informasi dapat digunakan untuk menyerang suatu negara dari segi pertahanan dan keamanan.

Perkembangan dunia maya (cyber) telah menciptakan suatu situasi yang tidak hanya mempermudah komunikasi lintas batas negara, tetapi menciptakan medan pertempuran baru, dengan serangan-serangan informasi menggunakan kanal-kanal media online maupun media sosial yang ada. Ancaman terhadap suatu negara tidak lagi hanya berupa ancaman serangan fisik, melainkan juga melalui ancaman cyber yang dapat menyerang infrastruktur strategis dan obyek vital nasional.Oleh karena itu menjaga keamanan dalam perang cyber merupakan suatu hal yang positif.

Institusi TNI sebagai salah satu lembaga pemerintah yang bergerak dalam bidang pertahanan negara, tentunya akan mendukung program-program yang dijalankan oleh pemerintah secara total. Namun berkaca kepada “status” lembaga negara yang satu ini sebagai lembaga negara yang netral dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis, institusi TNI pastinya memiliki metode-metode tersendiri dalam menjalankan kebijakan pemerintah tanpa menyalahi kodratnya sebagai lembaga negara yang tidak memiliki sikap keberpihakan kepada kubu atau partai politik manapun. Media sosial, baik cetak maupun elektronik, dan yang saat ini sedang berkembang dengan sangat pesat seperti twitter, instagram, facebook dan lain sebagainya sangat memiliki nilai strategis terhadap pertahanan negara, baik kubu pemerintah maupun oposisi saat ini gencar menyampaikan opini-opini dan program-program serta kritik, saran dan masukan yang tentu saja menggiring opini masyarakat untuk mengikuti dan mendukung apa yang dicanangkan oleh kedua belah pihak. Pemerintah dengan program-programnya yang tentu saja disesuaikan dengan program pembangunan berkelanjutan yang terkenal dengan “Nawacita”-nya, sedangkan pihak-pihak “oposisi” juga terus mengkritik pelaksanaan program pemerintah yang dirasa tidak merata dan hanya menguntungkan pihak-pihak maupun lapisan masyarakat tertentu. Hal ini dirasakan semakin masif karena ditunjang dengan adanya kebebasan berpendapat yang disalahartikan dan cenderung kebablasan.

Tentara Nasional Indonesia sebagai lembaga negara yang memiliki tugas menjaga kedaulatan dan pertahanan negara kerap kali mendapat fitnah dan selalu dipojokkan dengan opini-opini yang mendeskreditkan institusi hanya karena mendukung dan menyebarluaskan serta membantu sosialisasi program-program pemerintah. Hal ini tentu saja akan menjadi perang opini dimana sebagian masyarakat sudah mengerti dan memahami tugas pokok TNI, namun di sisi lain ada sebagian masyarakat yang belum tahu, apalagi parahnya malah menutup diri dan tidak mau tahu tentang hal ini akibat indoktrinasi paham-paham radikal yang sengaja disebarkan oleh beberapa golongan yang tidak puas dengan pemerintahan yang sah saat ini. Kebebasan berpendapat yang cenderung “kebablasan” ini tumbuh subur karena kecenderungan masyarakat saat ini yang kurang peduli dan tidak mau menelaah lebih dalam atas suatu hal atau berita yang berkembang, ditambah lagi dengan beberapa media yang “disetting” untuk menyuarakan kritik terhadap pemerintah dengan judul yang demikian bombastis, tentunya akan memancing masyarakat untuk meneruskan atau istilah kerennya “memforward” berita tersebut tanpa membaca isinya terlebih dahulu. Hal ini tentunya akan menimbulkan kerugian dan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, parahnya lagi dapat menimbulkan gejolak di masyarakat yang jika tidak segera diantisipasi dan ditindaklanjuti akan menimbulkan gerakan-gerakan anti pemerintah yang tentunya mengancam stabilitas pertahanan negara.

Hal ini sudah menjadi perhatian para pimpinan di lembaga keamanan dan pertahanan negara baik TNI maupun Kepolisian dengan dibentuknya satuan khusus yang menangani media sosial terutama aplikasi-aplikasi yang ditenggarai berpotensi besar dalam menyabarkan berita-berita fitnah (hoax) dan indoktrinasi paham-paham radikal yang berkembang di masyarakat yang disebarkan melalui basis agama dan paham lainnya. Tim ini bertugas menyuarakan dan mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah bekerjasama dengan kementrian dan lembaga negara lainnya tanpa menampikkan statusnya sebagai institusi negara yang netral dan tidak ikut berpolitik praktis, karena pada dasarnya TNI-Polri merupakan lembaga negara yang mengikuti kebijakan pemerintah berdasarkan politik negara. Di samping itu penggunaan media sosial di kalangan TNI-Polri juga bertujuan untuk mengenalkan institusi TNI-Polri dalam rangka penggalangan serta pengenalan kepada masyarakat tentang institusi yang mungkin bagi sebagian masyarakat terutama yang di pelosok merupakan institusi atau lembaga yang eksklusif dan sulit digapai oleh cita-cita generasi muda mereka. Hal inilah yang perlu diluruskan sehingga diharapkan ke depan, masyarakat lebih mengenal institusi TNI-Polri dan memiliki gambaran tentang bagaimana institusi tersebut mendukung segala kebijakan pemerintah serta mengubah deskripsi tentang institusi yang sangar, tegas dan jauh dari masyarakat menjadi institusi negara yang dekat dengan masyarakat, ramah tanpa meninggalkan ketegasannya serta humanis dan merakyat. Disisi lain dalam konteks regulasi, keterlibatan TNI dan Polri dalam bermedia sosial tetap harus mematuhi rambu-rambu keterbukaan informasi publik yang diatur oleh Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut terdapat pengecualian informasi yang dapat diakses publik, yaitu jika menyangkut informasi pertahanan tidak diperkenankan dibuka untuk publik.

Media adalah mediator terbaik antara pemerintah dan masyarakatnya. Media berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai pemangku kepentingan dalam sebuah negara. Karena itu peran media massa termasuk media online menjadi sangat penting. Pemerintah tentunya mengharapkan dukungan dari media sebagai penyambung lidah dan penyampai kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat baik di perkotaan. Masyarakat tentunya ingin tahu apa saja program dan kebijakan pemerintah yang telah, sedang dan akan dilaksanakan. Demikian pula, pemerintah menginginkan masyarakat mengetahui berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah sehingga dengan adanya media ini, masyarakat dapat mendukung dan ikut memberikan kontribusi kepada program-program yang dijalankan oleh pemerintah. **

Penulis: Kasiopslat Skadron Udara 51 Wing 7 Lanud Supadio