Peran Media di Era yang Seolah Olah Serba Bebas Ini

Peran Media di Era yang Seolah Olah Serba Bebas Ini

  Kamis, 19 May 2016 09:16   402

Oleh: Nugroho W. Sistanto 

DULU pada era tahun 50-an dengan diberlakukannya sistem multi partai, pada pemilu pertama, saat mulai bangsa ini belajar demokrasi ada 28 partai politik peserta pemilu. Saat itu kondisi politik pasca Pemilu tahun 1955sarat dengan berbagai konflik. Akibatnya, pemilu berikutnya yang dijadwalkan diselenggarakan pada tahun 1960 gagal dilaksanakan, sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang membubarkan DPR dan Konstituante Hasil Pemilu 1955 serta menyatakan kembali ke UUD 1945. Soekarno akhirnya membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPR-S) yang semua anggotanya diangkat oleh presiden. Orde lama berganti dengan Orde Baru dengan kepemimpinan Presiden Soeharto, jumlah partai politik peserta pemilu dikurangi dan bahkan pada akhirnya hanya ada 3 partai peserta pemilu yaitu Partai Golongan Karya (Golkar) , Partai Persatuan Pembangunan(PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Stabilitas keamanan memang sempat dapat terjaga selama 30-an tahun, meski kehidupan demokrasi bangsa ini masih dalam kekangan. Stabilitas keamanan yang semu akhirnya runtuh, krisis ekonomi hebat melanda negeri ini, rakyat teriak, muncul kekuatan-kekuatan untuk menuntut perubahan. Tampil gerakan reformasi  yang pada akhirnya Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri. Waktu terus berjalan, dan kini negeri ini pun masih menghadapi berbagai persoalan. Apa yang dikemukakan di atas hanyalah memberikan gambaran bahwa sampai saat ini, negeri ini penuh warna gejolak, negeri ini pun tidak  stabil, rentan dengan berbagai permasalahan politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. Situasi dan kondisi semacam ini, membutuhkan sebuah kekuatan untuk bagaimana memberikan semangat, mendorong manusia Indonesia bahwa kita harus mampu mengatasi segala persoalan tersebut. Salah satu kekuatan yang dapat ambil bagian dalam ikut membangkitkan semangat itu adalah kekuatan media massa  apakah itu media cetak maupun media elektronik dalam berbagai bentuknya. Insan-insan yang berkecimpung dalam dunia pers sangat dinanti dan diharapkan  peran sertanya. Untuk bagaimana pers dapat berperan serta dalam membangun bangsa ini, negara telah mengeluarkan Undang- Undang Nomor  40 Tahun 1999 Tentang Pers. Dalam konsideran menimbang huruf b disebutkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak azasi manusia yang hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang –Undang di negara demokratis, karena dalam penyusunannya dari hasil pemikiran banyak orang (eksekutif dan yudikatif), tentu kecenderungan menuju kearah sebuah produk hukum yang memberikan banyak kemaslahatan bagi banyak orang akan menjadi tujuan utamanya.  Demikian juga dengan UU Pers, undang –undang ini dibuat sudah barang tentu maksudnya adalah untuk mengatur bagaimana supaya pers memberikan peran yang optimal untuk menegakan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagaimana biasa, sesuatu yang ideal, sesuatu yang diawang-awang begitu landing ke bumi, masuk kedunia nyata, dunia operasionalisasi persoalan pun muncul. Segala persoalan yang muncul tersebut terkait dengan pers di negeri ini, menurut penulis terkait dengan 2 (dua) hal utama, yang pertama terkait dengan lembaga pers dan yang kedua terkait dengan sumberdaya manusia pers itu sendiri. Terkait dengan kelembagaan pers, seseorang baik perseorangan maupun terorganisasi memang dijamin dalam UUD republik ini untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Berserikat dan berkumpul, untuk mudahnya seseorang itu bebas menentukan untuk masuk ke organisasi/lembaga manapun sepanjang organisasi/lembaga tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di republik ini bukan sebagai organisasi yang dinyatakan terlarang oleh negara atau pemerintah yang sah. Dulu, wadah organisasi pers kita hanya dikenal satu yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), namun sekarang berdasarkan referensi yang ada tidak kurang dari 40 lembaga pers dan menurut catatan Dewan Pers, pada tahun 2007 setidaknya telah tercatat ada 820 buah penerbitan media cetak, 2000 lembaga penyiaran radio dan 80 lembaga penyiaran  televisi. Tumbuh suburnya penerbitan dan penyiaran radio dan televisi menunjukan bahwa begitu besar pangsa pasar kebutuhan akan informasi. Saat ini masyarakat diberikan keleluasaan untuk memilih saluran-saluran informasi, banyak pilihan. Muncul persoalan, informasi seperti apa yang layak diterima oleh pembaca, pendengar dan pemirsa. Terkait dengan informasi seperti apa?. maka ini akan terkait dengan materi informasi, kemasan informasi, dan mutu informasi. Semua itu apakah akan menuju kepada amanah undang-undang pers yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa atau justru sebaliknya. Ini menjadi tugas berat kita bersama. Apa yang penulis kemukakan di atas, itu baru menyangkut terkait “informasi” nya itu sendiri, belum lagi menyangkut tentang lembaga yang mewadahi yaitu organisasi pengelolaan informasi, yaitu perusahaan persnya dan organisasi yang mewadahi orang-orang yang mengabdikan dirinya di dunia informasi dalam hal ini kewartawanan. Penulis menganggap banyaknya organisasi kewartawanan bukanlah menjadi masalah, soal jumlah tidak menjadi persoalan,  justru dengan semakin banyaknya lembaga kewartawanan yang saat ini jumlahnya tidak kurang dari 40, idealnya akan memberikan pembinaan yang maskimal kepada para anggotanya. Permasalahan bukan terletak pada jumlah, permasalahan berpeluang muncul pada akan tetapi pada sisi manajemennya. Membangun sebuah media tidaklah mudah, dibutuhkan dedikasi, kerja keras dan komitmen yang tinggi, dan tentu profesional  bahwa informasi tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, asal asalan karena ini akan ikut andil dalam pembentukan struktur berpikir seseorang.  Struktur berpikir akan sangat menentukan pada kualitas manusia itu sendiri, kualitas berpikir, kualitas berperilaku dan barangkali itu yang disebut dengan revolusi mental untuk menuju perubahan, pembaharuan kearah yang lebih baik. Sisi manajemen yang berpeluang memunculkan persoalan di dunia pers yang dimaksudkan penulis adalah terkait dengan hal kontrol atau pengawasan. Dewan Pers yang dulunya hanya menangani sedikit media, tetapi saat ini sekian kali lipatnya, ini tentu bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Hal ini terbukti dari sekian data perusahaan pers yang ada pada Dewan Pers masih cukup banyak yang belum memenuhi apa yang dipersyaratkan alias belum memenuhi ketentuan/aturan yang berlaku. Pengawasan secara top down dari masing-masing lembaga pers barangkali tidak menjadi persoalan, karenan masing-masing lembaga pers mungkin akan lebih sedikit memiliki anggota dibandingkan dengan cara sentralisasi melalui organisasi tunggal. Namun, Dewan Pers sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap dunia pers apakah siap dan mampu menjalankan tugasnya dengan optimal?. Sebab, katakanlah Dewan Pers mampu menginventarisir seluruh lembaga pers yang ada apakah itu perusahaan pers dan penerbit pers, dan ternyata ada yang belum memenuhi standar yang ditentukan, sejauhmana Dewan Pers bersama institusi terkait menangani persoalan tersebut sementara aktivitas pers tersebut terus berjalan. Sebagaimana amanah undang-undang pers, peran media/pers sangat strategis dalam turut serta membangun bangsa ini, tinggal bagaimana insan-insan pers di republik ini memahami bidang profesinya. Profesionalisme adalah tuntutan utama yang harus dipenuhi, sehingga tidak ada lagi sebutan-sebutan miring terhadap insan pers yang cukup akrab dibenak kita seperti wartawan bodrek, wartawan tanpa surat kabar dan lain lain konotasi negatif. Untuk mencapai profesionalisme perlu dilakukan pembinaan. Siapa yang membina?. Pembinaan dapat dilakukan di internal lembaga pers itu sendiri, bisa oleh perusahaan pers, bisa oleh redaksi media, bisa oleh organisasi kewartawanan, bisa pemerintah oleh dewan pers. Pemahaman yang utuh terhadap UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan ketentuan-ketentuan lainnya sangat diperlukan, sebab dibalik kebebasan yang ada, melekat pula tanggungjawab didalamnya, tidak bertanggungjawab tentu konsekuensinya akan berhadapan dengan hukum, sebab tidak ada manusia di negeri kita ini yang kebal hukum. Sebagai contoh dalam kode etik jurnalistik ada disebutkan Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk. Insan pers itu harus dapat mengartikan apa yang dimaksud dengan independen, independen seperti apa, berita yang akurat itu seperti apa, berimbang itu itu yang bagaimana, tidak beritikad buruk itu seperti apa an masih banyak lagi yang tertuang dalam kode etik. Semua itu perlu pemahaman yang utuh. Ada satu hal yang sangat prinsip menurut hemat penulis didalam kode etik jurnalistik yang sering diabaikan yang kemudian sering menimbulkan persoalan adalah bahwa semestinya wartawan harus menguji informasi, dalam hal menguji informasi ini wartawan harus menghindarkan diri dari opini yang menghakimi, sebab opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Opini pribadi ini berbeda dengan apa yang disebut dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta, prinsip azas praduga tak bersalah harus dipegang teguh. Kembali kepada judul artikel ini yaitu peran media di era yang seolah-oleh serba bebas ini, bahwa sebenarnya tidak ada dalam sebuah negara pun dimuka bumi ini yang memberikan kebebasan yang sebebas bebasnya. Ada instrumen yang diciptakan oleh negara untuk mengaturnya, ada aturan main yang harus dipatuhi. Setiap warga negara sama kedudukannya didalam hukum. (**)

* Kabag Humas Pemkab Ketapang