Penyertaan Modal Telah Diperdakan

Penyertaan Modal Telah Diperdakan

  Senin, 18 April 2016 10:25
TANDA TANGAN: Bupati Kapuas Hulu AM Nasir menandatangani berita acara dan surat keputusan penetapan tiga Raperda Penyertaan Modal dalam Sidang Paripurna DPRD di Ruang Sidang DPRD, Sabtu (16/4). MUSTA’AN/PONTIANAK POST

Berita Terkait

Fraksi-Fraksi Sampaikan Catatan dan Saran 

PUTUSSIBAU – Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Kapuas Hulu telah menyetujui tiga Raperda tentang Penyertaan Modal untuk BUMD menjadi Perda, dalam Rapat Paripurna Istimewa Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Sabtu (16/4) lalu. Paripurna tersebut berisi agenda penyampaian pendapat akhir (PA) fraksi-fraksi di legislatif. Kendati menyetujuinya, fraksi-fraksi tetap memberikan sejumlah catatan. 

Adapun total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2016 untuk tiga BUMD tersebut Rp15, 875 miliar. Disebutkan jika masing-masing BUMD mendapat penyertaan modal berbeda. Di antaranya PT BPD Kalbar sebesar Rp10 miliar, PDAM Tirta Kapuas (Rp5 miliar), dan PT Jamkrida Kalbar, Rp875 juta. 

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui juru bicara M Zaini menyatakan setuju atas tiga Perda tersebut. Partai pendukung pemerintah tersebut berpendapat dengan adanya dukungan modal, maka Pemkab akan memperoleh dividen untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) Kapuas Hulu. Selain itu, mereka juga berharap kepada PT BPD Kalbar, agar dana ini dapat digunakan bagi masyarakat kecil di Kabupaten Kapuas Hulu. Bantuan tersebut, dikatakan mereka, terutama dikucurkan buat warga yang membutuhkan penambahan modal usaha, melalui jalur pinjaman kredit lunak dan bunga ringan.

Demikian juga dengan PDAM, diharapkan mereka agar penyertaan modal dapat digunakan secara terencana dan transparan. Untuk membantu penyelesaian masalah yang ada, maka, mereka menyarankan bahwa diperlukan manajemen pengawasan yang optimal. Jajaran direksi, diingatkan dia agar menjalin koordinasi yang lebih intens kepada pihak eksekutif maupun legislatif. “Jangan sampai terkesan PDAM Tirta Kapuas ini berjalan sendiri,” gugah Zaini.

Fraksi berlambang kakbah tersebut juga meminta agar penyertaan modal kepada PT Jamkrida Kalbar, betul-betul diarahkan sebagai penjamin kredit usaha bagi masyarakat Kapuas Hulu. Penjaminan tersebut, menurut mereka, baik dalam tahap pendirian maupun untuk peningkatan permodalan usaha. Keberadaan BUMD tersebut, diharapkan mereka, juga memberikan dampak positif terhadap perkembangan dunia usaha dan perekonomian di daerah, serta peningkatan PAD Kapuas Hulu yang masih minim.

Penyampaian pedapat akhir fraksi lainnya juga senada dengan Fraksi PPP. Sebut saja Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dengan juru bicara Januar, Fraksi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia oleh Stepanus, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Amanat Nasional melalui Hamdi Jafar, Fraksi Kebangkitan Nasdem diwakili Ahmad Tarmiji, dan Fraksi Partai Demokrat, Iman Shabirin.(aan) 

Berita Terkait