Penyelenggara Verifikasi Harus Bertemu Langsung Calon Pendukung

Penyelenggara Verifikasi Harus Bertemu Langsung Calon Pendukung

  Rabu, 3 Agustus 2016 09:36
BIMTEK: Ketua KPU Kalbar Umi Rifdiyawaty menyampaikan bimbingan teknis kepada penyelenggara Pemilu Wali Kota Singkawang. Diingatkan kepada penyelenggara Pemilu Wali Kota Singkawang, untuk bekerja sesuai aturan dan mekanisme yang ada. Hari kurniathama/pontianak post

Berita Terkait

SINGKAWANG—Penyelenggara pemilu yang akan melakukan verifikasi administrasi dan faktual harus turun ke lapangan bertemu dengan pendukung pasangan perseorangan dan jangan coba-coba melakukan pengambilan sampel dalam rangka mempermudah kerja.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Kalbar, Umi Rifdiyawaty saat menyampaikan Bimbingan teknis ke PPK dan PPS se-Kota Singkawang di sebuah hotel Selasa (2/8) kemarin.

”Jangan ada inisiatif untuk melakukan sampling. Tidak boleh membuat kebijakan bertentangan dengan aturan. Ingat dan pastikan mendatangi mereka (pendukung perseorangan,red) dan bertemu,”katanya.

Oleh sebab itu, kata dia, penting bagi penyelenggara baik PPK dan PPS memahami aturan, teknis kegiatan sesuai ketentuan, kode etik dan asas pemilu itu sendiri. Selain penekanan soal aturan dan azas pemilu, KPU Kalbar menekankan pentinya etika penyelenggara dalam menjalankan tugas. “Saat melakukan verifikasi nantinya penyelenggara harus sopan dan santun. Sampaikan identitas diri dan bertanya yang santun kepada pendukung calon perseorangan,” katanya.

KPU Kota Singkawang, kata dia, bertugas melakukan supervisi atas pelaksaan verifikasi yang dilakukan penyelanggara tingkat dibawahnya begitu juga KPU Provinsi mempunyai kewenangan melakukan supervisi kinerja KPU Kota Singkawang karena KPU provinsi di supervisi di KPU Pusat.

Selain itu, kata Umi, demi menghindari keterlibatan politik praktisi penyelenggara pemilu, UU Nomor 15 tahun 2011 adalah pedomannya. Penyelenggara KPU harus berintegritas dan indepen dalam menjalankan tugas dan fungsinya. “Mereka harus indepen. Makna Independensi ini harus dipahami secara utuh oleh penyelenggara pemilu. Soal independensi harga mati makanya dalam bimtek ini kami membangun kesepahaman terkait pedoman aturan bersama PPK dan PPS,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Ramdan mengatakan pelaksaan Bimtek ini akan berkelanjutan, khusus ketua PPK dan Ketua PPS nantinya akan diberikan bimte menghadapi administrasi dan faktual calon perseorang. “Untuk tanggal 6 Agustus mendatang kita sudah siap. Dimana pasangan calong perseorangan sudah akan menyerahkan syarat dukungan kepada KPU Singkawang,” ungkap Ramdan.

Bahakan sebelum Bimtek dilakukan, KPU Singkawang sudah mengundang tokoh masyarakat, partai politik yang ingin maju dalam jalur perseorangan agar dapat menyerahkan surat mandat dan email untuk terigestrasi dan bisa menginput data ke aplikasi silon.

“Ada dua pasangan calon perseorangan yang sudah menyerahkan surat mandat untuk dilakukan registrasi terkait operator silon (pasangan calon) yakni pasangan An-Nur dan Moses Ahie-Amir Fatah, sehingga keduanya sudah punya kewajiban menginput terhadap data dukungan B1-KWK ke Silon,” katanya. (har)

Berita Terkait