Penyanderaan Bukan Gerakan Separatis

Penyanderaan Bukan Gerakan Separatis

  Jumat, 10 November 2017 10:00
OPERASI TERPADU: Kapolda Papua, Irjen Pol Drs Boy Rafli Amar dan Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI George E Supit menyalami anggota TNI yang tergabung dalam Operasi Satgas Terpadu Penanggunalan KKB usai apel di Mapolres Mimika, Senin (6/11) lalu.JPGNEWSROOM.COM

Berita Terkait

Polisi Gandeng Gereja untuk Persuasi Penyandera

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyebut bahwa kasus penyanderaan terhadap warga desa Kimbely dan Banti di Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Timika, Papua lebih bermotif ekonomi ketimbang sebuah gerakan separatis. Pelakunya pun adalah sekelompok kriminal bersenjata (KKB).

Dalam pernyataannya pada media kemarin (11/9), Tito menyatakan bahwa ada sekelompok penduduk yang mendiami daerah sekitar Banti dan Utikini di pegunungan utara Timika. Di desa tersebut, beberapa kelompok masyarakat dikenal sebagai pendulang ilegal (illegal panners) hasil tailing (sisa) aktivitas pertambangan PT. Freeport indonesia (PT FI). Di antara mereka, ada beberapa penduduk asli, juga pendatang. “Saya hafal betul karena pernah jadi Kapolda Papua,” katanya.

Jumlah kelompok pendulang ini, kata Tito berkisar antara 8 hingga 10 ribu orang.

Di antara masyarkat ini, Tito menyebut, bahwa pihak kepolisian telah mengidentifikasi adanya kelompok kriminal bersenjata (KKB). Jumlah mereka diperkirakan tidak banyak, hanya sekitar 20 orang, namun bersenjata. “Ada 5 sampai 10 (pucuk,Red) senjata,” katanya.

Belakangan, kata Tito, KKB ini melakukan beberapa kali aksi penyerangan terhadap masyarakat maupun petugas keamanan. Meski demikian, Tito meyakinkan bahwa penyerangan-peneyerangan tersebut bukan gerakan separatis “Motifnya lebih pada masalah ekonomi, ketidakpuasan dan lain-lain,” katanya.

KKB ini tinggal membaur dengan masyarakat. Setelah melakukan penembakan, mereka kabur dan membaur kembali dengan masyarakat setempat. “Mereka pakai warga sekitar sebagai tameng,” kata Tito.

Saat ini, Polda Papua dan Kodam Cendrawasih  tengah berkoordinasi untuk melakukan penguatan dan pengamanan di sekitar areal pertambangan PT FI. Juga membentuk tim untuk melakukan pengejaran terhadap KKB ini. “Kekuatan TNI-Polri disana sekitar 1000 orang, dari utara Timika, sampai daerah pelabuhan,” kata Tito. 

Selain tim pengejar dan pengamanan, Kepolisian juga melakukan langkah-langkah persuasif dengan menggandeng pemuka-pemuka Gereja setempat, tokoh agama, dan tokoh adat untuk menyelesaikan masalah dengan cara-cara damai. Sampai saat ini, Tito menyebut bahwa komunikasi dengan KKB masih terus dijalin.

Namun kata Tito, jika masalah ini tidak bisa diselesaikan secara damai, maka Polri tidak segan-segan untuk menggunakan pendekatan kekerasan. Tentunya dengan sedapat mungkin menghindari korban dari masyarakat.“Kalau terpaksa akan kami lakukan penegakan hukum dengan sangat terukur,” pungkasnya.

Sementara itu Menko Polhukam Wiranto menuturkan jika dirinya tengah menyelidiki apakah yang terjadi di Papua merupakan penyekapan. Menurutnya setelah mendapatkan kepastian, pihaknya bisa menentukan langkah apa saja yang akan diambil olehnya. ”Lagi kita dalami apakah penyanderaan atau lokalisir. Namun yang dilakukan itupun tidak boleh,” ungkapnya kemarin (9/11) seusai mengikuti penganugerahan gelar pahlawan nasional di Istana Negara.

Menurut Wiranto, Kapolda dan Pangdam di Papua telah dihubungi untuk melakukan langkah-langkah persuasif. Tujuannya untuk menyadarkan pihak-pihak yang melakukan penyanderaan.

Wiranto tidak ingin penyelesaian yang dilakukan malah menimbulkan kegaduhan baru. Untuk itu langkah pertama yang dilakukannya adalah pendekatan dengan pihak terkait. ”Tidak ada konflik. Namun bukan berarti mentolelir pengancaman atau penyanderaan itu,” bebernya. (tau/lyn)

Berita Terkait