Pengusaha Pontianak Terseret Panama Papers

Pengusaha Pontianak Terseret Panama Papers

  Kamis, 14 April 2016 09:00
Taufik Wijayanto.

Berita Terkait

Empat Orang Teridentifikasi Offshore Leak

PONTIANAK – Direktorat Jenderal Pajak sepertinya serius untuk mengusut orang-orang yang disebutkan namanya dalam Panama Papers dan Offshore Leak. Tidak terkecuali Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalbar, Taufik Wijayanto menyebut pihaknya saat ini tengah menunggu daftar nama-nama wajib pajak di Kalbar yang disebutkan dalam Panama Papers.

“Kalau Panama Papers kita belum mendapatkan data-datanya. Tetapi melihat nama-namanya kemungkinan bisa saja ada orang Kalbar yang masuk daftar itu. Karena nama-nama orang Indonesia yang ada di daftar itu konon katanya ribuan orang. Karena Panama Papers itu kebanyakan perorangan. Apakah ada atau tidak di Kalbar pihaknya masih menunggu data dari pusat, ” sebutnya kepada Pontianak Post, kemarin.

Namun pihaknya sudah memegang bocoran data yang tidak kalah hebohnya dari Panama Papers, yaitu Offshore Leak. Menurutnya di dalam data itu ada empat orang asal Pontianak yang masuk dalam data pemilik perusahaan cangkang di luar negeri. “Kita saat ini sudah menemukan 4 orang. Kita lagi identifikasi siapa orangnya dan perusahaanya apa. Yang pasti kami sudah pegang alamatnya,” ucap Taufik.

Sebagai gambaran, Panama Papers yang mencuat beberapa hari terakhir berisi daftar nama pesohor dunia yang memiliki rekening di luar negeri menjadi perbincangan hangat pada hari-hari ini. Sederet pengusaha papan atas yang disebut-sebut dalam dokumen itu. Mereka isinyalir melarikan hartanya ke negara-negara tax haven (pajak amat rendah) dengan bantuan kantor firma hukum Mossack Fonseca.

Sementara Offshore Leak menyeret sederet daftar nama yang disinyalir memiliki rekening di luar negeri. Nama-nama yang ada pada Offshore Leak lebih luas cakupannya, bukan hanya pengusaha, melainkan juga pejabat, akademisi, jurnalis, hingga aktivis yang terkenal dengan penolakannya terhadap neoliberalisme. Sebagian nama-nama di Panama Pappers juga masuk dalam Offshore Leak. Sejauh ini, nama asal Indonesia yang ada dalam Offshore Leak mencapai 2.961. Adapun yang ada dalam Panama Papers berjumlah 899 nama.

Kendati demikian, Taufik mengatakan tidak semua nama yang ada pada Offshore Leak terlibat skandal tax avoidance atau penghindaran pajak dan tindak pidana pencucian uang. Pihaknya sedang menyelidiki hal tersebut. Apakah perusahaan cangkang yang didirikan di luar negeri itu digunakan untuk menyembunyikan kepemilikan aset perusahaan dan pencucian uang atau bukan.

“Menyimpan uang di luar negeri pada dasarnya tidak masalah. Selama itu tidak mengecilkan pajak. Namun tujuan untuk menghindar dari pajak, itu yang akan kita selidiki dengan berbagai langka dan banyak cara. Kalau itu untuk penggelapan pajak berarti kejahatan dan tindakan yang tak nasionalis,” kata dia.

Offshore Leak adalah data nasabah yang membuka rekening luar negeri. Data tersebut sudah dibocorkan sejak tahun 2013 dan belum tentu melakukan tindakan ilegal. Offshore Leak itu data dari sebuah firma hukum dari Singapura. Data ini kemudian bocor dan diinvestigasi oleh  International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

Sedangkan Panama Papers adalah data bocoran baru yang berasal dari firma hukum  Mossack Fonseca dari negara Panama. Para klien itu menyewa jasa perusahaan konsultan hukum ini dengan sejumlah motif. 

Sementara itu Anggota DPR RI Komisi XI Michael Jeno yang menangani masalah keuangan dan perbankan mengaku belum mengetahui nama-nama orang Kalbar yang masuk daftar Panama Papers, maupun Offshare Leak. “Saya belum mengetahui itu. Karena nama-nama yang beredar sangat banyak. Orang-orang top ada di situ, baik pengusaha, pejabat politisi dan lainnya,” katanya.

Kendati demikian, legislator asal Kalbar ini menerka tidak semua orang-orang dalam daftar itu melakukan kejahatan keuangan. Orang-orang dalam bocoran dokumen itu, sebut dia, harus dilihat kasus per kasus. Pihak berwenang perlu menyelidiki modus dan motivasi mereka masing-masing.

“Pengusaha kita, apalagi pemain internasional, tentu saja terbiasa untuk melakukan transaksi di luar negeri. Terkadang mereka melakukan join dengan perusahaan lain, dan mendirikan perusahaan di luar negeri yang punya pajak rendah. Apalagi menyimpan uang di luar negeri. Ini biasa dalam dunia usaha. Asal saja hal itu terlaporkan,” katanya.

Hanya saja, dia mengaku heran dengan beredarnya nama-nama pejabat publik dan lembaga negara di dalam dokumen rahasia itu. “Kalau ini menyangkut moral. Mereka adalah pejabat publik. Kalau berlatar belakang pengusaha saya rasa kita bisa paham. Tetapi ini masuk nama-nama yang latar belakangnya bukan pemilik modal dalam jumlah besar,” sebutnya.

Ekonom Kementerian Keuangan yang juga Dekan Universitas Tanjungpura, Prof Dr Eddy Suratman menyebut Panama Papers dan Offshore Leak bukan lah isu baru di Indonesia. Disebutkan dia, Kementerian Keuangan dan lembaga terkait sudah memegang data-data itu sebelumnya. Hanya saja, tukasnya, menjadi heboh karena banyak pejabat negara dan figur publik yang terkait.

“Pemerintah sudah pegang datanya dan sudah melacak. Nama-namanya sudah ada. Apalagi ada rencana tax amnesty untuk memancing orang-orang itu menarik uangnya di luar negeri ke Indonesia, tanah air mereka. Tetapi menjadi berita besar ketika nama yang keluar banyak orang top,” imbuh dia.

Menurut dia, tidak salah, siapapun menyimpan uang ke luar negeri atau mendirikan perusahaan di negara asing. Apalagi, kata dia, dalam ekonomi uang sudah pasti mengalir ke tempat yang lebih menguntungkan. Lebih-lebih di negara-negara tax heaven. “Siapa tidak tergoda, kalau usahanya hampir tidak kena pajak,” tukasnya.

Hanya saja, kata dia, jangan sampai transaksi di luar negeri itu menjadi modus untuk menyembunyikan harta di dalam negeri untuk menghindari pajak. Apalagi dimanfaatkan untuk pencucian uang dan kejahatan lainnya. “Biaya pembangunan itu sekitar 70 persennya didapat dari sektor pajak. Bayangkan kalau semua uang orang Indonesia yang dilarikan ke luar negeri dan seharusnya kena pajak itu masuk dalam pendapat negara. Berapa besar pendapatan negara kita. Bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan,” pungkasnya. (ars)

Berita Terkait