Pengungsi Mulai Jatuh Sakit

Pengungsi Mulai Jatuh Sakit

  Rabu, 3 Agustus 2016 10:55
JAMINAN KEAMANAN: Anak-anak pengunsi akibat konflik dengan perusahaan sawit yang duduk di pangkuan orangtuanya, selasa (2/8). Mereka yang masih tinggal di pengungsian mengaku sakit terutama anak-anak kecil yang mulai didera masalah kesehatan. HARYADI/PONTIANAK POST

Berita Terkait

PONTIANAK –  Kondisi warga kecamatan Kubu yang mengungsi di Pontianak kian memprihatinkan. Seperti yang dialami puluhan warga yang mengungsi di sebuah rumah di Jalan Parit Bugis, Kecamatan Sungai Raya, Kubu Raya. Sebagian dari mereka kini jatuh sakit. Mulai dari diare, flu, hingga batuk.

 
Di pengungsian itu ada 40 warga dari berbagai desa di Kecamatan Kubu yang tinggal bersama. Mereka terdiri dari anak-anak, remaja dan orang tua. Di sana warga tidur dan makan seadanya.

Dalam sehari, mereka menghabiskan 15 hingga 20 kilogram beras dengan lauk alakadarnya. Kadang ikan asin, telur goreng kemudian dicacah menjadi kecil-kecil kemudian dimasak berkuah. “Ya begini, makan seadanya. Ndak ada sayur. Kemarin malahan cari keong di parit depan rumah untuk dimasak,” ungkap Rubiyem, seorang warga.

Warga yang jatuh sakit dikarenakan kurang istirahat dan tekanan pikiran. “Itu istri saya juga demam. Juga batuk. Anak saya malah kena sakit mata,” kata Ayub, warga lain.

Diakui Ayub, sebelumnya ada 10 warga yang sudah pulang ke rumah masing-masing. Namun sebaliknya, ada juga penambahan 70 warga yang baru tiba kemarin sore. “Sebelumnya, hitungan saya ada 213 yang tersebar di beberapa lokasi. Kemarin nambah lagi 70 orang yang datang,” ungkapnya.

Tetap Bertahan

Meski sudah mendapatkan jaminan perlindungan dari Komnas HAM Perwakilan Kalbar, pengungsi korban konflik PT Sintang Raya dan masyarakat Kecamatan Kubu masih memilih menetap di penampungan. Warga sepakat, jika tidak ada perjanjian hitam di atas putih, mereka akan tetap bertahan di pengungsian.

Musri, Kasi Ekonomi dan Pembangunan Desa Olak-Olak Kubu mengatakan, meski Kapolda Kalbar sudah menjamin bahwa tidak akan ada lagi penangkapan maupun sweeping, namun warga belum yakin. Mereka masih waswas karena jaminan itu tidak tertulis. “Jaminan kepolisian tertulis yang lebih kuat,” jelasnya.

Musri secara pribadi juga mengaku tidak yakin akan jaminan tersebut. Keraguan semakin menguat karena baru-baru ini beredar informasi bahwa ada belasan surat pemanggilan maupun upaya intimidasi terhadap warga di Medan Tani.

“Isu yang berkembang, ada ibu-ibu diintimidasi. Saya kurang tahu jelas berapa orang yang menjadi target polisi. Yang jelas, sekarang ada belasan orang yang dipanggil, ndak tahu apa alasannya. Ini berita dari kampung,” sebut Musri.

Kondisi ini, kata dia mengindikasikan bahwa pernyataan kapolda yang akan menjamin keamanan dan tidak lagi ada penangkapan, belum terbukti. Informasi yang berkembang itulah pula yang menjadi sebab mengapa warga waswas. Ada anggapan, siapa pun yang terlibat dalam konflik itu, akan dipanggil polisi. “Salah dan benar itu urusan pengadilan,” sebutnya.

Musri mengaku sudah mencoba menyakinkan warganya untuk pulang. Namun, munculnya informasi yang menyebut masih ada aparat yang sweeping dan adanya laporan intimidasi membuat warga enggan pulang. “Harapan saya kepada pihak berwajib, jika menerima laporan, dasarnya dulu dipahami,” katanya.

Tuai Kecaman

Wakil Direktur Perkumpulan Bantuan Hukum (PBH) Kalimantan, Khairuddin Zacky mengecam tindakan PT Sintang Raya dan kepolisian atas penangkapan, penahanan serta teror yang dilakukan terhadap masyarakat Desa Olak-Olak Kubu, Kecamatan Kubu Raya, yang terjadi sejak 24 Juli 2016. Apa yang dilakukan oknum sangat meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan dampak psikologis bagi anak.

“Penangkapan secara brutal dan arogan yang dilakukan aparat dengan menyisir ke rumah-rumah warga dengan menenteng senjata lengkap membuat warga ketakutan sampai tak berani keluar. Aparat yang jumlahnya ratusan juga mengepung rumah dan desa, bahkan tidak segan menangkap dengan cara kekerasan di depan anak-anak,” tutur Zacky, kemarin.

Menurutnya, kejadian ini mengakibatkan anak-anak merasa takut, trauma dan tertekan. Bahkan mereka terpaksa tak sekolah. Ini pasti berdampak ke psikologisnya. “Saya berharap kejadian ini dapat terselesaikan. Kejadian beberapa waktu lalu yang dialami warga pasti berdampak terutama bagi psikologis anak,” ungkapnya.

Terpisah, Humas PT. Sintang Raya, Iskandar mengatakan, kejadian penangkapan warga oleh pihak Polisi Mempawah sudah memenuhi prosedur. “Kami melapor dan langsung ditindaklanjuti Polres Mempawah. Mereka (polisi) melakukan sesuai prosedur,” terangnya.

Harusnya warga jangan menyalahkan pihak kepolisian dan hukum. Kenapa saat dipanggil warga tidak datang. “Kalau kenyataan polisi berbuat semaunya, atau main hakim sendiri kan bisa dipraperadilkan. Jadi apa yang dilakukan tidak secara sembarangan,” terangnya.

Pemkab Dituding Lamban

Sementara itu, Komisi II DPRD Kalimantan Barat membidangi perkebunan dan kehutanan meminta konflik antara PT Sintang Raya  dengan masyarakat Kecamatan Kubu yang harus berakhir mengungsi segala dapat diselesaikan dengan kepala dingin. Jangan sampai akibat konflik tersebut semakin bertambah panjang, dan  banyak kepentingan harus dikorbankan.

”Harus diselesaikan menyeluruh. Pemkab dan BPN Kubu Raya harus berani mengambil langkah tegas dan cerdas. Masyarakat tidak boleh jadi korban dan investasi harus dijaga. Bagaimana caranya Pemkab Kubu Raya tidak bodoh kok,” ucap Michael Yan Sriwidodo, Ketua Komisi II DPRD Kalbar, kemarin.

Menurutnya seluruh pihak harus mampu menahan diri terkait aksi sebelumnya yakni kedua kubu dan nyaris berakhir bentrok di Desa Dabung, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya. Aparat keamanan juga harus mementingkan langkah terbaik agar masyarakat tidak ketakutan di daerahnya sendiri.

”Artinya, seluruh komponen harus menahan diri. Aparat keamanan juga harus menjamin keamanan masyarakat di sana. Jangan ada lagi warga mengaku diintimidasi atau apalah dari aparat. Biarkan masyarakat tenang dan aman kembali ke daerahnya,” ucapnya.

Dia menambahkan, terkait jaminan keamanan masyarakat, bagaimanapun aparat keamanan harus memberikan jaminannya di lapangan. Sebab bagaimanapun memang sudah tugas aparat memberikan jaminan keamanan ke warga. ”Jangan sampai kejadian seperti begini berkepanjangan. Kasihan masyarakat di sana. Pemerintah harus berani tampil dong,” ungkap dia.

Michael melanjutkan bahwa, Komisi II belum mengetahui secara persis kejadiannya seperti apa di lapangan. Informasi yang diterimanya hanya melalui pemberitaan berbagai media massa. Makanya, di tengah jadwal padat Dewan Kalbar, ada rencana akan membicarakan lebih mendetail membahas masalah sawit di Desa Dabong, Kecamatan Kubu. ”Komisi II cukup menaruh perhatian besar terhadap kasus begini,” tuturnya.

Komisi II secepatnya akan mengundang seluruh pihak terkait.  Hanya saja, Pemkab Kubu Raya diharapkan lebih proaktif karena kewenangan berada di tangan mereka. ”Mereka dululah (Pemkab) Kubu Raya memanggil Dishutbuntam, BPN, Bappeda, Pemkab Kubu Raya, dan manajemen PT. Sintang Raya. Penjelasan detail harus disampaikan seperti apa persoalan di sana,” ujarnya.

Seandainya Pemkab Kubu Raya tidak mampu, Komisi II siap menjadi penengah menuntaskan persoalan ini. ”Masalah PT. Sintang Raya dengan masyarakat begini sudah berlarut dan lama. Langkah Pemkab terkesan lamban. Harusnya ada jalan strategis dan cepat,” ungkap dia.

Masalahnya, lanjut dia, jika tidak segera diselesaikan, maka demo, aksi-aksi lain hingga pengungsian akan terus berlangsung. “Seluruh elemen, terutama pemerintah sebaiknya mencari jalan keluar terbaik. Pemerintah harusnya mampu menjadi penengah sehingga tidak berlarut masalahnya. Kasihan masyarakatnya terganggu. Sementara investasi juga bonyok,” ucapnya.(iza/gus/den)

Berita Terkait