Pengunggak Pajak Bebas Sanksi

Pengunggak Pajak Bebas Sanksi

  Rabu, 29 June 2016 09:30
Pimpinan DPR, Ade Komarudin (kedua kanan) menerima draft Undang-Undang Tax Amnesty saat Sidang Paripurna di Gedung DPR, kemarin. Tax Amnesty diharapkan dapat mendongkrak penerimaan negara berjumlah triliunan rupiah. UU ini disahkan meski saat sidang terdapat banyak interupsi atau keberatan dari beberapa fraksi. ADEK BERRY / AFP

Berita Terkait

DPR Sahkan UU Pengampunan Pajak

JAKARTA - Sidang paripurna DPR ke-35 yang dipimpin Ketua Dewan Ade Komarudin akhirnya menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) Tax Amnesty atau pengampunan pajak menjadi UU.    

Palu pengesahan langsung diketok oleh Akom, sapaan ketua DPR, meski Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih keberatan terhadap sejumlah pasal di dalam RUU Tax Amnesty.

Sampai-sampai, Akom diminta oleh Anshori dari FPKS mencabut kembali keputusan tersebut. "Jangan main ketok saja pimpinan. Baca itu tatib (tata tertib)," ujarnya saat interupsi dalam sidang pada Selasa (28/6). Hanya saja, protes dari PKS tak digubris oleh pimpinan sidang.

Sebelum disetujui jadi UU, Ketua Komisi XI DPR Ahmadi Noor Supit dalam laporannya mengatakan, pengampunan pajak merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan.

Dia kemudian memaparkan kesepakatan Panja bahwa dalam UU ini tarif uang tebusan terbagi atas tarif harta repatriasi atau deklarasi dalam negeri, sebesar 2 persen untuk periode 3 bulan pertama, 3 persen untuk periode 3 bulan kedua, dan 5 persen untuk periode tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Sedangkan tarif uang tebusan atas harta deklarasi luar negeri adalah 4 persen periode 3 bulan pertama, 6 persen periode 3 bulan kedua, dan 10 persen untuk periode tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Tarif uang tebusan bagi Wajib Pajak UMKM, adalah sebesar 0,5 persen bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp10 miliar dalam Surat Pernyataan, atau bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp10 miliar dalam Surat Pernyataan, untuk periode sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

"Panja menyepakati bahwa periode penyampaian Surat Pernyataan terbagi atas 3 periode, yaitu 3 bulan pertama, bulan keempat sampai 31 Desember 2016, dan 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017," jelas Supit. 

Anggota Komisi XI Agung Rai Wijaya mengatakan, Fraksi PDI Perjuangan mengajukan catatan keberatan atau minderheids nota terhadap  Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Minderheids ini tidak sama dengan 'menolak dengan catatan'. 

Menurut Agung, pertimbangan minderheids diambil demi tanggung jawab kerakyatan Pemerintah Jokowi-JK dan tanggung jawab sejarah untuk menciptakan sistem perpajakan yang berkeadilan.

"Seharusnya prinsip keadilan lewat akses informasi keterbukaan ditegakkan lebih dulu, sebelum memberi pengampunan pajak," ujar Agung, Selasa (28/6)‎.

Fraksi PDIP kata Agung, menilai keberhasilan UU Pengampunan Pajak sangat tergantung kepada kebijakan  reformasi perpajakan. Terutama dalam mengatasi masalah yang kerap muncul selama ini. Yaitu, kepatuhan pajak rendah, penegakan hukum belum efektif dan penghindaran pajak yang tinggi.

"Karena itu PDIP juga menyampaikan catatan,  target penerimaan denda pajak tidak dimasukkan dalam APBN-P 2016. Mengingat data asumsi nilai pajak dalam RUU sangat variatif dan risiko penerimaan denda akan terakumulasi dalam APBN-P 2016.

Prinsip kehati-hatian dalam melahirkan struktur APBN-P yang kredibel harus menjadi tanggung jawab bersama," ujarnya.

Selain itu, kata Agung, Menteri keuangan sebelumnya menyebut ada aset WNI di negara tax haven sebesar RP 11.500 triliun. Dengan besaran pajak 30 persen, maka potensi penerimaan pemutihan pajak seharusnya Rp 3.500 triliun. Bukan Rp 165 triliun seperti yang diajukan dalam RUU.

"Dengan era keterbukaan pada 2018, pemerintah dapat melacak aset WNI di negara surga pajak. PDI Perjuangan mendukung upaya pemerintah terhadap hukum berkeadilan bagi wajib pajak. Sehingga harus ada pemisahan kategori repatriasi antara harta yang masih ada di luar NKRI dan di dalam NKRI," ujar Agung.

Untuk mekanisme dalam NKRI, kata Agung, denda 10 persen untuk tiga bulan pertama dan 15 persen untuk tiga bulan berikutnya. Serta wajib diinvestasikan dalam negeri selama 3 tahun.

"Pemerintah juga didukung untuk menjalankan UU Nomor 36 tahun 2008 terkait denda 30% untuk wajib pajak WNI di luar negeri. Mendukung pemerintah untuk meningkatkan basis wajib pajak yang disertai perbaikan sistem administrasi berbasis identitas tunggal penduduk," ujar Agung. 

Ketua Panja Tax Amnesty Soepriyatno menuturkan, periode pemberlakuan tax amnesty yang disepakati adalah sembilan bulan, terhitung sejak 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017. Sementara itu, tarif tebusan yang disetujui untuk uang atau harta yang dialihkan ke Indonesia atau repatriasi ditetapkan 2 persen, 3 persen, dan 5 persen. 

Semakin awal periode keikutsertaan, semakin murah tarif tebusannya. Pengalihan dana yang diinvestasikan di Indonesia tersebut ditetapkan dalam jangka waktu paling singkat tiga tahun, terhitung sejak dialihkan. 

”Sementara tarif tebusan atas harta yang berada di luar negeri dan tidak dialihkan ke Indonesia, tarifnya 4 persen untuk periode penyampaian bulan pertama sampai akhir bulan ketiga. Selanjutnya, 6 persen untuk bulan keempat sampai 31 Desember tahun ini dan 10 persen untuk periode 1 Januari sampai 31 Maret 2017,” papar Soepriyatno. 

Dalam UU Pengampunan Pajak tersebut juga diatur tarif tebusan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Soepriyatno memaparkan, wajib pajak (WP) dengan peredaran usaha minimal Rp 4,8 miliar bisa mengikuti tax amnesty. Sementara itu, tarif tebusan yang ditetapkan adalah 0,5 persen bagi UMKM dengan aset kurang dari Rp 10 miliar dan 2 persen bagi UMKM dengan aset lebih dari Rp 10 miliar. ”Semuanya untuk periode penyampaian surat pernyataan (tax amnesty) pada bulan pertama sampai 31 Maret tahun depan,” paparnya. 

Soepriyatno melanjutkan, dasar pengenaan uang tebusan didasarkan pada nilai harta bersih yang belum dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) terakhir. Nilai harta tersebut nanti diungkapkan dalam surat pernyataan dalam mata uang rupiah. Surat peryataan itu memuat informasi mengenai identitas WP, harta, utang, nilai harta bersih, dan penghitungan uang tebusan. ”Surat pernyataan tersebut akan disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tempat WP terdaftar atau tempat lain yang ditentukan Menkeu,” ujarnya. 

Tentang subjek tax amnesty, Soepriyatno mengatakan, setiap WP berhak mendapatkan pengampunan pajak. Kecuali, WP yang tengah menghadapi perkara pidana atau menjalani hukuman pidana. Objek tax amnesty adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). 

Soepriyatno menuturkan, bagi WP yang mengalihkan dan menginvestasikan hartanya di Indonesia, pengalihan tersebut dilakukan melalui bank persepsi yang ditunjuk secara khusus. Instrumen investasi yang digunakan, antara lain, surat berharga negara (SBN), obligasi badan usaha milik negara (BUMN), obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki pemerintah, investasi keuangan pada bank persepsi, obligasi perusahaan swasta, investasi infrastruktur, hingga investasi sektor riil yang ditentukan pemerintah.  (gir/jpnn)

Berita Terkait