Penguasa Yang Melayani

Penguasa Yang Melayani

  Sabtu, 16 April 2016 09:29   603

MUNGKIN  terdengar janggal ditelinga kita, ketika kata “Penguasa” dan “Pelayan” digabungkan lalu menjadi sebuah nilai ideal untuk sosok seorang pemimpin, tentunya pemimpin yang dalam ruang lingkup kekuasaan negara. Kata penguasa identik dengan makna sebuah kewenangan yang besar sehingga mampu mengatur apapun dalam raung kekuasaannya, lalu pelayanan identik dengan melayani orang yang mempunyai kekuasaan tersebut. Jika dalam konstitusi telah termaktub dan diartikan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat” , lalu wakil rakyat bekerja untuk melayani rakyat, namun keyataannya mengapa nilai tersebut menjadi terbalik, dimana pada realitasnya “Kedaulatan berada di tangan wakil rakyat”. Oleh karena itu wajar jika masih banyak kalangan yang berada dalam jajaran instansi pemerintahan mengganggap dirinya sebagai orang-orang yang berkuasa, lalu enggan melayani karena mungkin katanya posisi sebagai pelayanan itu sangat hina.

Lihat saja, rentetan huru-hara politik yang bergulir di negeri ini selalu akrab dan berkaitan dengan prilaku serta moralitas seorang pejabat publik, elite politik bahkan sampai pada birokrat yang keluar dari batas hakekatnya sebagai seorang pelayan masyarakat. Sebut saja seorang wakil rakyat yang telah mendapatkan legitimasi untuk menjalankan amanah, kini seolah tidak mengerti tupoksinya sebagai seorang wakil rakyat dalam konteks demokrasi perwakilan atau pura-pura tidak tahu apa hakekat seorang wakil rakyat.  Government from the people, by the people, and for the people adalah sebuah kata kunci dimana pemerintahan yang diusung oleh rakyat berarti rakyatlah pemegang kekuasaan, lalu melegitimasikannya kepada wakil-wakil rakyat yang bertujuan untuk “Melayani Rakyat”, dalam artian melayani hingga rakyat puas (mencapai kesejahteraan).

            Namun kepuasan rakyat yang diharapkan sepertinya masih jauh dari genggaman (seolah utopis), malangnya lagi kepuasaan yang diminta kekecewaan yang didapat. Seolah enggan melayani rakyat, elite politik bahkan sampai pada level birokrat terendah (level street beraucratic) sekalipun masih dalam mainstream “Dilayani” yang berarti mengganggap dirinya sang penguasa. Kata dilayani merupakan kata yang pantas untuk menggambarkan bagaimana prilaku politisi-politisi Indonesia sekarang, seperti halnya Setya Novanto dalam skandal Papa Minta Saham silam, dimana ia berharap masih mendapatkan penghormatan seperti layaknya penyebutan nama “yang terhormat” oleh koleganya dalam sidang MKD padahal sudah jelas Skandal Papa Minta Saham begitu telanjang di mata publik namun masih saja mereka (wakil rakyat) memperolok-olokkan rakyat demi menjaga kehormatan itu.

            Buruknya pelayanan publik sesungguhnya sudah menjadi rahasia umum disetiap instansi pemerintahan terutama instansi yang langsung bersinggungan terhadap pelayanan masyarakat, sebut saja hampir diseluruh kantor administrasi yang melayani surat menyurat masyarakat selalu identik dengan kata “lelet” dan petugas yang melayani cendrung tidak ramah. Dan yang paling menghebohkan dewasa ini adalah kasus pelayanan BPJS yang jauh dari kata “nyaman”, sungguh mengecewakan. Anehnya lagi, dengan pelayanan yang tidak baik, kini iuran BPJS bertambah berat. Padahal pemandangan yang selalu kita saksikan dimana masyarakat yang memilih berobat melalui jalur BPJS dianggap selayaknya warga Negara kelas dua, sudahlah antriannya sangat panjang dan lagi-lagi pelayanannya jauh dari kesan ramah. lantas apabila rumor yang beredar dibanyak media bahwa gaji seorang direktur BPJS adalah sebesar Rp.530 juta perbulan.

            Analogi seorang malin kundang hemat saya sangat tepat untuk menggambarkan fenomena ini. Elite politik, pejabat publik dan birokrat setelah mendapatkan kesenangan (kursi kekuasaan) lalu lupa untuk membahagiakan orang tua (melayani rakyat). Maka dari pada itu, reformasi birokrasi yang telah lama digaungkan harus lebih radikal bukan sekedar topeng reformasi. Reformasi birokrasi yang pada intinya merupakan reaksi rakyat atas gagalnya pemerintahan dalam melayani rakyat yang juga berarti bahwa reformasi birokrasi adalah upaya untuk mengembalikan birokrasi kepada fitrahnya yakni memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat sesuai aturan-aturan yang telah menjadi kesepakatan.

            Dalam mengimplementasikan reformasi birkorasi, untuk mengembalikan fungsi melayani secara luas, pemerintah harus merubah gaya kerjanya, dimana kini seluruh jabatan publik telah dinggap sebuah profesi yang harus dilaksanakan dengan professional. Jika cara bekerja birokrasi sama aritnya dengan sektor swasta, maka kepuasaan pelanggan adalah capaian mutlak yang harus diraih, oleh karena melahirkan berbagai macam inovasi adalah sebuah keniscahyaan. Besarnya tuntutan demokrasi membuat pemerintah harus menjalankan amanah untuk melayani rakyat dengan cara membuka segala keran informasi yang dijamin oleh UU Keterbukaan Infomrasi Publik. Oleh karena itu, reformasi birokrasi harus menjadi agenda prioritas sebagai resolusi yang radikal sehingga diharapkan mampu mencabut akar dari prilaku busuk para pelayan rakyat.

            Menuju pemerintahan yang bersih (clean governance). Selain melakukan pelayanan dengan hati, melayani derasnya arus keterbukaan publik sama juga artinya telah terjadi pelayanan publik yang baik. Baik itu elite politik, pejabat publik maupun setiap pegawai aparatur pemerintahan (birokrat) dituntut bukan sekedar untuk melayani namun kreatif dan terus berinovasi dalam hal melayani yang berarti melakukan pelayanan yang maksimal, efisien serta memberikan kenyamanan bagi orang yang menerima pelayanan, sehingga kecurigaan akan terjadinya korupsi dapat dihindari. Kerja, kerja , kerja , salah satu moto Jokowi untuk merubah Indonesia harus diartikan bahwa kerja dilakukan untuk Melayani rakyat bukan untuk dilayani selayaknya seorang raja, karena rakyatlah pemegang kedaulatan sesungguhnya.

Delly Ferdian

Pemerhati Ekonomi Politik JEMARI Sakato Sumatera Barat