Pengelolaan DD-ADD Harus Transparan

Pengelolaan DD-ADD Harus Transparan

  Minggu, 28 February 2016 12:56
Gambar dari JawaPos

Berita Terkait

PUTUSSIBAU—Sejak Undang-Undang Desa diberlakukan, desa diberikan kewenangan penuh dalam mengelola keuangan desa yang bersumberkan dana desa (DD) dari APBN dan Alokasi Dana Desa dari APBD Kabupaten dan provinsi. Untuk itu, kepala desa dan perangkat desa di tuntut untuk mengelola dana tersebut secara transparan, melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan membangun desa.

Untuk itu Camat Putussibau Selatan, Drs. H. Iwan Setiawan M.Si menghimbau para Kepala Desa (Kades) dan perangkat desa diwilayahnya agar lebih transparan dalam pengelolaanADD dan DD. Demikian juga pada saat perencaanaan pembangunannya juga harus terbuka, dengan melibatkan semua unsur masyarakat desa, baik itu ormas maupun para anggota masyarakat dalam pekerjaanya.

“Kedes dan perangkat desa harus transparan, mulai dari pengelolaan keuangan, rencanaan maupun saat membangun harus melibatkan masyarakat,” tegas Iwan dikantornya baru-baru ini. Menurutnya, dengan besarnya dana yang dikucurkan pemerintah untuk desa, maka pengelolaan harus lebih baik, sesuai prosedur yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga yang diharapkan pemerintah tercapai.

Dijelaskan Iwan, ADD dari APBD Kabupaten dan Provinsi sedangkan DD berasal dari APBN. Ia optimis, jika dana desa dikelola dengan transparan dan aspiratif, maka tidak proses pembangunan desa tidak akan terkendala, dengan pelaporan administrasi yang sesuai. “Kalau sudah sesuai, misalkan masalah bistek bangunan, jangan berbeda dari itu. Kalau tidak sesuai akan bermasalah nantinya,” papar Iwan.

Dia mengajak, program pembangunan harus didukung oleh semua stakeholder di masyarakat. “Terimalah pembangunan yang ada. Kalau ada persoalan, dibicarakan dengan musyawarah bersama semua pihak mulai dari tingkat paling kecil, sehingga kita enak menyelesaiakan itu,” kata dia. Kades harus membangun relasi dan bekerjasama dengan aparatur desa lain dan konsultasi dengan camat.

Apalagi, sambung Iwan dana untuk desa sudah sangat besar, rugi kalau tidak kelola dengan baik oleh kepala desa dan perangkat desa. “Saya menekankan pada pihak ketiga yang melaksanan pekerjaan, supaya melapor hasil pekerjaan ke kami. Maka kami mengharapkan supaya berkesinambungan, juga harus melibatkan Kades dan perangkat desa lainnya seperti BPD desa masing-masing,” katanya.(aan)

Berita Terkait