Pengelolaan Dana Asing Mesti Transparan

Pengelolaan Dana Asing Mesti Transparan

  Jumat, 7 Oktober 2016 08:52

Berita Terkait

PUTUSSIBAU—Danah hibah dari luar negeri, belakangan mengalir deras ke Indonesia, termasuk ke daerah Kapuas Hulu. Untuk itu, pelaksana tugas (Plt) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kapuas Hulu H. M. Mauluddin meminta pengelolaan dana hibah dari luar negeri yang di alokasikan untuk mengadakan program di Kapuas Hulu harus terukur dan di awasi oleh kepala desa.

“Dana hibah dari luar negeri itu harus diawasi dan terukur. Jangan sampai tidak jelas penggunaannya oleh pengelola,” tutur Mauluddin, ketika membuka sosialisasi dan Konsultasi program hibah kemitraan pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat, Proyek Kemakmuran Hijau, MCA-Indonesia (Millennium Challenge Account-Indonesia) Aula Bappeda Kapuas Hulu, Kamis (6/10) siang. 

Mauluddin mengapresiasi program hibah dana luar negeri, hanya saja dalam pelaksanaannya perlu koordinasi dengan pihak kabupaten maupun kecamatan. Sehingga tidak tumpang tindih dengan program-program pemerintah kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu. Dikatakan, banyaknya kegiatan di Kapuas Hulu yang didanai negara luar, ini membuktikan Kapuas Hulu telah menjaga kelestarian alam.

“Daerah diminta supaya mengawal proyek itu, dimana lokasinya, dananya berapa, outputnya apa?,” tuturnya. Ini penting supaya terukur, kalau tidak akan percuma. Pembangunan harus direncanakan dengan matang, tepat sasaran,  dengan memenuhi kaidah sehingga sesuai diharapkan masyarakat. Ia meminta dana asing tersebut jangan dimanfaatkan segelintir pihak untuk kepentingan pribadinya.

Semua masyarakat Kapuas Hulu disekitar lokasi proyek harus menikmatinya. Demikian juga untuk kelanjutannya, jangan hanya dilakukan pada awal program saja. Tapi setelah selesai harus ada tindaklanjut, sehingga tidak terbengkalai. “Selama ini hanya program awalnya saja. Tidak ada tindal lanjut setelah itu. Apa yang sudah dicapai  sebagai indikator kami untuk lakukan evaluasi,” bebernya.

Mauluddin mengatakan, masih ada lembaga-lembaga yang tidak berkoordinasi ketika menjalankan program di Kapuas Hulu. Sehingga dikeluhkan masyarakat, karena membuat kegiatan tidak ada lapor camat. Disebutkannya, banyak kegiatan dilakukan beberapa lembaga dengan item kegiatan hampir serupa dilokasi yang sama. Bahkan kata ia, kadang kegiatannya tumpang tindih dengan lembaga lain.

Mauluddin juga meminta setiap lembaga yang mengadakan kegiatan di Kapuas Hulu segera melapor ke Kesbangpol kabupaten, termasuk apa saja kegiatan di lapangan. Apalagi jika ada pekerjaan yang melibatkan WNA (Warga Negara Asing)  kemudian pinta Mauluddin, jika ada sesuatu yang berbentuk aset, maka sebelum dihibah laporkan terlebih dahulu ke Pemkab agar bisa diiventarisir sebagai aset.

 “Harus lapor, karena pencatatan aset daerah dilakukan di kabupaten. Sampaikan laporan kegiatan sebagai bahan evaluasi bersama atas apa yang sudah dikerjakan,” pintanyanya. Seperti diketahui, MCA-Indonesia dibentuk Pemerintah RI untuk mengelola dana hibah Amerika untuk kabupaten/kota setelah ada seleksi. Di Kalbar ini dipilih hanya Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu yang terpilih.(aan)

 

 

 

 

 

 

 

 

Berita Terkait