Pengaturan Upah

Pengaturan Upah

  Sabtu, 13 February 2016 08:49

Berita Terkait

KOMISI V DPRD Kalbar bertandang ke Kementeriaan Tenaga Kerja dan Komisi V DPR di Jakarta. Kedatangan mereka membahas banyak hal. Selain soal upah layak pekerja di kalbar juga mengenai banyaknya tenaga kerja asing masuk sehubungan dengan sudah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean.

Syarif Ishak Almutahar, anggota Komisi V DPRD Kalbar menjelaskannya. “Kami berkunjung kedua tempat tersebut. Ini juga dalam rangka menghadapi persaingan MEA dan serapan tenaga kerja lokal di Kalbar,” ucapnya, Jumat (12/2) di Pontianak.Menurutnya, ada beberapa hal menjadi pertanyaan anggota Komisi V DPRD Kalbar ke Menteri Tenaga Kerja. Acuannya yakni Undang Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Tenaga Kerja dengan Peraturan Pemerintah nomor 95 tahun 2012 tentang Jenis Tarif atau Upah Pekerja. Ada juga soal pembagian urusan pemerintahan daerah dan pusat mengenai tenaga kerja. “Ada juga hal lainnya yang menganjal dan menjadi pertanyaan kami ke Menaker,” ucapnya.

Pertanyaan paling menganjal ialah ternyata di Kalbar tidak sedikit tenaga kerja asing (TKA) masuk dan bekerja di beberapa perusahaan. Dari perusahaan sawit sampai perusahaan tambang. Diharapkan TKA yang datang datang ke Kalbar harus sesuai aturan.

“Namanya MEA khusus, TKA dari mana pun selama masih dalam batas negara Asean bebas masuk bekerja saja. Tetapi diharapkan juga ada aturan dipatuhi. Tidak boleh juga tenaga kerja lokal diabaikan,” tuturnya.

Menaker, lanjutnya, sangat mengapresiasi tenaga lokal Kalbar. Ia berharap tenaga kerja lokal terus bersaing mengembangkan sumber daya manusianya agar bisa bersaing dengan TKA. “Itu jawaban dari pak menteri yang disampaikan asistennya dalam pertemuan tersebut,” katanya.Komisi V DPRD Kalbar juga memprotes soal monopoli pengaturan upah TKI dan TKW yang bekerja ke luar Indonesia. Di Indonesia-Kalbar, ada satu perusahaan yakni Omni memonopoli soal pengaturan upah tenaga kerja Indonesia. Padahal sebelumnya antara majikan dan PJTKI bisa mengatur.“Sekarang Omni dengan pihak kerajaan seperti di Arab Saudi, Malaysia dan Brunei yang mengatur. Jelas pengaturan model tersebut menyusahkan tenaga kerja Indonesia dan Kalbar,” ungkap dia.(den)

Berita Terkait