Pengampunan Pajak Ciptakan Sentimen Positif

Pengampunan Pajak Ciptakan Sentimen Positif

  Kamis, 30 June 2016 10:11

Berita Terkait

JAKARTA – Pengesahan Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, Selasa (28/6) lalu menciptakan sentimen positif terhadap perekonomian. 

Pengusaha sektor riil dan UKM pun optimistis aliran dana masuk hasil pengampunan pajak akan meningkatkan permintaan.

Momen penting tersebut tentu tidak ingin disia-siakan pemerintah. Presiden Joko Widodo mengaku sudah menginstruksi menteri-menteri terkait serta berbicara dengan lembaga non pemerintah seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

’’Dalam satu dua hari ke depan, sudah harus dipersiapkan instrumen-instrumen investasi yang bisa dipakai menampung dana-dana tersebut,’’ ujar Jokowi. 

Instrumen investasi yang disiapkan tersebut berupa surat berharga negara, reksa dana, surat utang negara, maupun investasi-investasi langsung. Yang terpenting, lanjut dia, dana-dana tersebut bisa dipakai untuk membiayai proyek infrastruktur yang saat ini belum selesai. ’’Nanti juga diterbitkan infrastructure bond yang menampung uang-uang yang masuk,’’ lanjut mantan pengusaha mebel itu.

Bila sudah masuk portofolio, Jokowi yakin dalam beberapa bulan berikutnya dana-dana tersebut sudah bisa digunakan untuk pembangunan ekonomi. ’’Sehingga jumlah infrastruktur yang bisa dibangun dalam waktu bersamaan lebih banyak dan dampaknya bisa dirasakan masyarakat,’’ katanya.

Disinggung mengenai jumlah pemasukan yang diperkirakan bisa didapat negara, Jokowi menyatakan belum bisa memprediksi. ’’Mengalkulasinya tidak mudah karena ini menyangkut psikologis,’’ tuturnya. Sisi psikologis tersebut sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya dana yang masuk.

Apabila payung hukum sudah tersedia, lalu para pemilik modal merasa nyaman untuk memasukkan uangnya, dana yang masuk akan besar. Namun, bila payung hukumnya tidak menimbulkan rasa nyaman, yang terjadi bisa sebaliknya. ’’Karena itulah, sulit memprediksi jumlah uang yang bakal masuk pasca pengesahan UU Tax Amnesty itu,’’ ujar Jokowi.

Saham Bergairah 

Dirut BEI Tito Sulistio menilai, pemberlakuan aturan pengampunan pajak tersebut menambah optimisme baru di pasar. Karena itu, BEI menyiapkan mekanisme untuk menampung dana repatriasi hasil pengampunan pajak. Salah satunya, membekukan dana pengampunan pajak yang masuk ke rekening dana nasabah (RDN) selama tiga tahun. Nanti, lanjut dia, wajib pajak dapat memasukkan dananya ke RDN dan leluasa bertransaksi ke saham mana pun. ”Pasar saham di BEI sanggup menampung aliran masuk dana tax amnesty yang jumlahnya triliunan (rupiah, Red),” janji dia. 

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menuturkan, saat ini pihaknya mempersiapkan sejumlah aturan turunan untuk mekanisme tax amnesty. Misalnya mekanisme deklarasi dan repatriasi. Aturan turunan tersebut dituangkan dalam sejumlah peraturan menteri keuangan (PMK). ”Ada banyak (PMK, Red). Kami siapkan sesegera mungkin,” lanjut dia. 

Terkait dengan pengelola dana repatriasi atau bank persepsi, Menkeu belum bersedia mengungkapkan bank-bank yang telah ditunjuk. ”Yang jelas, kami sudah ketemu BI (Bank Indonesia, Red) dan OJK. Nanti kita lihat progresnya,” imbuhnya.

Dengan semua persiapan tersebut, Bambang optimistis target perolehan tax amnesty sebesar Rp 165 triliun bisa dipenuhi tahun ini. Dengan perpanjangan masa berlaku hingga 31 Maret tahun depan, pihaknya pun yakin bahwa perolehan pendapatan dari pengampunan pajak bisa melebihi target. ”Sebanyak mungkin (potensi penerimaan dari tax amnesty, Red). Lebih banyak lebih baik, tapi tahun ini ya Rp 165 triliun,” katanya. 

Meski begitu, Plt kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) itu mengakui, dari target perolehan tax amnesty, perolehan terbanyak tampaknya bakal didapatkan dari deklarasi aset ketimbang repatriasi. Sebab, banyak perusahaan orang Indonesia yang berada di luar negeri. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak mungkin dijual ataupun dipindahkan ke Indonesia. ”Menurut saya, dua-duanya (repatriasi dan deklarasi, Red) cukup bagus. Tapi, menurut saya, deklarasi pasti lebih besar. Banyak perusahaan orang Indonesia di luar. Kan tidak mungkin itu (perusahaan, Red) dijual atau dipindah. Jadi, mereka harus declare (deklarasi, Red),” paparnya.

Saran Pengusaha 

Terkait fasilitas pengampunan pajak, ekonom BCA David Sumual menyarankan agar pelaku usaha lebih cepat melaporkan asetnya. Dengan begitu, pelaku usaha akan mendapat tarif yang lebih murah. ”Pelaku usaha sebaiknya segera mendaftarkan diri dengan men-declare aset-aset apa saja yang belum dicatatkan sebelumnya. Misalnya, ada SPT yang belum dimasukkan atau ketentuan lainnya,” ujar dia saat dihubungi kemarin.

David merujuk ketentuan tarif uang tebusan atas harta yang berada di luar wilayah NKRI dan tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI mendapat tarif 4 persen untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan pertama sampai bulan ketiga, terhitung sejak UU tersebut mulai berlaku. ”Jadi, lebih baik segera disampaikan. Kalau sudah lewat itu, tarifnya akan semakin tinggi, yakni mencapai 6 sampai 10 pesen,” tambahnya.

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengatakan, tax amnesty tidak hanya ditujukan untuk pengusaha Indonesia yang selama ini banyak menyimpan uangnya di luar negeri. Namun juga diberlakukan untuk para pribadi di dalam negeri yang tidak membayar pajak dengan benar. Mantan ketua umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu memperkirakan banyak deposito di dalam negeri yang belum tentu melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak. Dari Rp 4.200 triliun dana deposito, dia memperkirakan ada sekitar Rp 500 triliun hingga Rp 1.000 triliun yang belum melaporkan SPT, bahkan belum punya nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Ini menjadi momentum yang tepat bagi mereka untuk ikut tax amnesty dengan tarif tebusan yang ditawarkan lebih rendah daripada biasanya. Apalagi jika mereka tidak hanya mendeklarasi, tapi juga membawa kembali (repatriasi) uangnya untuk menjadikan likuiditas dan pertukaran uang demi kepentingan pembangunan Indonesia. ”Makanya, kesempatan tax amnesty ini penting, laporkan saja,” ajak bos Gemala Group itu.

Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Kementerian Keuangan Astera Primanto‎ Bhakti mengingatkan bahwa UMKM, bahkan perorangan, pun bisa ikut dalam tax amnesty. ”Setiap orang kan memang boleh ikut. Pribadi juga didorong untuk ikut. Ini jadi kenapa UMKM tidak kita dorong?” ujar Prima, sapaannya.

Saat ini, jelas Prima, memang banyak pelaku UMKM yang belum membayarkan pajak secara benar. Artinya bukan mereka tidak patuh pajak, tapi banyak juga yang belum mengerti cara pembayaran pajak seperti apa sehingga pelaporan SPT mereka tidak ada di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 

Prima pun berharap UMKM bisa mengikuti skema tax amnesty yang sudah disahkan. Dengan demikian, UMKM yang selama ini ketakutan untuk membayar pajak bisa clean and clear dalam masalah perpajakan. ”Nanti UMKM yang ikut tax amnesty juga lebih mudah dalam mendapatkan berbagai insentif dari pemerintah guna peningkatan kualitas mereka,” tambahnya.

Direktur Utama PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) Tjiu Thomas Effendy juga mengajak para pemilik dana yang masih ada di luar negeri segera melapor. ”Manfaatkan momen ini, momen tidak akan terulang dua kali. Karena kalau tidak dilaporkan sekarang pun, pada 2018 kan akan berlaku era keterbukaan basis pajak secara internasional. Jadi akan ketahuan juga,” tuturnya.

Tidak Bulat 

Sementara itu, sidang paripurna DPR kemarin mengagendakan penetapan dua rancangan undang undang (RUU). Yang pertama terkait dengan APBN Perubahan (APBNP) 2016, sedangkan yang kedua tax amnesty. Berbeda dengan RUU APBNP 2016 yang ditetapkan secara musyawarah mufakat, penetapan RUU Tax Amnesty diputus tidak bulat alias dengan catatan tiga fraksi dan penolakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS).

Penolakan FPKS disampaikan anggota Komisi XI DPR Ecky Awal Mucharam. Menurut Ecky, PKS tidak setuju dengan keputusan RUU Tax Amnesty bahwa objek pengampunan pajak meliputi semua jenis pajak, yakni PPh, PPN, PPnBM, PBB, serta bea meterai. Lazimnya pengampunan pajak hanya berlaku pada PPh. ”Perluasan objek pajak terhadap PPN, PBB, dan bea meterai akan menggerus penghasilan negara,” tegasnya.

Selain itu, terkait fasilitas dan tarif tebusan, pemerintah dinilai memanjakan pengemplang pajak dengan besaran 1 hingga 6 persen. Jika dibandingkan dengan tarif PPh yang seharusnya dibayar, yakni 25–30 persen, ditambah sanksi administrasi 28 persen dari pokok dan sanksi pidana, negara kehilangan potensi pemasukan yang besar. ”Ini sekaligus mencederai rasa keadilan,” kata dia.

Selain itu, menurut Ecky, tujuan RUU Tax Amnesty harus dipastikan agar tidak ada pasal yang secara implisit memberikan ruang bagi pidana lain seperti korupsi, narkoba, terorisme, perdagangan manusia, dan pencucian uang untuk bersembunyi. ”Khususnya pasal tentang kerahasiaan data dan informasi peserta pengampunan pajak,” ujarnya.

Terakhir, Ecky meminta dana repatriasi itu dialokasikan ke sektor riil dan infrastruktur. Supaya dana tersebut berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja. ”Jangan sampai dana itu hanya menjadi hot money dalam bentuk investasi pasar uang yang bisa tiba-tiba keluar. Ini bisa mengganggu stabilitas sistem keuangan,” tandasnya.

Di luar FPKS, FPDIP, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Demokrat memberikan catatan atas persetujuan pengesahan RUU Tax Amnesty itu. Ketua DPR Ade Komarudin kemudian mengetok palu persetujuan pengesahan RUU Tax Amnesty dengan komposisi 9 fraksi setuju dan 1 fraksi menolak. ”Semua undang-undang pasti ada yang keberatan. Tapi, mayoritas kita sama,” kata Ade. (ken/bay/byu/dyn/dee/gen/c5/c11/c9/kim)

 

Berita Terkait