Penertiban PETI Mesti Disertai Solusi

Penertiban PETI Mesti Disertai Solusi

  Kamis, 28 January 2016 10:23
RAPAT : Rapat penanggulangan PETI di Kapuas Hulu. Foto Mustaan/Pontianak Post

Berita Terkait

PUTUSSIBAU—Masalah pertambangan emas tanpa ijin (PETI) di daerah Kapuas Hulu masih menjadi masalah serius pemerintah. Pasalnya, pekerjaan untuk menyambung hidup masyarakat yang sudah turun temurun dilakukan sebagain besar masyarakat Kapuas Hulu, ditertibkan tanpa disertai solusi. Tidak heran ketika dilakukan penertiban, terjadi perlawanan dari masyarakat pekerja tambang emas.

Masyarakat menilai Pemerintah hanya mengeluarkan kebijakan untuk menertibkan PETI saja. Tetapi tidak bisa memberikan solusi bagi masyarakat seperti menyediakan usaha atau lapangan pekerjaan baru.  Dalam rapat tim gabungan yang dilaksanakan di aula sekretariat Pemda Kapuas Hulu bersama instansi terkait pada Rabu (27/1) siang dibahas berbagai persoalan terkait penanganan masalah PETI.

Kepala kantor lingkungan hidup kabupaten Kapuas Hulu Dini Ardianto SIP mengatakan, dalam rapat bersama tim PETI itu dibahas soal kegiatan yang telah dilakukan Polres Kapuas Hulu dalam Razia atau penindakan yang dilakukan beberapa waktu lalu di wilayah Boyan Tanjung dan sekitarnya.Rapat tersebut juga menindaklanjuti laporan dari masyarakat dan Taman Nasional Betung Karihun (TNBK).

“TNBK melaporkan aktifitas PETI di Hulu Kapuas mulai marak. Rapat menghasilkan keputusan untuk tetap melakukan penertiban dan penindakan terhadap aktifitas PETI,” jelas Dini. Pemda juga telah memberikan solusi terhadap masyarakat yang mengandalkan hidup dari PETI, dengan mendorong beberapa sektor secara intensif seperti di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

Ketika masyarakat sudah mendapatkan pekerjaan tetap, kata Dini, masyarakat tak menggantungkan hidup dari hasil merusak alam. Mengingat aktifitas penambangan ilegal tersebut merusak lingkungan dan Ekosistem serta menimbulkan kerugian negara, dimana penambangan emas Ilegal tersebut tidak memberikan kontribusi untuk pendapatan negara, sementara biaya untuk rehabilitasi cangat besar.

Dijelaskan Dini, 23 kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu, setengahnya ada aktifitas PETI. “Aktifitas PETI itu berbahaya, seandainya ada pekerjanya yang meninggal tidak bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya. Akibat PETI, air dan tanah sampai sudah tidak baik lagi, ikan pun sudah tidak bisa hidup lagi. “Kami minta masyarakat tinggalkan pekerjaan itu, beralih pada pekerjaan yang lain," paparnya.(aan)

Berita Terkait