Penerimaan PAD Capai 93,61 Persen

Penerimaan PAD Capai 93,61 Persen

  Kamis, 13 Oktober 2016 09:30
RAKOR PENDAPATAN: Kadispenda Drs Marwan Noor dan Asisten III Drs Heronimus Tanam dalam Rakor Pendapatan se-Kabupaten Ketapang di Ruang Rapat Dispenda Kabupaten Ketapang, kemarin (12/10). HUMASKAB FOR PONTIANAK POST

Berita Terkait

Rakor Pendapatan se-Kabupaten Ketapang

KETAPANG – Dinas Pendapatan  Daerah (Dispenda) Kabupaten Ketapang menggelar rapat koordinasi, dalam rangka  mengevaluasi capaian kinerja, khususnya pendapatan berdasarkan realisasi penerimaan sampai dengan triwulan III tahun 2016. Dalam rapat tersebut, terungkap jika penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) hampir mencapai 100 persen di triwulan ini.

“Sampai triwulan III ini, penerimaan pendapatan asli daerah telah mencapai 93,61 persen,” kata kepala Dispenda (Kadispenda) Kabupaten Ketapang, Drs Marwan Noor, ketika memberikan laporan dalam rapat evaluasi pendapatan yang berlangsung di Ruang Rapat Dispenda, Rabu (12/10). 

Mantan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah tersebut memaparkan realisasi pendapatan untuk pajak daerah telah mencapai 74,58 persen. “Walaupun beberapa jenis pajak telah melampaui dari target yang ditetapkan,” imbuhnya. Angka tersebut, dipaparkannya untuk pajak bumi dan bangunan (PBB) dari 18 kecamatan, selain Delta Pawan dan Benua Kayong jatuh tempo pembayaran pada 30 September 2016. Marwan menjelaskan, sampai tenggat waktu tersebut, jumlah kecamatan yang seluruh desanya telah melunasi PBB 100 persen meliputi tiga kecamatan, Jelai Hulu, Sungai Laur, dan Simpang Dua. “Sedang desa yang telah melunasi PBB sebanyak 124 desa,” kata dia.

Dia juga memastikan, bagi kecamatan dan desa yang telah melunasi PBB, memperoleh reward berupa piagam dan uang. Hal ini, menurutnya, tidak menutup kemungkinan terhadap kecamatan atau desa lain yang melunasi PBB-nya hingga Desember 2016. Dia juga berusaha akan melakukan hal serupa dengan memberikan berupa piagam dan uang.

Dalam laporannya Marwan memaparkan bahwa APBD Perubahan Tahun 2016 telah ditetapkan dengan target pendapatan mengalami peningkatan sebesar Rp21.504.592, dari target awal sebesar Rp1.925.188.035.797 menjadi Rp1.946.692.628.533,97. “Untuk meningkatkan pendapatan ini, kita yang tergabung dalam tim intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, dituntut untuk dapat merealisasikan sebagaimana target yang telah ditetapkan,” harapnya.

Ditambahkanya bahwa peningkatan pendapatan asli daerah sebesar Rp13.664.105.144,97 atau 14,43 persen dari sebelum APBD Perubahan.

Bupati Ketapang dalam sambutan tertulis yang disampaikan Asisten III Drs Heronimus Tanam, menguraikan beberapa kebijakan pusat yang berpengaruh dalam struktur APBD Tahun 2016. Seperti, diungkapkan dia, pada pemotongan dana alokasi khsus, adanya kelebihan pembayaran atas dana bagi hasil sumber daya alam, penundaan penyaluran sebagian dana alokasi umum untuk empat bulan sampai Desember senilai Rp164.121.244.504, dan terakhir adanya pengurangan alokasi dana transfer dari target awal bagi daerah, sehingga berpengaruh pada jalannya pembangunan di Kabupaten Ketapang. Hal itu, menurut dia, dikarenakan sebagian besar biaya pembangunan Kabupaten bersumber dari penerimaan dana transfer tersebut. “Ini menjadi tantangan dan tugas kita untuk senantiasa  berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah,” kata Asisten III membacakan sambutan Bupati.

Dalam arahannya Bupati mengungkapkan bahwa semakin tinggi pendapatan daerah, semakin rendah ketergantungan daerah terhadap dana dari pusat. Hal ini, menurut dia, menggambarkan bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pembanguan semakin tinggi.

Kepada tim intensifikasi dan ekstensifikasi PAD Ketapang, Bupati mengharapkan untuk menggali potensi PAD, menyusun rancangan strategis  dalam meningkatkan PAD, memanfaatkan aset daerah sebagai salah satu objek penerimaan daerah, dan perubahan regulasi yang ada dalam rangka meningkatkan PAD, sehingga perlu dievaluasi dengan melihat dari sisi tarif objek dan jenis objek pendapatan daerah dengan penerapan secara bijaksana.

“Melalui rapat koordinasi pendapatan ini, agar dapat menjadi salah satu upaya nyata dalam meningkatkan efektivitas dan percepatan realisasi pendapatan daerah,” kata Asisten III menyampaikan sambutan Bupati. (afi/ser)

Berita Terkait