Pendidikan Vokasi

Pendidikan Vokasi

Kamis, 20 Oktober 2016 08:43   502

MENYAMBUT dua tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ada baiknya dibahas bidang pendidikan vokasi. Dalam dokumen resmi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) disebutkan pendidikan vokasi diperoleh pada jenjang SMK, Diploma-1, Diploma-II, Diploma-III, Diploma-IV/S1-Terapan, S2-Terapan, serta S3-Terapan.  Sementara di jalur pendidikan umum melewati SMA, S1, S2 dan S3. Membandingkan dua jalur pendidikan ini, pendidikan vokasi dan pendidikan umum, terlihat lulusan SMK harus mengikuti Program DI, DII, DIII, dan DIV lebih dahulu sebelum mencapai tingkat S1-Terapan, sedangkan lulusan SMA dapat langsung ke program S1. 

Kualifikasi program-program ini juga berbeda. Lulusan SMA, SMK, DI memiliki kualifikasi operator. Lulusan DII, DIII, DIV/S1-Terapan, serta S1 memiliki kualifikasi teknisi/analis. Kualifikasi ‘operator’ terdiri atas tiga Level, yaitu: Level-1 (di bawah SMK/SMA), Level-2 (SMK/SMA) dan  Level-3 (DI). Kualifikasi teknisi/analis terdiri atas tiga Level, yaitu: Level-4 (DII), Level-5 (DIII), dan Level-6 (DIV, S1-Terapan, S1).

Levelisasi kualifikasi ini didasarkan pada tuntutan kompetensi yang harus dimiliki. Disebutkan mereka yang berkualifikasi Level-1 dituntut mampu melaksanakan tugas yang bersifat rutin berdasar pada pemahaman prosedur/instrusi kerja di bawah pengawasan atasan langsung. Mereka yang berkualifikasi Level-2 dituntut mampu melaksanakan tugas  yang bersifat rutin berdasar pada penerapan prosedur/instruksi yang menuntut kemampuan menanggulangi masalah dan kemampuan mengajukan gagasan. Pemegang kualifikasi Level-3 dituntut mampu melaksanakan tugas/pekerjaan yang bersifat rutin berdasar pada prosedur/instruksi yang menuntut: kemampuan menganalisis,  kemampuan pemecahan masalah, kemampuan mengajukan gagasan dan kemampuan koordinasi dan supervisi.  

Para pemegang kualifikasi  Level-1,  Level-2 dan Level-3 ini merupakan tenaga terampil menengah bawah. Tenaga kerja level ini paling banyak diperlukan di pasar kerja. Bidang-bidang keahlian yang dapat mereka masuki meliputi: seni pertunjukan, seni rupa dan kriya, pariwisata, bisnis dan manajemen,  perikanan dan kelautan, agribisnis dan agroteknologi, kesehatan, teknologi informatika dan komunikasi, serta teknologi dan rekayasa. Hampir semua bidang ini kekurangan pasokan keculai bidang bisnis dan manajemen (lulusan 348.954; peluar pasar 119.255). 

Akan terasa aneh jika dilaporkan banyak lulusan SMK yang menganggur. Laporan BPS tahun 2014 menyebutkan lulusan SMK yang menganggur sekitar 7,2% lulusan, tahun 2015 sekitar 9.0% dan Februari 2016 sekitar 9.8% (1.3 juta orang). 

Mengapa menganggur? Penyebabnya dapat dilacak pada bidang-bidang yang disediakan dalam program pendidikan SMK. Bidang bisnis dan manajemen membludak. Memang, dibandingkan dengan bidang-bidang keahlian yang lain bidang bisnis dan manajemen itu paling mudah diselenggarakan karena instruktur dan sarana sangat mudah disediakan. Sehingga, ada ketidak-seimbangan antar bidang yang disediakan di SMK. Ini menjadi salah satu penyebab pengangguran itu.

Dari pasar kerja, para pemangku kepentingan juga sering mengeluh, para pencari kerja yang mereka terima sering masih terbatas ketrampilannya. Bisa jadi penyebabnya adalah jumlah jam dan intensitas workshop sewaktu di SMK masih kurang memadai. Ada dua penyebab di sini. Pertama perlatan terbatas terutama yang terkini dan jumlah instruktur produksi yang kurang atau bahkan tidak tersedia. Sehingga, workshop berjalan seadanya. 

Selain ketrampilan khusus bidang keahlian, ada sejumlah ketrampilan umum yang juga diperlukan oleh para pencari kerja. ‘Partnership for 21st Century Learning (P21)’ yang bermarkas di New York, 15 April 2010, mengunggah tulisan dengan judul ‘Executives say the 21st century requires more skilled workers’. Dikatakan bahwa para eksekutif menginginkan bukan hanya ketrampilan dasar saja (membaca, menulis, dan berhitung) tetapi juga ketrampilan: berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, kolaborasi, kreativitas dan inovasi sangat diperlukan oleh para pencari kerja di abad ke-21 ini. Pernyataan ini didasarkan oleh hasil survai ‘American Management Association (AMA)’. 

Ketampilan-ketrampilan ini sesungguhnya tidak banyak berbeda dari ketrampilan yang dipesankan dalam Kurikulum-2013 yang diadopsi dari hasil penelitian Jeff Dyer, Hal Gregersen, Clayton M. Christensen (2011) yang dituangkan dalam sebuah buku dengan judul ‘The Innovator's DNA: Mastering the Five Skills of Disruptive Innovators’. Ada lima ketrampilan yang mesti dilatihkan kepada para siswa, yaitu: ‘questioning’, ‘observing’, ‘experimenting’, ‘networking’ dan ‘associating’. Kelima ketrampilan ini dapat meningktkan ketrampilan berpikir kritis para siswa. 

Jika para pencari kerja memiliki kelima ketrampilan ini - ‘questioning’, ‘observing’, ‘experimenting’, ‘networking’ dan ‘associating’ – niscaya akan diterima dengan dua tangan terbuka oleh para penyedia lapangan pekerjaan. Karena mereka akan mampu menjadi inovator di bidang penugasannya. Sayang, implementasi di sekolah sering jauh menyimpang dari apa yang disajikan oleh Byer dkk ini. Disarankan agar para guru mempelajari kelima ketrampilan ini langsung dari buku sumbernya (‘The Innovator's DNA: Mastering the Five Skills of Disruptive Innovators’) dan mengimplementasikannya di kelas masing-masing. Presiden Joko Widodo dapat dijadikan contoh orang muda Indonesia kelas bawah yang memiliki kelima ketrampilan para inovator itu yang mampu membawa dirinya ke puncak, kursi kepresidenan. 

Selain peningkatan jenis dan kualitas ketrampilan para lulusan SMK, perbandingan SMK dan SMA juga menjadi sorotan. Pada tahun 2012, Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan rekomendasi agar jumlah SMK di Kalimantan Barat ditingkatkan menjadi 60:40 ketimbang jumlah SMA. Penjelasan yang mengiringi rekomendasi itu adalah suatu temuan bahwa ‘hanya sekitar 30% lulusan SMA yang dapat melanjutkan ke perguruan tinggi’. Karena itu, SMK harus diperbanyak. Ternyata, rekomendasi ini sesuai dengan keiinginan Presiden Joko Widodo melalui pernyataan Mendikbud yang baru (Prof. Muhadjir Effendy). 

Namun ada kendala baru, yaitu biaya. Diperkirakan biaya penyelenggaraan SMK sekitar tiga kali lebih besar dari pada penyelenggaraan SMA. Pada tahun 1995, di BBPT Serpong saya (LS) pernah menyarankan agar dibuat SMK kecil. Saat itu, saya sajikan ilustrasi Sekolah Pertukangan Misi Sui Raya. Sekitar 30 orang siswa per angkatan. Jumlah jam workshop jauh lebih banyak daripada jumlah jam teori. Akibatnya, begitu keluar dari sekolah pasar kerja langsung ‘menangkap’. 

SMK kecil juga dapat bermitra dengan perusahaan lokal tempat SMK berada. Dengan demikian bidang keahlian yang dikembangkan disesuaikan dengan jenis industri yang ada di sekitar SMK. Pada tahun 2014, Dewan Pendidikan Kalimantan Barat telah mengeluarkan rekomendasi agar didirikan SMK Sawit mengingat industri kepala sawit tumbuh menjamur di seluruh pelosok Kalimantan Barat. Sayang tidak ada respons. 

Inilah catatan pendek tentang pendidikan vokasi tingkah semilah menengah yang perlu dipikirkan ke depan untuk memasuki tahun ketiga masa jabatan Presiden Joko Widodo. 

Leo Sutrisno