Pendidikan Menjawab Isu Kebangsaan

Pendidikan Menjawab Isu Kebangsaan

Senin, 12 February 2018 09:46   40

KANTOR Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Atar Agama dan Peradaban menyelenggarakan Musyawarah Besar (Mubes) Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa pada 8-10 Februari 2018 di Jakarta membahas 7 (tujuh) isu kebangsaan, yakni: (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila; (2) Bhinneka Tunggal Ika; (3) Pemerintahan yang sah hasil pemilu demokratis berdasarkan konstitusi; (4) Prinsip-prinsip kerukunan antar umat beragama; (5) Etika kerukunan intra agama; (6) Penyiaran agama dan pendirian rumah ibadah; dan (7) Faktor-faktor non agama yang mengganggu kerukunan antar umat beragama, dikutip dari Republika, 9 Februari 2018.

Pada opini ini, penulis mengemukakan 2 (dua) isu kebangsaan, yakni intoleransi dan radikalisme sebagaimana fakta berikut ini. 

Menurut penulis: (1) Nasionalisme Indonesia berpenyakit, buktinya; konflik bermotif agama, etnis, kedaerahan dan lain-lain dalam kondisi ibarat api dalam sekam, jika disulut dengan mudah membara atau meledak; (2) Kebhinnekaan, toleransi, dan pluralistik masyarakat hanya seolah-olah. Amrazi Zakso dalam disertasinya berjudul “Identitas Keetnisan dan Relasi antar Etnis Siswa Daerah Rawan Konflik Studi di Kalimantan Barat” menyimpulkan; (a) Ada kecenderungan setiap etnis memilih kelompok etnisnya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda di daerah ini melakukan relasi hanya ke dalam kelompok etnisnya sendiri ketimbang menyeberang ke kelompok etnis yang lain. 

Hal ini membuktikan bahwa daerah ini dapat digolongkan daerah rawan konflik; (b) Derajat identitas keetnisan generasi muda di provinsi ini secara langsung dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan lingkungan sebaya, sementara lingkungan sekolah tidak memiliki efek langsung terhadap identitas keetnisan karena lingkungan sekolah belum berperan dalam proses integrasi sosial, sekolah kita lebih disibukkan mengejar hasil belajar kognitif atau nilai ujian; dan (3) Sebanyak 60,6% guru pelajaran agama Islam dan 38,9% pelajar di sekolah negeri keberatan jika ada pembangunan rumah ibadah agama lain di sekitar tempat tinggalnya. Sebagian besar guru dan pelajar menolak jika pemimpin negeri ini tidak seagama dengannya.

Isu kebangsaan lainnya, yakni radikalisme sebagaimana dirilis PPIM UIN Jakarta menyatakan bahwa 43,88% pelajar dan mahasiswa dikategorikan intoleransi, dan radikal sebesar 6,56%, dikutip dari Pontianak Post, 9 Nopember 2017, dan sebanyak 39% mahasiswa menyenangi radikalisme itu. 

Tampaknya diantara kita belum merasa berada di ruang tamu dari sebuah rumah besar Indonesia, masih banyak yang kurang peduli atau tetap membiarkan mereka hidup dan menikmati kehidupannya di kamar dan di bilik etnisitas dan status sosial, ekonomi dan budayanya masing-masing. Hidup “Nyaman dalam Keberagaman” yang menjadi dasar eksistensi kelangsungan hidup manusia dari sejak zaman barbar hingga saat ini dan masa yang akan datang belum menjadi dasar pikiran dan perilaku masyarakat kita.

Setidaknya terdapat 2 (dua) hal penting dalam pendidikan menjawab isu kebangsaan tersebut, antara lain: efektifitas penguatan pendidikan karakter, dan implementasi pendidikan multikultural.  

Bung Hatta wakil presiden RI pertama mengatakan bahwa “seseorang boleh jenius atau berbakat, tetapi jika dia tidak punya karakter, artinya sama saja dia tidak memiliki kemauan untuk membela bangsanya”, dikutip dari Republika 19 September 2017.

Memperhatikan kondisi terpuruknya karakter bangsa ini, pemerintah memandang perlu melakukan “Penguatan Pendidikan Karakter”, yakni gerakan pendidikan di bawah tanggungjawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Implementasi penguatan pendidikan karakter, antara lain melalui strategi berikut ini: (1) Memberi pemahaman yang benar tentang lima karakter utama, yakni: (a) Nasionalisme; (b) Integritas; (c) Kemandirian; (d) Gotong royong dan (e) Religius. Jika lima karakter tersebut sulit dilaksanakan, maka sangat diajurkan untuk memilih satu karakter prioritas untuk dilaksanakan sesuai dengan kondisi di lapangan yang dikenal rawan konflik dan dilakukan secara konsisten agar memiliki dampak penggiring atau ikutan untuk perubahan karakter lainnya, seperti karakter toleransi atau persaudaraan; (2) Dilaksanakan melalui pembiasaan. Riset Duke University Amerika Serikat menyimpulkan bahwa perilaku manusia sebesar 40% adalah kebiasaannya. Mahatma Ghandi sependapat agar kita memperhatikan peran kebiasaan tersebut karena kebiasaan itu akan menjadi karaktermu; (3) Pemberian contoh atau tauladan dan (4) Pendidikan/pembelajaran secara integral dan dialogis. Keberhasilan pendidikan dan pembelajaran berbasis karakter lebih ditentukan oleh strategi pembelajaran (good knowing) disamping ditentukan oleh komponen pembelajaran lainnya, dalam arti bagaimana peserta didik mengkonstruksi informasi kekarakteran ke dalam otak dan pikirannya. Thomas Licona salah seorang pakar pendidikan karakter, mengemukakan 3 (tiga) dimensi pendidikan karakter, yakni: moral knowing, moral feeling/loving dan moral action/doing. Sementara John Kotter dan pakar pendidikan karakter lainnya, menambahkan agar dimulai dari menciptakan imajinasi moral berdimensi perasaan. Sentuh perasaan peserta didik terlebih dahulu sebelum menanamkan pesan moral penting lainnya.

Disamping itu, penguatan pendidikan karakter memerlukan sinergitas antar unsur: (1) Tri pusat pendidikan, yakni: informal oleh keluarga, formal oleh sekolah dan nonformal oleh masyarakat dan (2) Sinergitas antar unsur: kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. 

Sebagaimana di atas telah dikemukakan bahwa, kekuatan hidup bersama tidak diwujudkan dengan membangun tembok, melainkan dengan membangun jembatan. Wawasan kebangsaan nasional tidak diajarkan dengan cara indoktrinasi dan dominasi, melainkan melalui internalisasi nilai, seperti dialog antar peradaban, bahkan keyakinan untuk mencari persamaan, bukan membela perbedaan. Internalisasi nilai akan efektif melalui proses pendidikan. Jadi pendidikan multikultural merupakan proses yang tujuan utamanya adalah mengubah struktural sosial masyarakat melalui pengubahan kultur sekolah yang diisi oleh beragam etnis maupun kelas sosial adalah sebuah pilihan yang tepat, dapat diterapkan dalam menjawab isu kebangsaan.

Adapun dimensi “Pendidikan Multikultural”, meliputi; (1) Content integration, (2) Knowledge construction process; (3) Prejudice reduction; (4) equity pedagogy; and (5) Empowering school cultural. Penjelasan singkat dari lima dimensi pendidikan multicultural tersebut adalah sebagai berikut.

Content Integration (integrasi isi) berkenaan dengan upaya guru memasukkan informasi ke-etnis-an dalam pembelajaran. Content integration merupakan sarana peningkatan “cultural intellegence”. 

Prejudice reduction (penguraangan prasangka sosial) dalam pendidikan multikultural berkenaan dengan karakteristik sikap rasial siswa dan strategi yang dapat digunakan untuk membantu mereka menumbuhkan sikap demokratis. 

Equity Pedagogy (keadilan pembelajaran) berkenaan dengan upaya guru memfasilitasi berbagai kelompok etnis atau kelas sosial agar mendapat kesempatan yang sama dalam memperoleh pembelajaran.

Empowering School Cultural (pemberdayaan kultur sekolah) berkenaan dengan proses merestrukturisasi kebudayaan dan organisasi sekolah agar siswa yang beragam etnis tersebut mendapat kesempatan yang sama dalam pendidikan dan pembelajaran.

Penguatan pendidikan karakter dan pendidikan multikultural adalah dua upaya bidang pendidikan yang diyakini mampu menjawab isu kebangsaan. Namun sangat disayangkan dua upaya pendidikan tersebut belum dilaksanakan secara efektif sebagaimana diharapkan.

Penulis: Dosen FKIP UNTAN

 

Aswandi

Penghobi membaca dan menulis ini lahir di Tebas Sungai pada 13 Mei 1958 dan memiliki motto hidup "Mencapai Muttaqiiin melalui Iman, ilmu dan amal". Pria yang menikahi Rusnawaty ini dikaruniai tiga anak.

Aswandi lahir dari pasangan Asy’ari (almarhum) dan Fatimah (almarhumah). Dosen FKIP Universitas Tanjungpura (PNS) itu tinggal di Jalan Danau Sentarum, Gang Pak Madjid 3/18 Pontianak.

Jenjang pendidikan dilalui Aswandi dengan menamatkan Madrasah Ibtidaiyah di Tebas Sungai (1971), MTs Gerpemi di Tebas (1974), SPG Negeri di Singkawang (1977), S1 FKIP Untan Pontianak (1984), S2 IKIP Malang (1993) dan S3 Universitas Negeri Malang (2001).

Karier pekerjaan Aswandi diawali dengan menjadi Guru SDN di Pontianak 1978-1986. Kemudian guru SMP-PGRI, Dosen FKIP UNTAN, Dosen Universitas Muhammadiyah Pontianak, Dosen STKIP PGRI Pontianak, Dekan FAI Universitas Muhammadiyah Pontianak, Pembantu Dekan I FKIP UNTAN, Dekan FKIP UNTAN kini Wakil Rektor Bidang Akademik Untan 2015-2019