Pencemaran di Sungai Semanga

Pencemaran di Sungai Semanga

  Kamis, 20 Oktober 2016 09:30

Berita Terkait

Uji BLH, Limbah dari Pabrik Sawit

SAMBAS- Meski hasil uji sampel dari Balai Riset dan Standardisasi Industri (Baristand) Pontianak belum keluar. Namun, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sambas sudah menerbitkan surat peringatan (SP) kepada sebuah perusahaan sawit terkait dugaan pencemaran air sungai di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung.

Sebelumnya, BLH telah mengirim air sungai dari lima titik sebagai tindak lanjut atas laporan Kepala Desa Semanga pada Selasa (18/10).

Hasilnya, diperkirakan bisa diketahui satu minggu setelahnya. Namun berdasarkan hasil tinjauan ke lapangan, BLH menyebutkan jika air sungai yang ada di desa tersebut tercemar limbah dari pabrik perusahaan sawit.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sambas, Drs H Darsono menyebutkan setelah turun ke lapangan, kemudian melakukan beberapa pengkajian. Selasa (18/10) BLH telah mengeluarkan Surat Peringatan (SP) bernomor 660.1/242/BLH-A/2016 yang ditujukan kepada PT Wana Hijau Semesta (WHS).

 “SP sudah kita keluarkan pada Selasa kepada PT WHS, dan surat ini ditembuskan kepada Bupati, DPRD, Kepala Dishutbun, Kepala BPMPPT dan Kabag SDA Setda di Kabupaten Sambas,” kata Darsono, Rabu (19/10) ditemui wartawan di ruang kerjanya.

Menurut Darsono, dikeluarkannya SP. Tim BLH telah menemukan beberapa fakta. Diantaranya limbah yang masuk ke sungai di Desa Semanga, berasal dari limbah pabrik milik PT WHS. Meski demikian, BLH masih menunggu jenis kandungan apa saja yang masuk ke sungai tersebut.

“Untuk kandungannya kita masih menunggu hasil lab dari Balai Riset dan Standardisasi Industri (Baristand) Pontianak,” katanya. Bahkan, Darsono telah memberikan imbauan kepada perusahaan tersebut untuk tidak mengulangi kejadian sama. “Kita juga akan turun ke lapangan lagi setelah dikeluarkannya SP,” katanya.

Dalam SP Nomor 660.1/242/BLH-A/2016 perihal peringatan kepada pimpinan PT Wana Hijau Semesta. Bunyi isi surat yang dikeluarkan Selasa berbunyi Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Poin pertama, Peraturan pemerintah nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, Pasal 37 menyatakan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang

membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.

Poin ke dua, Peraturan pemerintah nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan pasal 48 ayat 2 menyatakan bahwa usaha dan atau kegiatan yang direncakan pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Poin ke tiga, peraturan menteri LH nomor 2 Tahun 2013 tentang pedoman penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, telah menyatakan bahwa jenis pelanggaran izin lingkungan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang karena salah satunya tidak menaati ketentuan yang dipersyaratkan dalam izin lingkungan, termasuk tidak mengajukan permohonan untuk izin

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap operasional.

Poin ke empat sehubungan dengan hal tersebut diatas, diperingatkan kepada pihak perusahaan untuk segera melakukan pembenahan unit pengolahan air limbah yang dihasilkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, mencegah limpasan jangkos (Jangkang kosong) tidak masuk ke dalam aliran sungai, meninggikan level tanggul setiap kolam air limbah, meniadakan tanaman kelapa sawit diarea sempadan

sungai dengan jarak sekitar 50 meter.

Menyusun dan menyampaikan permohonan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti izin pembuangan limbah cair dan izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku. (fah)

Berita Terkait