Pemutusan Leding, Cornelis Tegur Midji

Pemutusan Leding, Cornelis Tegur Midji

  Sabtu, 21 May 2016 10:18

Berita Terkait

PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis akan memberi teguran keras secara tertulis atas pemutusan aliran leding PDAM Kota Pontianak di rumah dinas dan kantor di lingkungan Pemprov Kalbar.

“Saya beri teguran tertulis, peringatan keras kepada yang memutus (aliran leding PDAM). Kecuali tak bayar, putus saja. Tak peduli dia gubernur, bupati, atau sekda,” ujar Cornelis seusai upacara peringatan HariKebangkitan Nasional, Jumat (20/5) di Kantor Gubernur Kalbar.

Cornelis mengatakan penilaian dan evaluasi yang dilakukan terhadap pemerintah kabupaten kota berdasarkan data yang diberikan. Data yang diberikan harus lengkap. “Kalau datanya tak lengkap, mau ngomong apa. Kami kan tergantung datanya,” kata Cornelis.

Menurut Cornelis, seharusnya Wali Kota Pontianak tak memutuskan aliran air bersih di rumah jabatan Sekretaris Pemerintah Provinsi Kalbar, Kantor Inspektorat, dan Kantor BPKP.

“Kalau saya jadi Wali Kota Pontianak, saya tak begitu. Harus cek dulu anak buah benar tidak kerjanya. Jangan ABS, lapor asal bapak senang,” ungkap Cornelis.

Cornelis mengatakan sebenarnya tak boleh dilakukan pemutusan aliran air bersih, jika konsumen melaksanakan kewajibannya. Air merupakan kepentingan umum dan dikuasai penuh oleh negara. “Tak boleh itu. Sangat-sangat tak boleh,” tegas Cornelis.

Sementara itu, Wali Kota Pontianak Sutarmidji menanggapi santai pernyataan gubernur yang akan memberikan teguran secara tertulis kepadanya. “Tidak apa-apa, terima saja. Biasa saja,” ucapnya.

Dia menerangkan, tindakan ini bukan bentuk kemarahan terhadap penilaian nol atau dengan keterangan Tidak Memiliki Prestasi (TDI). Namun lebih kepada mempertanyakan karakter dan integritas tim penilai daerah. “Bagaimana negara ini bisa maju jika semuanya dinilai secara subjektif, tidak objektif dan tidak berdasarkan fakta yang ada,” ujarnya.

Menurutnya orang-orang seperti inilah yang merusak negara. “Mau yang di pusat atau daerah sama saja. Selalu mengatakan bangun karakter, bangun integritas, tapi dia sendiri parah. Jangan bicara membangun, jika kita sendiri tidak mampu, lebih baik diam,” ujarnya.

Sutarmidji sebenarnya tidak mempermasalahkan jika kinerja Pemkot Pontianak dinilai nol, asal memang berdasarkan fakta. Tindakan tegas ini dilakukan juga karena dirinya sebagai kepala daerah, sangat mengapresiasi kinerja seluruh jajarannya. Sudah bekerja begitu baik dengan capaian yang luar biasa, tetapi penilaian yang diberikan justru tidak sepadan.

Masalah penilaian nol terhadap item rumah tangga yang teraliri air bersih, hanya salah satu contoh. Karena memang dari 44 item yang dinilai nol, hampir semuanya tidak sesuai fakta.

“Untuk menyadarkan mereka aliran air bersih kami putus, begitu diputus barulah kelabakan,” katanya lagi.

Sebelumnya, dia merasa ada unsur kesengajaan dari tim penilai. Untuk itu yang harus bertanggung jawab adalah tim penilai yang menandatangani. Padahal dia mengaku sudah mengecek seluruh SKPD dan menyatakan telah memberikan data yang diminta saat penilaian.

Bahkan ada bukti-bukti penyerahan data yang diberikan ke tim penilai daerah. Dengan adanya teguran dari Gubernur Kalbar, dia menyatakan akan segera menyampaikan tanda bukti serah terima data yang diminta tim penilai tersebut.

Sutarmidji mengatakan, sepanjang yang dilakukannya benar, dengan tujuan untuk memberikan penyadaran, maka tidak ada keraguan atas tindakan pemutusan layanan PDAM itu. Justru menurutnya masyarakat harus bangga dengan keberadaan PDAM Kota Pontianak. Sebagai satu-satunya PDAM di Indonesia yang sudah tak memiliki utang kepada pemerintah pusat.

“Tahun 2009 PDAM masih rugi Rp1,2 miliar, tapi tahun ini bisa memperoleh keuntungan sampai Rp26 miliar. Itu membuktikan bahwa kinerjanya baik, tidak nol,” tandasnya.

 

Sampai Ada Pengakuan

Mengenai sampai kapan waktu pemutusan aliran leding tersebut dilakukan, dikatakan Sutarmidji hingga ada pengakuan dari tim penilai daerah. “Yang jelas ini diputus sampai dia (tim penilai daerah) mengakui bahwa PDAM ada, ada air bersih di kota ini,” tegasnya.

Diketahui, persoalan ini bermula dari hasil penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) atas Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Pontianak tahun 2014 yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dalam EKPPD nomor LHE-68/PW14/3/2016, LAP-700/1186/INSP/2016 tanggal 18 Februari 2016, ada 44 item penilian yang diberikan nilai nol atau dengan keterangan Tidak Memiliki Prestasi (TDI). Termasuk rumah tangga pengguna air bersih.

Sebelumnya Sekretaris Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, M Zeet Hamdy Assovie menjelaskan, BPKP yang diajak Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan penilaian. Sedangkan pemerintah provinsi hanya sebagai fasilitasi dan bukan melakukan penilaian. Sebagai pihak yang memiliki fungsi administrasi, Pemprov Kalbar selaku fasilitator bertandatangan di berkas tersebut. “Tetapi kami tak bertanggungjawab terhadap subtansi penilaian. Itu dari Kemendagri,” kata Zeet.

Siapa Tak Lengkapi Data?

PONTIANAK — Pemutusan aliran leding PDAM Kota Pontianak di rumah dinas dan kantor di lingkungan Pemprov Kalbar ditanggapi sejumlah kalangan. Satu di antaranya, Lutfi A.Hadi Ketua Fraksi Nasdem.

Lutfi berpandangan, persoalan ini harus dikaji lebih dalam. Tidak boleh ada yang saling menyalahkan dan mencari kambing hitam. “Kita harus cari sama-sama akar masalahnya kenapa? Siapa yang tidak menyerahkan data, apakah SKPD Pemkot ? atau Tim Pusat dan Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi (BPKP) tidak pernah memberikan peringatan ke Pemkot,” saran Lutfi.

Menurut dia Wali Kota Pontianak harus berani mempertanyakan dan memeriksa SKPD, apakah benar data-data diminta tak disampaikan ke tim pusat. ”Kalau benar, sebaiknya berikan sanksi tegas kepada kepala SKPD. Itu sama saja ABS (asal bos senang),” ucapnya kesal.

Hanya, seandainya nanti Walikota Pontianak, Sutarmidji bersikukuh sudah menyerahkan data-datanya secara lengkap dan valid, berarti ada yang sengaja menutup-nutupi laporan dimaksud. Bisa saja, asalnya dari oknum Pemprov, oknum BPKP atau oknum tim pusat sendiri. Seandainya dari oknum tim BPKP, Pusat dan Pemprov sanksi tegas juga wajib diberikan. “Masalahnya mereka sudah berani bermain-main dengan data EKPPD tahun 2014. Itu saja saja menurunkan level pemerintahan Kota Pontianak yang sudah baik sengaja dicap jelek,” ungkap Lutfi.

Lutfi menambahkan bahwa tidak boleh antara Pemprov Kalbar sebagai pembina Pemkot Pontianak berseteru terlalu lama. Pasalnya, selain menganggu keharmonisan, juga dapat menganggu pelayanan kinerja. ”Ujung-ujungnya, masyarakat yang terkena imbas dan menjadi korban. Kasihan masyarakatnya,” tutur dia.

Sementara, Suryaman pedagang kaki lima yang juga Ketua AAP Kalbar menilai ada nuansa politis terkait penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) tahun 2014 atas Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD). Sama seperti Lutfi, ia juga meminta, cari oknum dan otak yang membuat laporan tersebut berakibat nol dan membuat Sutarmidji berang dan kemudian memutuskan saluran air PDAM di rumah dinas dengan kantor di lingkungan Pemprov Kalbar. Namun masyarakat Pontianak dan Kalbar juga cenderung tahu, bahwa banyak prestasi yang sudah dibuat Pemerintah Kota Pontianak.

“Contohnya jalan bagus semua, lebar-lebar dan mulus. Air bersih juga diperoleh merata masyarakat Pontianak. Di satu sisi pengaturan pedagang kaki lima seperti kamu juga teratur. Maka sangat tak mungkin seandainya Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) tahun 2014 atas Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) hanya bernilai nol. Itu sama saja ada yang mencelakakan dan terkesan sengaja membuat laporan semacam itu,” ungkap dia.

Sama seperti Lutfi ia juga meminta siapa oknum dimaksud harus diberikan sanksi sangat tegas. Apakah itu kepala SKPD di Pemkot, oknum Pemprov, oknum BPKP atau oknum Pempus. ”Kalau bisa langsung pecat dan berhentikan. Kasihan Pemkot, prestasi sudah bagus sengaja dibuat nol,” tuturnya.

Ketua Forum Masyarakat Anti Pembodohan, Ibnu Utomo heran melihat penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) atas Laporan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Pontianak tahun 2014 diberi nilai nol. Dari persoalan itu kini berbuntut panjang dengan diputusnya air PDAM rumah Sekda Provinsi Kalimantan Barat, Kantor BPKP, Inspektorat provinsi, oleh PDAM Tirtha Khatulistiwa.

“Tindakan yang diambil Wali Kota betul. Dia telah menjalankan prosedur sesuai aturan. Saya sebagai warga Pontianak heran, kenapa penilaian sebanyak 44 item diberi nilai nol dengan keterangan tidak memiliki prestasi. Ini jadi pertanyaan, jika demikian pembangunan infratuktur di Pontianak berarti tidak pernah berjalan, termasuk PDAM itu,” tegasnya kepada Pontianak Post, Jumat sore.

Sebagai warga Pontianak jelas ia kecewa dengan hasil ini. Apa dasar penilaian hingga menyematkan Kota Pontianak berpredikat nol. Dia menoctohkan, dari rumah dinas Sekda Provinsi Kalimantan Barat sampai perempatan Ahmad Yani jalannya kini diperbaiki. Jalan yang dulunya sempit kini lebar. “Dari hal kecil itu mendankan bahwa pemkot Pontianak telah bekerja maksimal,” terangnya.

Secara pribadi, ia banyak membawa tamu dan rekan kerja dari luar datang ke Pontianak. tanggapan tamu-tamunya cukup mengangetkan Ibnu. Salah satu rekan kerja asal Makasar pernah mengungkapkan bahwa Jalan Ahmad Yani lebih bersih dari pada di Makasar. Selain itu ada rekannya dari Tanjung Pinang yang menilai secara keseluruhan Kota Pontianak bagus. “Ini orang luar yang menilai Pontianak. Lantas nilai nol ini penilaiannya seperti apa? Pihak terkait mesti menjelaskannya,” ucapnya bernada tinggi.

Tambah Ibnu, rumahnya yang di perbatasan Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya kini teraliri PDAM, sehingga dari mana bia dikatakan nol. “Ini yang merasakan bukan Sekda, tetapi rakyat dan realitas kenyataan di lapangan,” tutupnya. (den/iza/uni/bar)

 

Berita Terkait