Pemprov Kalbar Pertahankan Nilai B , Akuntabilitas Kinerja 2015

Pemprov Kalbar Pertahankan Nilai B , Akuntabilitas Kinerja 2015

  Rabu, 16 December 2015 09:01
PENGHARGAAN: Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis saat menerima penghargaan dari Wakil Presiden, Jusuf Kalla. IST

Berita Terkait

PONTIANAK—Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berhasil meraih predikat Nilai “B” dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015. Prestasi itu sama dengan perolehan di tahun sebelumnya. Atas prestasi tersebut, pemprov meraih penghargaan yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di istana wakil Presiden RI, Jakarta (15/12).

Usai menerima penghargaan, Gubernur Kalbar Drs. Cornelis, MH mengatakan, apa yang telah didapatkan tersebut merupakan hasil kinerja  yang telah dinilai dari berbagai aspek.  Ia menilai perlu adanya evaluasi demi peningkatan di masa mendatang. “Semua harus dievaluasi, dilihat apa yang harus diperbaiki, dan apa-apa saja yang harus dilakukan. Kriteria-kriteria penilaian telah diberikan oleh setiap tim penilai, itu harus menjadi patokan atau pedoman,” katanya.

Ia kemudian menyitir pernyataan Wapres, Jusuf Kalla tentang arti penting etos kerja serta tujuh langkah pengembangan kinerja. Jika etos kerja sudah menjadi budaya yang melekat, maka para pegawai akan selalu berlomba-lomba meningkatkan kinerja, berbuat yang terbaik demi sebuah organisasi. “Pelajari hal-hal tersebut dan berikan masukan-masukan pada setiap instansi agar pada tahun berikutnya paling tidak kita bisa lebih baik lagi,” tegas Cornelis.

Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla berpesan agar seluruh instansi pemerintah membangun  etos kerja sebagai budaya pemerintah kabinet kerja yang mengutamakan hasil demi memberikan manfaat nyata baik bagi masyarakat, bangsa dan negara. Seluruh anggaran yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi harus benar-benar digunakan bagi kepentingan yang memberikan kemanfaatan bagi publik, dan harus berorientasi pada hasil.

“Kinerja tidak hanya dilihat dari sisi penyerapan anggaran tetapi juga kesesuaian dengan hasil yang diperoleh,” tegasnya. Wapres menekankan bahwa setiap instansi pemerintah harus melakukan tujuh langkah pengembangan kinerja yaitu; fokus pada target-target yang telah ditetapkan di RPJMN 2015-2019, pemilihan strategi yang tepat, penguraian target-target nasional menjadi target yang lebih operasional namun harus tetap selaras dengan target nasional.

Target-target operasional harus terukur  agar dapat dipantau hasil pencapaiannya, penentuan kegiatan-kegiatan yang tepat untuk mewujudkan target-target tersebut, pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi secara berkala. Tujuh hal tersebut menjadi kunci bagi instansi pemerintah untuk membangun etos kerja pemerintahan kabinet kerja yang berorientasi pada hasil. Jika tujuh pesan dipahami oleh pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi, dan digaungkan  sampai ke pegawai pada tingkat yang paling operasional di masing-masing instansi, diyakini pemerintah indonesia akan mencapai kemajuan yang luar biasa.

Pada tahun ini ada empat kementerian/lembaga dan dua pemerintah provinsi yang memperoleh predikat memuaskan dengan nilai di atas 80. Selain itu ada tiga kementerian/lembaga dan empat pemerintah provinsi yang memperoleh nilai dalam rentang 75 dan 80. Sementara itu, pada tahun ini juga terdapat 18 kementerian/lembaga, dan tiga pemerintah provinsi yang memperoleh nilai dalam rentang 70 dan 75. Selebihnya, kementerian /lembaga dan pemerintah provinsi lainnya masih berada rentang dibawah 70. (Rinto/Humas Prov)

Berita Terkait