Pemkot Tidak Masalah SMA Dikelola Pemprov

Pemkot Tidak Masalah SMA Dikelola Pemprov

  Selasa, 23 February 2016 08:33
Gambar dari JawaPos

Berita Terkait

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Sutarmidji menyatakan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalbar berkenaan penyerahan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah atas. Salah satunya mengenai biaya sekolah gratis.

“Berkenaan dengan aset negara tak ada masalah. Biaya sekolah gratis salah satu yang harus dipikirkan,” ujar Sutarmidji di Kantor Gubernur Kalbar, belum lama ini.Sutarmidji mengatakan Pemerintah Kota Pontianak bersedia menyerahkan aset berkenaan dengan pelimpahan kewenangan pengelolaan pendidikan SMA, walaupun telah mengeluarkan uang puluhan miliar untuk membangun sarana prasarananya. Diantaranya SMAN 1 Pontianak yang dibangun dengan dana Rp21 miliar. Selain itu, saat ini juga sedang dibangun SMKN 5.

“Aset negara itu tercatat di (pemkot ataupun pemprov) mana pun sama saja. Kecuali jika dicatat oleh swasta, itu tak boleh. Paling neraca kami yang berkurang,” ungkap Sutarmidji.Kendati demikian, Sutarmidji tak menampik ada hal-hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan pelimpahan kewenangan tersebut. Saat ini Kota Pontianak memiliki sekolah terpadu. Di dalamnya terdapat SMP dan SMA yang menggunakan fasilitas bersama.

“Ini yang akan dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi,” katanya.Selain itu, lanjut Sutarmidji, Pemerintah Kota Pontianak menggratiskan biaya pendidikan SMA negeri di wilayahnya. Jika pengelolaannya diserahkan kepada provinsi, pemkot tak bisa lagi melakukan kebijakan tersebut.“Kami juga akan membicarakan hal ini. Kecuali pemerintah provinsi mengembalikan lagi pengelolaannya kepada kami. Bisa seperti itu, kami menyerahkannya kepada provinsi, kemudian gubernur menyerahkan lagi pengelolaannya pada kami agar bisa tetap bisa dianggarkan pendidikan gratis,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Pemerintah Provinsi Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie menyatakan pemprov segera melakukan inventarisasi untuk melaksanakan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Khususnya terkait sejumlah urusan yang sebelumnya menjadi urusan pemerintah kabupaten kota, tetapi dengan adanya undang-undang tersebut menjadi urusan pemerintah provinsi.Zeet mengatakan khusus urusan pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan,

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta Badan Kepegawaian Daerah, harus bekerjasama dalam menginventarisir data pendidik guru dan kependidikan nonguru. Data tersebut harus valid dan benar karena akan mempengaruhi dana alokasi umum yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi.“Untuk menghitung dana alokasi umum tahun anggaran 2017, dana PNSD (Pegawai Negeri Sipil Daerah) harus masuk paling lambat awal Juni 2016. Jika keliru atau terlambat menyampaikan data, akan berpengaruh pada APBD tahun anggaran 2017,” kata Zeet. (uni)

Berita Terkait