Pemkot Pontianak Lima Tahun Berturut Raih WTP

Pemkot Pontianak Lima Tahun Berturut Raih WTP

  Rabu, 22 June 2016 09:30
SERAHKAN : Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalbar, Didi Budi Satrio menyerahkan LHP atas LKPD Kota Pontianak tahun anggaran 2015 kepada Wali Kota Pontianak, Sutarmidji. Kota Pontianak kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). HUMAS PEMKOT FOR PONTIANAK POST

Berita Terkait

Target Tuntaskan PR Validasi PBB dan Aset

PONTIANAK-Setelah empat kali berturut-turut menyandang predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kembali meraih predikat yang sama untuk kelima kalinya. 

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pontianak tahun anggaran 2015 itu diserahkan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalbar, Didi Budi Satrio kepada Wali Kota Pontianak, Sutarmidji di Aula BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar, Selasa (21/6).

Kendati meraih predikat WTP kelima kalinya, namun masih ada beberapa pekerjaan rumah (PR) yang mesti dituntaskan. Sutarmidji menyebut, ada beberapa catatan yang menjadi target pihaknya untuk dilakukan perbaikan-perbaikan ke depannya. Diantaranya terkait validasi data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilimpahkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pontianak kepada Pemkot Pontianak. “Itu adalah pekerjaan rumah terbesar bagi kita, tetapi validasinya hampir tuntas,” ujarnya usai menerima LHP LKPD tahun 2015 dan penghargaan atas predikat WTP. 

Selain itu, persoalan aset juga diklaimnya hampir tuntas. Namun demikian, akan ada perubahan terkait aset sekolah seiring dengan penyerahan SMA/SMK negeri ke Pemerintah Provinsi Kalbar. Keberadaan sekolah terpadu yang mencakup SMP, SMA/SMK juga mesti diselesaikan. “Jangan sampai jadi temuan ke depannya sebab kita ada sekolah terpadu, di situ ada SMA, SMK dan SMP,” ungkap Sutarmidji.

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalbar, Didi Budi Satrio menyatakan, pemerintah kabupaten/kota mesti bekerja keras sebab sekarang laporan keuangan sudah menerapkan sistem akrual basis. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang menggunakan sistem cash basis. Dari hasil pemeriksaan pihaknya terhadap sejumlah kabupaten/kota di Kalbar, masih banyak yang mesti diperbaiki meskipun mereka sudah menerapkan sistem aplikasi. “Masih ada yang belum sempurna. Jadi, mereka saya minta supaya tetap bekerja keras untuk melaksanakan rekomendasi-rekomendasi dari BPK untuk ditindaklanjuti,” katanya.

Didi berharap, seluruh pemerintah kabupaten/kota benar-benar melaksanakan dan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Dirinya meyakini, bila itu dijalankan maka laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah masing-masing akan menjadi lebih baik. “Masalah aset masih menjadi persoalan yang kerap dihadapi pemerintah kabupaten/kota,” pungkasnya. 

Penyerahan LHP LKPD tahun anggaran 2015 diberikan kepada sembilan pemerintah daerah se-Kalbar. Empat entitas yang mendapatkan opini WTP adalah Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang. Sedangkan lima entitas yang mendapatkan opini yang sama dengan tahun sebelumnya, yakni Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Kapuas Hulu.(bar/Humas Pemkot)

Berita Terkait