Pemkot Digugat Warga , Alas Hak Aset yang Belum Jelas

Pemkot Digugat Warga , Alas Hak Aset yang Belum Jelas

  Rabu, 24 February 2016 10:17
Gambar dari JawaPos

Berita Terkait

SINGKAWANG-Gara-gara  alas hak aset belum jelas, Pemerintah Kota Singkawang digugat warga atas lahan yang telah berdiri bangunan kantor pemerintah yakni Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga (Disbudparpora) di Jalan Alianyang, yang merupakan salah satu daftar aset paska pemekaran.

Bahkan, gugatan yang diajukan, rencananya, pada Selasa (23/2) akan dilakukan tahapan persidangan perdana, yakni sidang lapangan. Namun, karena beberapa hal, sidang lapangan atas gugatan perdata tersebut digelar Selasa depan (1/3).Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Singkawang, H Muslimin mengatakan masalah aset, sudah masuk ke ranah hukum, lantaran ada warga mengajukan gugatan. “Rencananya Selasa (23/2), tapi ada pemberitahuan terbaru yang

disampaikan bahwa pelaksanaan diundur. Sidang lapangan akan digelar Selasa depan,” kata Muslimin, ditemui wartawan di Kantor Disbudparpora Kota Singkawang Jalan Alianyang, Selasa (23/2).Menurutnya, inilah yang selama ini dikhawatirkan pihaknya. Jika permasalahan aset tak kunjung diselesaikan. “Kita sudah mengejar ke Pemerintah Kabupaten Bengkayang, untuk segera melakukan penyerahan alas hak dan administrasi aset, khususnya tahap satu yang telah diserahkan oleh Kabupaten Sambas. Namun sampai hari ini, tetap saja

belum berhasil,” katanya.

Beberapa upaya telah dilakukan, diantaranya berkoordinasi dengan Kabupaten Sambas, dan pemkab Sambas menyatakan aset untuk tahap satu. Sudah selesai dilakukan penyerahan ke Kabupaten Bengkayang. Sehingga permasalahan saat ini, adalah dari Kabupaten Bengkayang ke Kota Singkawang.“Koordinasi terakhir dengan Pemkab Bengkayang, disebutkan masih menunggu DPRD Kabupaten Bengkayang. Tapi sampai sekarang ini, yang sudah berbulan-bulan kabar tersebut diterima, belum juga ada hasilnya,” katanya.

Selain itu, sebut Muslimin, jika belum ada penyelesaian masalah aset untuk tahap pertama ini. Maka akan mengganggu penyerahan aset-aset tahap ke dua dan berikutnya. “Pemkab Sambas akan menahan penyerahan aset tahap dua, kalau aset di tahap satu belum jelas,” ungkapnya.Atas kondisi ini, sebagai pihak tergugat, Pemerintah Kota Singkawang dalam hal ini DPPKA telah mencari informasi kepada pihak-pihak terkait, kemudian para orang tua, serta pejabat-pejabat sebelumnya.

“Kita sudah kumpulkan informasi mengenai lahan yang menjadi subjek gugatan. Termasuk telah bertemu dengan pihak BPN, sertapejabat-pejabat lama, lantaran permasalahan ini sudah masuk ke ranahhukum, dan baru sekarang munculnya,” katanya.(fah)

Berita Terkait