Pemkab Serahkan LKPD ke BPK

Pemkab Serahkan LKPD ke BPK

  Rabu, 30 March 2016 09:21
PENYERAHAN LKPD: Bupati Ketapang Martin Rantan SH menyerahkan LKPD Tahun 2015 kepada kepala Perwakilan BPK RI Kalbar, Didi Budi Satrio SH MM, di ruang kerja Kepala BPK, Selasa (29/3) kemarin. ISTIMEWA

Berita Terkait

SALAH satu keberhasilan suatu daerah bisa dilihat dari hasil kinerja kepala daerah dalam menyusun program kerja dari anggaran yang tersedia. Kepala daerah dituntut untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sesuai waktunya.

Seperti yang dilakukan Bupati Ketapang Martin Rantan SH saat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  (LKPD) Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2015 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Pontianak, Selasa (29/3) kemarin. Dalam penyerahan LKPD tersebut, Bupati didampingi inspektur Inspektorat Kebupaten Ketapang, Dersi SH; asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Ketapang, Drs Heronimus Tanam MSi; Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Alexander Wilyo STP MSi, Kabag Humas Drs Nugroho Widyo Sistanto MSi, dan Irban I Ir Heruan. Mereka diterima langsung kepala Perwakilan BPK RI Kalbar, Didi Budi Satrio SH MM di ruang kerjanya.

Menurut Bupati, LKPD merupakan kewajiban daerah dalam mempertanggungjawabkan persoalan penyelenggaraan keuangan negara di daerah kepada BPK. Dengan laporan tersebut, Bupati berharap agar BPK bisa menilai hasil dari apa yang mereka kerjakan selama ini. Terutama, dia menambahkan, dari sisi pengunaannya dan pelaporannya. “Biar BPK yang menilainya,” kata Bupati.

Martin juga menjelaskan, dalam mengerjakan program kerja yang dijalankan selama ini, berjalan dengan baik. Seluruh SKPD, dinilai dia, sudah bekerja sangat maksimal. Karena, ditegaskan dia bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang ingin menjaga tradisi meraih hasil wajar tanpa pengeculian (WTP) seperti yang diraih pada 2014. “Kami yakin tahun ini kami bisa meraih WTP,” kata dia.

Selain dari itu, LKPD yang dilaporkan Pemkab kepada BPK ini, dipastikan Bupati menjadi LKPD tercepat. Pasalnya tenggat waktu yang yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka adalah 31 Maret. “Kami berharap laporan LKPD akan menjadi kometmen kita, dan menjadi motivasi untuk selalu meningkatkan lagi kinerja Pemkab Ketapang,” harapnya.

Hal senada juga disampaikan Dersi SH, inspektur Inspektorat Kabupaten Ketapang. Dia memastikan jika LKPD ini sudah sesuai dengan prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan. Dipastikan dia, dalam LKPD ini seluruh SKPD bekerja semaksimal mungkin, untuk segera menyampaikan laporan yang dikompilasi dengan bagian keuangan. Setelah itu, dia menambahkan, diperiksa kembali oleh Inspektorat. “Semua laporan dari SKPD kita periksa,” katanya.

Ia juga menambahkan, dalam pemeriksaan tersebut, Inspektorat akan memberikan catatan yang perlu diperbaiki, sehingga bisa disesuaikan. Karena, menururtnya, sesuai dengan aturan dan undang-undang (UU), memang mewajibkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan atas laporan pemerintah daerah. Setelah diperiksa dan merasa cukup lengkap, maka, dia menambahkan, seluruh LKPD dari hasil kegiatan APBD 2015 dilaporkan kepada BPK RI. “Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sesuai dengan sistem pemerintahan yang sekarang. Dan Pemkab Ketapang bisa memperoleh WTP,” harapnya. (ser)

Berita Terkait