Pemkab Ajukan Raperda SOPD Baru

Pemkab Ajukan Raperda SOPD Baru

  Jumat, 26 Agustus 2016 09:50
RAPERDA : Wakil Bupati Kapuas Hulu Antonius L. Ain Pamero menyerahkan Raperda, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Kepada Unsur Pimpinan DPRD Kapuas Hulu, H. Wan Taufikhorahman, Kamis 25 Agustus 2016.FOTO MUSTA’AN/Pontianak post

Berita Terkait

PUTUSSIBAU—Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mulai menyusun struktur organisasi perangkat daerah (SOPD). Sejumlah instansi mengalami penciutan urusan dan ada juga yang ditambah bidang urusannya. Bongkar pasang SOPD baru didasarkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah serta PP (Peraturan Pemerintah) No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

 
Wakil Bupati Kapuas Hulu Antonius L. Ain Pamero, ketika sampaikan pidato pengantar Bupati Kapuas Hulu terhadap Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, di gedung DPRD Kapuas Hulu, Kamis (25/8) mengatakan, pembentukan SOPD ini perhitungan yang berdasar skor.Setelah itu baru menentukan tipe yang terdiri dari tiga bagian pertama A, B dan tipe C.

Dijelaskannya, untuk tipe C nilai skornya 400-600, sementara tipe B 600-800 dan tipe A nilai skornya diatas 800. Itu juga harus disesuaikan dengan kepentingan daerah. Dikatakan, nilai tersebut bukan sebuah patokan baku. Misalnya tipe A, tapi kebutuhan daerah B itu boleh, akan tetapi dari B naik ke A tidak boleh. Demikian juga dari C naik ke tipe B, apalagi naik ke A.Itu memang tidak diperbolahkan.

Anton Pamero mengatakan, dari kajian UU No.23 Tahun 2014 dan PP No. 18 tersebut bahwa banyak susunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak sesuai. Maka kata dia lagi, perlu dibentuk nomenklatur satu rumpun. Misal Dinas Kesehatan apa saja rumpunnya, jadi tidak bisa bergabung diluar rumpun, disitu sudah ditentukan. “Penggambungan rumpun,  itu menyesuaikan,” kata Wabup.

Wabup menambahakan, Raperda pembentukan dan susunan perangkat daerah tersebut mesti cepat diselesaikan, supaya tidak ada kendala dalam penyusunan anggaran. “Penyusunan SOPD ini bukan untuk penyusutan SOPD. Tetapi menyesuaikan dengan undang-undang,” terangnya. Dinas yang ada selama ini tidak ada masalah, bahakan tidak mengalami perubahan, hanya pegeseran bidang urusan.

Misalnya yang sebelumnya kantor atau badan dan dinas, tapi karena skornya rendah barangkali bisa bergabung dengan dinas lain menjadi satu bidang atau satu instansi. Misal instansi yang menyangkut pelayanan dasar seperti sosial, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Maka Wabup menilai aturan itu sangat efektif untuk menggerakan roda pembangunan daerah sehingga setiap program bisa berjalan.

Politisi DPK PKPI ini memastikan paling lambat akhir Agustus ini, Raperda pembentukan SOPD ini bisa tuntas. “Semoga besok pembahasan sudah selesai dan lusa ditetapkan,” ucapnya. Sementara Ketua Komisi B, DPRD Kabupaten Kapuas Hulu H. Wan Taufikhorahman yang memimpin Paripurna tersebut menjelaskan, pembentukan dan susunan perangkat daerah itu mempertimbangkan azas kepatutan.

Selain itu, tambang Wan Taufik, juga mempertimbangkan faktor keuangan serta cakupan tugas yang jelas. “Banyaknya tugas, luasnya wilayah kerja, geografis dan potensi daerah yang akan ditangani serta sarana penunjang tugas,” katanya. Anggota Fraksi Partai Golkar ini mengatakan,  pembentukan dan susunan perangkat daerah yang dibentuk itu diarahkan pada penataan birokrasi yang lebih baik.

Maka untuk mewujudkannya perlu langkah konrit, yang efisen efktif dan didukung SDM untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Adapun susunan  SOPD yang diusulkan Pemda Kapuas Hulu sebagaimana tertuang dalam Raperda itu adalah Sekretariat menjadi 2 SKPD, Inspektorat 1 SKPD, Dinas Daerah 18 SKPD, Badan Daerah 3 SKPD dan Kecamatan ada 23 SKPD.(aan)

3/===

 

PINGGIR

----------

BERAS NAIK

------------

FOTO// Halfied Handi Agus

Bulog Lakukan OP

DALAM beberapa bulan terakhir ini harga beras bergerak naik, untuk itu Badan Urusan Logistik (Bulog) Kapuas Hulu menggelar operasi pasar (OP) beras. Langkah tersebut dilakukan untuk mengimbangi tingginya harga beras di pasaran, dalam tiga bulan terakhir ini. OP tersebud di gelar di beberapa titik di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, terutama di daerah yang rawan sulit beras.

Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Kapuas Hulu, Halfied Handi Agus mengatakan, harga beras di Putussibau dan toko-toko di wilayah Kapuas Hulu cukup tinggi yakni Rp14-15 ribu per kilo. Sementara beras yang di OP Bulog hanya Rp7.500. “Ada perbedaan yang sangat tinggi jika dibandingkan pada harga yang di OP kan Bulog. Mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat Kapuas Hulu,” tutur dia.

Menurut Agus, animo masyarakat terhadap beras murah yang di OP kan Bulog sangat tinggi, maka Bulog perlu melakukan OP sesering mungkin. “Beras yang di OP, berasal dari Vietnam, untuk jumlah sudah dipatok oleh petugas,” jelasnya.

Untuk beras miskin (Raskin) tahun 2016 ini Bulog Kapuas Hulu sudah mendapat alokasi sebanyak 2.500 ton,tetapi baru bisa terdistribusikan kurang lebih 1.800 ton.

Dalam proses pendistribusian, dia mengaku tidak ada kendala. Karena pendistribusian itu tergantung permintaan. “Ada yang minta 3-4 bulan sekali kami suplai. Bilog melayani sesuai pagu permintaan,” jelasnya. Menurut dia, mekanisme pandsitribusian Raskin untuk keluarga sasaran berdasarkan data BPS tahun 201,1 yang pelaksanaannya tahun 2012. Dana sampai saat ini, belum ada perubahan data.

Agus mengaku, tahun 2015 lalu ada pendataan ulang. Hanya saja ia tidak mengetahui persis apakah ada kekurangan atau penambahan.“Mestinya pendataan ini perlu update,”ucapnya. Ia juga mengaku sering mendapat komplain dari masyarakat terhadap penyaluran Raskin tersebut. Karena pihaknya hanya sebagai penyalur bukan instansi yang mendata, maka selalu diarahkan ke instansi teknis (BPS).

“Raskin setiap KK dapat 15 kilo, ini sudah ketentuan dari pemerintah,” terang dia. Ditambahkannya lagi, jika tidak ada halangan Bulog Putussibau akan menjual beras komersil khusus untuk masyarakat yang tidak dibatasi jumlahnya, dengan harga terjangkau. “Kualitasnya bagus harga sekitar Rp 9.900, jadi dibawah harga pasar. Perkilo tidak dibatasi, beda dengan beras yang kami OP,” papar Agus.(aan)

Berita Terkait