Pemerintah Terbitkan Tujuh Perda Baru

Pemerintah Terbitkan Tujuh Perda Baru

  Kamis, 19 May 2016 10:16
TANDA TANGAN: Wakil Bupati Kayong Utara Idrus menandatangani berita acara persetujuan terhadap 7 Raperda tahun 2016 menjadi Perda, dalam Sidang Paripurna DPRD di Gedung DPRD, kemarin (18/5). DANANG PRASETYO/PONTIANAK POST

Berita Terkait

SUKADANA – DPRD Kabupaten Kayong Utara menggelar Rapat Paripurna dalam pengesahan dan menetapkan 7 Raperda menjadi Perda Kabupaten Kayong Utara. Sidang tersebut berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Kayong Utara, Rabu (18/5).

Adapun 7 Raperda yang disahkan ini memberikan persetujuan kepada Bupati Kayong Utara untuk menetapkan Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa, Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyusunan Peraturan Desa, Raperda tentang Pengelolaan Zakat, Raperda tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Berprestasi, Raperda tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum, serta Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kayong Utara pada PT Jamkrida.

“Telah kita dengar bersama pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kayong Utara terhadap tujuh Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara tahun 2016. Apa yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi tadi, pada prinsipnya anggota DPRD dapat menerima dan menyetujui secara research untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara,” kata ketua DPRD Kabupaten Kayong Utara, M Sukardi, saat rapat tersebut berlangsung. Dijelaskan dia nbahwa sebenarnya terdapat delapan Raperda yang seharusnya dibahas dan disahkan. Namun, dia menambahkan, ada satu Raperda yang belum dapat disetujui forum rapat DPRD, yaitu terkait Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. 

“Untuk pendapat akhir masing-masing fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, saat ini kita ketahui adanya perkembangan dinamika hukum yang terjadi, yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyadang Disabilitas. Maka proses pembahasan yang selama ini telah dilakukan antara pihak eksekutif dan legislatif sebaiknya kita tunda pengesahannya Raperda tersebut, sambil DPRD Kabupaten Kayong Utara mensinkronkan kembali materi dan muatan pokok subtansinya dengan penyesuaian Undang-undang yang baru,” kata Sukardi.

Setelah memeproleh persetujuan Raperda menjadi Perda, Wakil Bupati Kayong Utara Idrus yang menghadiri sidang tersebut, menandatangani berita acara persetujuan terhadap tujuh Raperda Tahun 2016 menjadi Perda Kabupaten Kayong Utara. (dan)

Berita Terkait