Pemerintah Tak Lakukan Ini, Warga Ancam Kibarkan Bendera Malaysia

Pemerintah Tak Lakukan Ini, Warga Ancam Kibarkan Bendera Malaysia

  Selasa, 21 November 2017 20:25
Perwakilan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Para Kepala Desa, dan Para sekdes dari jalur jalan provinsi Nanga Mao-Tebidah-Serawai bertatap muka dengan Kabip PU Dinas PUPR Kalbar, Nugraha dimediasi Komisi IV DPRD Kalbar. Warga mengancam akan mengibarkan bendera Malaysia, seandainya tidak dianggarkan tahun 2018.

Berita Terkait

 

PONTIANAK—Sebanyak 30 perwakilan dari tokoh masyarakat, tokoh adat, para kades, sekdes dan anggota DPRD Kabupaten Sintang dari jalur jalan provinsi Nanga Mao-Serawai akhirnya melontarkan protes keras dan unek-uneknya kepada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kalimantan Barat diruang rapat DPRD Kalbar. Difasilitasi Suyanto Tanjung, Sekretaris Komisi IV dan M. Isya, anggota Komisi IV DPRD Kalbar, suasana rapat keras tersebut berlangsung aman dan lancar, Selasa (21/11).
Daniel Setiawan tokoh masyarakat Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang membuka pertama protesnya ke Dinas PUPR Kalbar. ”Sudah 72 tahun kami Rindukan Serawai-Ambalau. Jalan kami seperti gawai politik. Dijanjikan tapi tak terwujud. Hanya angina surga,” katanya melontarkan unek-uneknya.
Menurutnya warga sudah berkali-kali bertatap muka ke DPRD Kalbar. Pak Tanjung (Suyanto Tanjung) paling serius, bahwa jalan di Nanga Mao-Serawai segera terwujud. ”Harapan kami tahun depan (2018) final dianggarkan A1. Jangan janji lagi. Kami akan Golput.  Harapan kami fungsional saja bisa dilewati mobil dan sepeda motor,” ujarnya dengan nada keras. 


Murjani Sekretaris Desa Belai Tukung, Kecamatan Ambalau menyampaikan bahwa sudah 72 tahun masyarakat dari delapan kecamatan terisolir. Jangan Tanya harga bahan-bahan kebutuhan pokok, seperti harga di daerah papua. ”BBM 25 ribu per liter, beras sampai 25 ribu per kilogram, gas elpiji bisa tembus Rp40 ribu/tabung. Apa tak kasihan dengan kami ?” ujarnya dengan nada tinggi.
Murjani sudah sepakat bersama kawan-kawan tahun 2018 tidak Jalan Tebidah-Serawai tak dianggarkan, peringatan 17 Agustus 2018, akan mengibarkan bendera negara tetangga. ”Kami akan kibarkan bendera Malaysia,” kata dia dengan nada ancaman.
Immanuel tokoh masyarakat setempat menambahkan Kabupaten Sintang merupakan bagian dari Kalbar. Luasnya 21 ribu kilometer lebih. Data penduduk sekitar 365 ribu jiwa. Bisa dibayangkan dengan luasan wilayah terlampau besar, sangat mempengaruhi faktor ekonomi warga di sana. “Kami di Serawai-Ambalau bagian dari NKRI, tapi dianaktirikan dibandingkan kabupaten dan kecamatan lain. Jelas program presiden membangun dari pinggiran desa. Apa yang mau dibangun di daerah kami. Anggarannya tidak ada,” ucapnya.
Katanya daerahnya masuk wilayah terpencil. Dari Ambalau ke ibukota Sintang saja butuh 8 jam dengan speed. Harganya  400 ribu sekali naik. Bayangkan banyak anak serawai juga bersekolah ke ibukota di Sintang. ”Berapa besar dana dikeluarkan hanya buat bersekolah. Sebagai bagian NKRI, kami patuh aturan. Tak menutup kemungkinan tak dihiraukan, bendera Malaysia akan dikibarkan warga,” ucapnya.
Marjoni, Kepala Desa berharap kemerdekaan infrastruktur jalan, jembatan di daerahnya termasuk mengurangi beban transportasi sungai dengan biaya mahal akan dirasakan warganya. Satu-satunya solusi yakni jalan darat Nanga Mao-Serawai tuntas dikerjakan. ”Mohon dijadikan skala prioritas tahun 2018,” ungkap dia.


Vicensius Temegung Adat di Kabupaten Sintang berharap jalur Serawai-Ambalau final dianggarkan. ”Tujuannya kan buat masyarakat juga,” ucapnya singkat.
Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Alan menyampaikan memang tak perlu buru-buru tak menghargai NKRI dengan mengibarkan bendea tetangga walaupun pernah terjadi di daerah lain hingga berakhir di Kodim Sintang. “Kita tak buru-burulah. Kita optimis ada niat baik Dinas PUPR Kalbar. Namun kita patut puji pak Tanjung, suara tak banyak, tetapi cukup peduli. Sebenarnya, kami dapat angina surga dianggarkan di UPJJ, tetapi realita lapangan tak ada. Tolonglah Dinas PUPR, tak main-main dengan masyarakat,” pintanya.
Kepala Bidang Bina Marga, Anugrah Rachmanto mengatakan bahwa aspirasi dan keinginan sebetulnya sangat baik. Dinas PUPR dan Pemerintah pada dasarnya akan memperhatikan meski menjadi beban tugas. “Untuk kami ruas jalan provinsi ditangani cukup banyak. Panjangnya saja mencapai 1534 kilometer. Ada 72 ruas jalan. Sementera porsi anggaran terbatas dan dibagi harus merata,” ucapnya.
Khusus suara warga di Serawai-Ambalau dari depannya yakni Simpang Bedang Mao sudah dianggarkan. Mao-Tebidah sepanjuang 33 kilometer, dialokasikan Rp15 miliar. Hanya Bina Marga tengah merangkai teknis, bagaimana bisa sampai ke Serawai. “Tugas kami sampai ke Serawai dengan konstruksi bertahap. Kami sama berharap tahun 2018, ada aktivitas pembangunan di daerah mereka,” tutur dia..
Suyanto Tanjung, Sekretaris Komisi IV DPRD Kalbar menyambut baik apa disampaikan Dinas PUPR dan sama-sama disaksikan perwakilan warga. Mereka menginginkan pembangunan terwujud di daerah mereka. “Khusus daerah timur dari Sintang—Serawai belum disentuh. Masyarakat berharap tahun 2018 goal. Kalau tidak ada ancaman mengibarkan bendera Malaysia segala,” ujarnya.
Kepada dinas PUPR diharapkan menjadikannya skala prioritas pembangunan. Seperti dari jalur jalan provinsi Sintang ke Nanga Mao sepanjang 77 km, Nanga Mao-Tebidah dengan panjang 33 km, Tebidah-Bunyai 40 km, dan Bunyai-Serawai dengan panjang 30 km. “Panjang totalnya 180 km. Seandainya jalan ini dibangun dampaknya akan luar biasa bagi kesehjateraan masyarakat,” kata dia.(den)

Berita Terkait