Pemerintah Lamban Tangani Kabut Asap

Pemerintah Lamban Tangani Kabut Asap

  Kamis, 29 Oktober 2015 09:54
UNJUK RASA: Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa di Pontianak menggelar unjuk rasa di kantor Gubernur Kalimantan Barat. Mahasiswa memprotes pemerintah yang lambat mengatasi bencana kabut asap. MEIDY KHADAFI/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

PONTIANAK – Memeringati Hari Sumpah Pemuda, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa di Pontianak menggelar unjuk rasa di kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (28/10).Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap Pemerintah Provinsi Kalbar yang lambat mengatasi kabut asap, yang sudah terjadi hampir tiga bulan melanda.Dalam aksinya, mereka membawa bendera masing-masing perwakilan kampus maupun organisasi mahasiswa. Ada pula poster bertuliskan 'Hutan Dibakar Rakyat Terkapar', 'Hari Ini Kami Kuliah di Jalan', dan 'Gubernur Harus Atasi Bencana Kabut Asap'.

Selain itu, mereka juga menyampaikan orasi tentang lambannya pemerintahan Presiden Joko Widodo mengatasi bencana kabut asap di Pulau Kalimantan dan Sumatra.Koordinator aksi, Prima Yuliantoro mengatakan, kasus kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap di Kalimantan Barat, menjadi rutinitas setiap tahun sejak 18 tahun yang lalu. Ironisnya, meski bencana kabut asap terus berulang setiap tahunnya dengan kerugian yang sangat besar, penanganannya tetap sama.“Penanggulangan kabut asap cenderung reaksioner dan berkutat di urusan teknis pemadaman semata. Sementara penyebab hingga terjadinya kebakaran hutan dan lahan, hingga saat ini belum terpecahkan,” kata Prima.

Mahasiswa menilai, kabut asap tebal dari ribuan titik api yang menyelimuti Kalimantan dan Sumatra, adalah isyarat kegagalan pemerintah dalam mengatasi pembukaan hutan dan kehancuran gambut. “Peristiwa seperti ini berlangsung hampir satu dekade, ke mana peran negara dalam mengatasi permasalahan ini. Kami menilai pemerintah telah melalaikan kewajibannya menjamin, memenuhi, dan menghormati hak lingkungan hidup yang sehat,” tegasnya.

Untuk itu, Aliansi BEM menuntut Gubernur Kalimantan Barat Cornelis agar menangkap, mengadili, dan mencabut izin perusahaan pembakar lahan di Kalimantan Barat. Lalu, tindak tegas pihak yang terlibat dalam pembakaran lahan dan lakukan upaya pencegahan yang konkret, agar tragedi kabut asap di Kalimantan Barat tidak terulang kembali. “Pemerintah daerah harus bertanggung jawab terhadap korban yang disebabkan oleh kabut asap,” pintanya.

Di sisi lain, Koordinator lapangan Solmadapar, Rudi menerangkan, Hari Sumpah Pemuda, merupakan momen besar dalam mempersatukan Bangsa Indonesia, dimana di tiga kongres pemuda saat itu yang dibahas pada kongres pertama adalah persatuan, kemudian pada kongres kedua adalah pendidikan, dan di kongres ketiga adalah nasionalisme.“Namun sangat berbanding terbalik dengan keadaan masa kini, dimana-mana banyak sekali kejadian yang dapat menimbulkan perpecahan dan konflik di masyarakat, salah satunya Pilkada serentak yang akan dilangsungkan di 7 Kabupaten/ Kota di Kalbar,” ujarnya.Dalam aksi mahasiswa ini mendapat kawalan ketata dari aparat, baik aparat kepolisian maupun Satuan Polisi Pamong Praja. (arf)

Berita Terkait