Pemerintah Fokus Bangun Perbatasan

Pemerintah Fokus Bangun Perbatasan

  Kamis, 19 November 2015 10:58
SEKOLAH: Sejumlah pelajar di pedalaman Kalbar berjejal di sebuah oplet saat berangkat di beberapa waktu lalu. Sarana dan prasarana bagi anak-anak sekolah di Kalimantan Barat masih tergolong minim. Pemerintah diharapkan bisa menyediakan fasilitas layak bagi anak sekolah. HARYADI/PONTIANAK POST

Berita Terkait

PONTIANAK – Mandat Presiden Joko Widodo untuk memperkuat Indonesia dari perbatasan terus menjadi salah satu fokus Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Menteri Desa PDTT Marwan Jafar pun terus berusaha merancang program untuk menindaklanjuti visi tersebut. Salah satu upayanya ialah memperkuat infrastruktur di daerah perbatasan.

Marwan menyatakan, kondisi infrastruktur di wilayah perbatasan masih jauh dari ideal. Baik infrastruktur fisik maupun nonfisik. Hal itu diakui bisa menjadi titik lemah bagi Indonesia. Padahal, perbatasan seharusnya menjadi wajah Indonesia bagi negara-negara tetangga.”Saya melihat kondisi pembangunan perbatasan yang secara umum masih sangat jauh dari kesejahteraan. Mulai permukaan jalan desa, rasio elektrifikasi, hingga akses air bersih. Hal-hal tersebut harus segera diperbaiki,” tutur Marwan.

Ekonom Eddy Suratman yang juga Ketua Tim Ahli Penyusunan Rancangan Undang-Undang Perbatasan menilai rencana pemberdayaan masyarakat perbatasan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi perlu didukung.“Kalbar memerlukan program seperti ini, setelah adanya pembangunan pararel perbatasan akan berproses dan proyek fisik lainnya dari Kementerian PU. Ini akan mendukung pembangunan fisik berskala besar dari PU dan lembaga lainnya,” ujarnya kepada Pontianak Post, kemarin (18/11).

Menurut data pemerintah, jalan desa perbatasan mencapai 56,71 persen. Sementara itu, rasio elektrifikasi desa-desa di kawasan perbatasan hanya mencapai 86,37 pesen yang jauh dari elektrifikasi nasional.”Dari 1.730 desa di wilayah perbatasan, 33 persen masih mengalami kondisi sinyal lemah telekomunikasi. Bahkan, 26 persen desa masih belum terjangkau sinyal telepon,” imbuhnya.

Marwan menegaskan, pemerintah pun saat ini masih mencoba merancang program yang tepat untuk membangun perbatasan. Pembangunan perbatasan, menurut dia, harus dimulai dengan meletakkan dasar-dasar kebijakan desentralisasi dengan kebijakan yang berpihak kepada daerah-daerah yang saat ini masih tertinggal.Kendati pemerintah mulai memperhatikan daerah perbatasan, dia menilai, perlu adanya perubahan postur kelembagaan dan anggaran dalam masalah perbatasan.

Selama ini anggaran untuk perbatasan berasal dari banyak kementerian. Kementerian-kementerian ini memiliki program yang berbeda-beda. Program mereka terpencar dan terkadang tidak sinergi satu sama lain. Eddy mengatakan, seandainya ada anggaran khusus untuk semua program perbatasan, tentu pembangunan perbatasan akan semakin fokus dan efektif.

Dia juga menyinggung soal masih kecil porsi anggaran untuk perbatasan. Eddy membandingkannya dengan provinsi pemegang otonomi khusus yang mendapatkan jatah satu persen dari dana alokasi khusus (DAK). “Seharusnya perbatasan juga dapat hak yang sama. Perbatasan tidak kalah tertinggalnya dengan Aceh dan Papua. Formulanya sudah kita usulkan di dalam RUU,” katanya.

Sejauh ini, RUU Perbatasan belum masuk dalam prioritas Prolegnas DPR RI, bahkan untuk tahun 2016. Namun, kata dia, Komite I Dewan Perwakilan Daerah RI sudah mengundang dirinya untuk membahas kembali RUU Perbatasan yang jalan di tempat ini.Salah satu yang disiapkan pemerintah untuk membangun perbatasan adalah program kerja sama dengan pemerintah Jepang. Menteri PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan pertemuan untuk merancang program mengatasi masalah terkait pembangunan desa dan daerah tertinggal.

”Kita akan jalin kembali kerja sama dengan Jepang dalam beberapa hal. Termasuk one village one product yang jadi program unggulan Jepang saat ini. Program ini kelanjutan dari kesepakatan yang pernah kita lakukan sebelumnya,” terang dia. Soal kerjasama dengan Jepang dalam proyek tersebut, Eddy juga menyambut baik hal tersebut. Menurutnya Jepang memiliki teknologi mukhtahir dan pengalaman dalam pembangunan desa. Namun dia berharap kerjasama tersebut harus benar-benar jelas. Pasalnya, berdasarkan pengalaman masa lampai, kerjasama kerap merugikan pihak Indonesia, di mana pemerintah harus membeli produk-produk Jepang dan menggunakan sepenuhnya tenaga ahli mereka dalam penggarapan proyek.“Memang tidak ada makan siang gratis. Tetapi pastikan, kerjasama itu adil dan membuat kita tampak berdaulat,” ungkapnya. (bil/c9/end/ars)

 

Berita Terkait