Pemerintah Buka Opsi Relokasi

Pemerintah Buka Opsi Relokasi

  Jumat, 23 September 2016 09:30
BANJIR BANDANG : Kampung Bojong Sudika, RW 19, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, merupakan salah satu titik terparah terkena banjir bandang. RAKA DENNY/JAWAPOS

Berita Terkait

26 Dunia, 23 orang hilang

GARUT - Suasana Kabupaten Garut Kamis (22/9) pagi begitu riweuh. Jalanan macet di sejumlah titik hingga mencapai 4-5 kilometer karena dijejali banyak kendaraan. Berbagai mobil rescue terlihat lalu lalalang. Alat berat juga disiagakan di beberapa titik. 

Menengok posko pengungsian, tampak sejumlah ibu-ibu, tagana, TNI dan relawan tampak sibuk di dapur umum. Menghitung kembali berapa makanan yang harus disipakna untuk para pengungsi banjir bandang di Kabupaten Garut. Suasana memang begitu chaos pasca bencana yang menerjang 7 kecamatan di Kabupaten Garut itu, Selasa (20/9) malam hingga Rabu (21/9) pagi. 

Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa ikut bergelut membantu para ibu-ibu tersebut. Dia ingin memastikan semua kebutuhan logistik terpenuhi. "Dari dua dapur umum yang disambangi, proses delivery-nya alhamdulillah terpenuhi," tuturnya.

Dia menuturkan, sejatinya kebutuhan bahan pangan sudah dipasok oleh pemerintah daerah. Kemudian, ada jatah beras cadangan pemerintah yang bisa dicairkan oleh pemda saat kondisi bencana. Pemda kabupaten/kota bisa mencairkan hingga 100 ton bila telah mengeluarkan SK tangap darurat. Jika memang masih tak mencukupi, Pemerintah Provinsi bisa mengeluarkan SK serupa. Sehingga beras bisa dikucurkan hingga 200 ton. Biasanya, masa pengungsian sendiri dilakukan selama 14 hari. "Tapi kalau memang masih tak mencukupi, Kemensos bisa mengucurkan lebih dari itu. Tentu dengan tahapan tersebut dahulu," ungkapnya. 

Selain memastikan kebutuhan logistik terpenuhi, Khofifah turut memberikan sejumlah bantuan dana bagi korban. Korban terdampak diberikan dana jaminan hidup sebesar Rp900 ribu per jiwa. Sementara itu, bagi korban meninggal, ahli waris mendapat dana santunan sebesar Rp 15 juta per orang. 

Hingga saat ini, dari 23 korban meninggal di Kabupaten Garut, baru 12 ahli waris yang teridentifikasi. Jadup dan santunan ini juga diberikan bagi korban terdampak banjir dan longsor di Sumedang. "Sisanya masih terus kimi identifikasi, termasuk korban terdampak. Ini akan dilakukan oleh dinsos kabupaten," papar Ketua Muslimat NU itu.

Sementara itu, disinggung soal rencana relokasi korban, Khofifah menyanggupi. Menurutnya, hampir dari seluruh kejadian bencana longsor berakhir dengan opsi relokasi. Karena, daerah yang terdampak longsor itu sudah mendandakan tingkat kerawanan tanah yang dihuni tinggi. Dan bila sudah demikian, tentu risiko kembali terkena longsor saat didirikan hunian tetap akan tetap sama. 

Untuk skenario relokasi ini, lanjut dia, Kemensos tak bekerja sendiri. Ada peran BNPB untuk menyiapkan hunian sementara bagi warga yang akan direlokasi. Di samping pemda yang ditugaskan untuk mencari lokasi untuk dibangun hunian tetap bagi mereka. Apabila telah ditetapkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Pu Pera) yang bertugas memvangun hunian tetap di lahan yang disediakan. "Nanti Kemensos membantu untuk mengisi hunian tetap yang telah dibangun," papar Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan era Presiden Abdurrahman Wahid itu. 

Tak hanya memperhatikan kebutuhan jasmania saja, pemerintah juga memberi atensi besar untuk psikologis korban. Terutama bagi korban anak-anak. Kemensos menyiagakan pekerja sosial (peksos) untuk trauma healing. Seperti yang nampak di posko pengungsian di Gor Tajimalela, Sumedang. Anak-anak tampak berkumpul dan diajak menggambar dan mewarnai. Kegiatan ini diharapkan bisa sejenak membantu melupakan kesedihan mereka. 

Dalam kesempatan sama, Wakil Bupati Garut Helmi Budiman turut menyanggupi proses relokasi bagi warga. Pihaknya akan mulai menginventarisasi lahan mana saja yang cocok untuk relokasi ini. Ia sudah memiliki gambaran di beberapa titik. ”Kami memiliki beberapa lahan yang apakah itu cocok atau tidak harus dilihat lagi ya,” ujarnya. 

Sambil menunggu hal itu, Helmi mengaku sudah menyiapkan rusun yang ada di daerah Garut. Bila berkenan, rusun bisa digunakan untuk 130 kepala keluarga (KK). Dari catatan BPBD Garut sendiri, setidaknya ada 380 unit rumah yang mengalami kerusakan parah bahkan rata dengan tanah. ”Tapi untuk saat ini fokus kita masih ke penanganan dan pencarian korban,” tegasnya.

Helmi mengatakan, ada beberapa kebutuhan pengungsi yang sejatinya mendesak dipenuhi. Kebutuhan itu mencakup, makanan dan minuman, air bersih, obat-obatan dan alat-alat simple untuk konstruksi, seperti pacul dan linggis. Alat ini digunakan untuk menyisir dan membersihkan reruntuhan. 

Ketua harian PMI Ginanjar Kartasasmita turut mengeluhkan kurangnya alat donor darah. Pasalnya, yang ada di RSUD dr Slamet hampir seluruhnya rusak karena banjir. Padahal, banyak kantong darah yang diperlukan untuk operasi. ”Jadi harus dibantu pemerintah. Untuk sementara, darah kami kirim dari bandung ke RS,” ungkapnya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei mengatakan, Kepala BNPB juga melaporkan bahwa hingga Rabu malam (21/9) korban meninggal mencapai 23 orang sedangkan 18 lainnya masih dalam pencarian. Tim pencarian korban yang tergabung dari BPBD, Badan SAR Nasional, TNI, Polri, PMI, Tagana, dinas-dinas terkait, relawan dan masyarakat sampai saat ini masih melakukan pencarian.

Sedangkan untuk pengungsi yang terpusat di pos pengungsian Makorem 062 TNI diakui dalam keadaan baik. Pemerintah daerah Garut pun mengaku sudah menyiapkan rusun dengan kapasitas 100 orang untuk mengakomodasi korban lainnya. Menurut Data BPBD Garut, saat ini pengungsi berjumlah 433 jiwa. 

BNPB sudah mengucurkan bantuan logistik senilai Rp2 miliar untuk selain kucuran dari BPBD Garut dan BPBD Provinsi Jawa Barat. Bantuan tersebut berupa makanan siap saji, selimut, tikar, tenda, pakaian sekolah dan lain-lain. ’’Dana Siap Pakai dari Pemerintah untuk mendukung operasional tanggap darurat sebesar Rp 400 juta juga siap,’’ ungkapnya.

Hal tersebut juga disebutkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PU telah mengerahkan tujuh mobil tangki, 17 hidran umum, 20 toilet bongkar pasang, satu truk tinja dan 200 jeriken air di titik pengungsian. 

Bantuan tersebut terus bersiaga di enam titik pengungsian. Yakni di Rusun Gandasari Indah, Cimacan, Jalan Pembangunan, Kantor Korem, Paminggir, RSUD Garut, Kantor Dinas Tenaga Kerja Garut. Selain itu, pihaknya juga menyiapkan rumah susun setinggi lima lantai yang terdiri dari 98 unit tipe 28 di Desa Mangku Rakyat untuk menjadi lokasi pengungsian. 

’’Di sana sudah ada dua hidran umum dengan kapasitas 2 ribu liter siap sedia. Sampai sekarang 30 keluarga sudah mengungsi di lokasi tersebut,’’ ungkapnya.

Sementara untuk kerusakan yang Desa Kaum Lebak, kerusakan pada prasarana disini tidak terlalu parah. "tanggul kita masih bagus. Diperkirakan justru kalau tidak ada tanggul bablas semua," tutur Menteri Basuki. Disamping tanggul sungai di Desa Kaum Lebak, Kementerian PUPR juga akan memperbaiki tanggul dilokasi lainnya yang runtuh.

’’Saya sudah bilang pada Danrem dan bupati. Kalau mereka setuju kita bangun rusun sambil menata kawasan disitu, kira-kira ada dua rusun yang siap mereka tempati. Satu rusun untuk purnawirawan dan satu lagi untuk masyarakat,’’ jelasnya.

Di sisi lain, Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menyoroti, banjir bandang Garut memang berdampak kepada fasilitas publik di daerah tersebut. Salah satunya, sekolah-sekolah Garut. Data Dinas Pendidikan Kabupaten Garut menyebutkan 11 sekolah dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas terdampak karena bencana ini.

’’Karena itu, kegiatan sekolah pada hari pertama pascabencana akan diliburkan. Sedangkan pada hari kedua dilakukan pemanfaatan gedung secara bersama-sama,’’ terangnya. 

Dua sekolah yang rusak parah yaitu SDN Sukaratu 1 Banyuresmi dan SMP PGRI. Mereka yang harus menggunakan gedung lain. Sedangkan, sekolah-sekolah yang lain masih tetap menggunakan sekolahnya masing-masing. ’’Dinas Pendidikan Kabupaten Garut menyebutkan perkiraan kerugian mencapai Rp1,4 miliar,’’.

Sementara Direktur Eksekutif Disaster Victim Identification Mabes Polri Kombespol Anton Castilani mengatakan bahwa berdasarkan laporan terakhir pukul 18.00 terdapat 26 korban yang meninggal dunia dan 23 orang yang berstatus hilang. ”Ini masih bersifat sementara ya,” paparnya.

Untuk korban meninggal terdiri dari delapan orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Dia menuturkan bahwa semua korban meninggal ini telah teridentifikasi. ”Semua yang meninggal sudah diketahui identitasnya,” terangnya.

Untuk korban hilang dipastikan ada 15 perempuan, enam lelaki dan dua anak-anak. Semuanya masih diupayakan untuk pencarian. ”Bisa jadi, nanti akan terus berkembang ya,” papar polisi dengan tiga melati di pundak tersebut. (mia/bil/idr)

Berita Terkait