Pemekaran DOB Ditangguhkan

Pemekaran DOB Ditangguhkan

  Rabu, 5 Oktober 2016 10:11
RANGKUL: Gubernur Kalbar Drs Cornelis, MH menyambut kehadiran Mendagri Tjahjo Kumolo sebelum rapat kerja dengan DPR RI dimulai. ISTIMEWA

Berita Terkait

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis menilai penangguhan pemekaran Daerah Otonomi Baru lebih realistis. Pembenahan daerah pemekaran yang telah ada dipandang lebih mendesak ketimbang pemekaran. Di wilayah Kalbar, misalnya. Ada beberapa kabupaten yang sampai saat ini batas wilayahnya belum tuntas sehingga perlu adanya pembenahan. “Sementara ini pemekaran wilayah baru tidak memungkinkan mengingat saat ini keuangan negara (pusat maupun daerah) tidak memungkinkan,” kata Cornelis saat menyampaikan saran pada rapat  kerja dengan Komite I DPD RI  dengan Menteri Dalam Negeri. 

Rapat tersebut dalam rangka Konsolidasi Nasional Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang berlangsung di Gedung Nusantara V MPR /DPR/DPD RI, Jalan Gatot Subroto Senayan Jakarta Pusat, Selasa ( 4/10).

Dalam Rapat Mendagri dengan Komite I DPD RI dengan Gubernur, Bupati/ Wali Kota se-Indonesia itu juga dilakukan penandatanganan kesepakatan DPD RI dengan Gubernur dan Mendagri. Kesepakatan tersebut menyebutkan bahwa 2017 merupakan momentum dilaksanakan DOB bagi wilayah yang dimekarkan, termasuk di Kalimantan Barat. 

Namun Gubernur Cornelis tidak ikut menandatangani kesepakatan tersebut, termasuk Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, yang sekadar menyaksikan. Pemekaran suatu wilayah, kata Cornelis, sudah barang tentu menyangkut berbagai pembiayaan, misalnya kantor instansi vertikal seperti kodim, kejaksaan, korem, dan pengadilan. 

“Semuanya itu memerlukan dana dan biaya dari pusat. Selain itu juga menyangkut masalah SDM, rekrutmen PNS, sedangkan sekarang moratorium. Selain itu dari segi  kedudukan dalam jabatan, kan harus ada diklat," ungkap Cornelis.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, saat ini ada 213 usulan Daerah Otonomi Baru yang sudah diterima oleh Kemendagri. Meski begitu, momentum DOB tidak mungkin pada 2017. Kemendagri dan Kemenkeu telah menghitung beratnya kondisi keuangan negara. Sementara pemekaran Daerah Otonomi Baru perlu syarat mendasar untuk dimekarkan  seperti  batas wilayah, juga kemampuan daerah induk dalam anggaran. 

Meski begitu, Gubernur Cornelis mengatakan, Pemprov Kalbar berkomitmen penuh  dalam kebijakan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di provinsi ini. Tentu dengan berpedoman  kepada aturan yang berlaku, dalam hal ini adanya desain besar penataan  daerah (desartada) yang diterbitkan oleh  Mendagri di dalam Desartada tahun 2015. 

“Pembentukan dan pemekaran daerah sebagai salah satu  bentuk dalam penataan daerah, guna untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan  pemerintahan daerah dalam mempercepat  kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan  kualitas tata kelola pemerintahan, serta meningkatan daya saing  nasional  dan daya saing daerah dalam memelihara keunikan  adat, tradisi dan budaya  daerah,” ungkap Cornelis. (Nasir Humas Pemprov)

 

Berita Terkait