Pemberdayaan Lima Kabupaten

Pemberdayaan Lima Kabupaten

  Rabu, 28 September 2016 09:30
KOMITMEN: Gubernur Kalbar Cornelis menandatangani perbaikan tata kelola TKI di Kalbar. HUMPRO KALBAR

Berita Terkait

LIMA kabupaten di Kalimantan Barat menjadi wilayah pilot project Program Poros Pelatihan dan Pemberdayaan TKI Daerah Perbatasan. Ini merupakan program untuk mengurangi jumlah TKI ilegal yang masuk ke Malaysia. 

Lima kabupaten itu berbatasan langsung dengan negara tetangga yakni Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu. 

Kepala BNP2TKI Nusron Wahid menyebutkan ada tiga teborosan layanan dalam program tersebut. Di antaranya Kantor Layanan Terpadu Satu Pintu, Layanan Deportasi Terintegrasi dan Layanan Pemberdayaan TKI produktif dan keluarganya. 

Nurson optimis penanganan TKI ilegal itu semakin baik melalui terobosan layanan pada program ini. “Diharapkan jumlah TKI ilegal bisa semakin dikurangi,” harapnya. 

Nurson menilai sebagai pahlawan devisa negara sudah seharusnya pelayanan yang diberikan ke TKI seperti layaknya investor. Karena itu, para TKI ini berhak mendapatkan pelayanan yang baik.

Karena itu dia berharap melalui program ini lima Kabupaten di Kalimantan Barat yang dekat dengan perbatasan menjadi daerah yang bebas dari calo TKI dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Dia menyebutkan pelayanan satu pintu ini akan mengintegrasikan layanan untuk TKI. Layanan itu meliputi administrasi kependudukan, ketenagakerjaan, SKCK, serta keimigrasian. Layanan yang disediakan nantinya berbasis sistem informasi, non-tunai dan terintegrasi. 

“Dengan beroperasinya layanan ini bisa menghapus praktik pencaloan,” harapnya. 

Pimpinan KPK Basarla Panjaitan mengatakan dengan berjalannya Program Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan TKI Daerah Perbatasan maka diharapkan layanan TKI menjadi layanan yang transparan, murah, cepat dan bebas praktek korupsi.

Karena itu, lanjut dia, KPK tidak hanya mendorong jalannya program ini tetapi juga melakukan pengawasan dari pembenahan tata kelola layanan TKI. 

Gubernur Kalimantan Barat Cornelis memastikan dukungan dalam program yakni dengan merevisi peraturan gubernur tentang penanganan TKI sehingga sesuai dengan konsep program yang mendekatkan pelayanan ke kabupaten. 

“Karena itu saya memiiih lima kabupaten yang dekat dengan perbatasan Malaysia untuk menjadi titik Iokasi pelaksanaan program ini,” tuturnya.

Dijelaskannya, program Poros Sentra Pelatihan Dan Pemberdayaan TKI Daerah Perbatasan ini merupakan rangkaian pembangunan infrastruktur layanan TKI terintegrasi yang dimulai dari beroperasionalnya kantor Iayanan terpadu di Nunukan sejak 16 Februari 2016.

Komitmen bersama untuk menuntaskan permasalahan yang terus dihadapi oleh TKI Illegal yang bekerja di Malaysia ditandai dengan penandatangan Komitmen Bersama Program Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan TKI Daerah Perbatasan. 

Penandatanganan komitmen itu dilakukan Gubernur Kalimantan Barat, Bupati Sanggau, Bupati Sambas, Bupati Sintang, Bupati Bengkayang, Bupati Kapuas Hulu, Walikota Pontianak, Kepala BNP2TKI, Dirjen Binapenta Kemenaker, Perwakilan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Duta Besar RI Untuk Malaysia, Kepala Kantor Wllayah Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Kepala Perwakllan Bank Indonesia Kahmantan Barat, Kepala OJK Kalimantan Barat, Kapolda Kalimantan Barat, Kepala Kantor WIIayah BPJS Kalimantan Barat, dan Pimpinan KPK.

“Bersama dengan KPK dan kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan membenahi tata kelola layanan TKI melalui Program Poros Pelatihan dan Pemberdayaan TKI Daerah Perbatasan,” pungkasnya. (mse)

  

 

    

Berita Terkait