Pembatasan APK jadi Sorotan

Pembatasan APK jadi Sorotan

  Rabu, 30 March 2016 09:28
GELAR FGD: KPU Kabupaten Kapuas Hulu menggelar FGD dalam rangka evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak Desember lalu. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Setda Kapuas Hulu, kemarin (29/3). MUSTA’AN/PONTIANAK POST

Berita Terkait

PUTUSSIBAU – Untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada 2015 di Kabupaten Kapuas Hulu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat menggelar focuss group discussion (FGD) di Aula Sekertariat Daerah Kapuas Hulu, Selasa (29/3) pagi. Forum tersebut membahas berbagai tahapan Pilkada di kabupaten ini.

Salah satu yang menjadi fokus adalah terkait alat peraga kampanye (APK). Salah seorang perwakilan partai politik, Sadiq Asdarkhan, menyarankan bahwa berdasarkan pelaksanaan Pilkada lalu, bahan APK perlu ditingkatkan. "Kalau bisa diserahkan saja dengan timses (tim sukses), sehingga pilkada lebih meriah," terangnya saat mengikuti FGD tersebut.

Senada dengan Sadeq, sesepuh masyarakat Putussibau, Zainudin, berpandangan jika langkah pemerintah yang memutuskan KPU mengambil alih pemasangan APK, sudah tepat. Hal itu, menurut dia, baik untuk pemerataan APK bagi masing-masing pasangan calon (paslon), sehingga para peserta Pilkada tak merasa dirugikan. "Ini bukti bahwa menang di Pilkada bukan mengedepankan perang alat peraga, tapi visi misi pembangunan," ujarnya.

Tokoh Ikatan Cendikiaan Muslim Indonesia Kabupaten Kapuas Hulu ini menilai pelaksanaan pilkada oleh KPU beberapa waktu lalu sudah cukup baik. Hanya, diakui dia, diperlukan evaluasi saja di beberapa tahapan, untuk ditingkatkan agar jadi lebih baik.

Sementara itu, komisioner KPU Kabupaten Kapuas Hulu, Ahmad Yani, menyebutkan jika kampanye Pilkada lalu adalah 101 hari. Memang, diakui dia, ada pembatasan APK dari aturan dari KPU di tingkat Pusat. Tunjuan pembatasan APK tersebut, menurut dia, adalah untuk perimbangan bagi setiap paslon.

"Ini bukan bermaksud membatasi ruang gerak paslon, ada pola lain untuk memperkenalkan paslon," tuturnya. Dengan terfokus pada KPU, titik pemasangan APK, dipastikan dia, menjadi lebih tertib. Kalau diserahkan ke tim, dia bahkan khawatir, terpampang pada sejumlah tempat yang kurang tepat. "Intinya APK  ini jangan mengganggu estetika kota," terang Yani.

Pengurus Muhammadiyah Kapuas Hulu ini mengakui jika pihaknya sempat terlambat dalam pemasangan APK. Hal itu, diakui dia, dikarenakan tahapan pilkada yang mepet. "Ini terkait penetapan pasangan calon waktu itu. Pasti jadi masalah kalau paslon belum ditetapkan, (sementara) APK sudah dicetak," bebernya.

Sedangkan ketua KPU Kabupaten Kapuas Hulu, Lisma Roliza, memastikan, terkait APK, mereka telah berkoordinasi kepada masing-masing paslon. APK tersebut, menurut dia, dicetak sesuai dengan kemampuan anggaran yang dibantu Pemda Kapuas Hulu. "Ini sudah disepakati sebelumnya bersama timses paslon," tegas Lisma.

Diakui dia jika APK memang dimaksudkan untuk mengenalkan paslon. Akan tetapi, dia menambahkan, ada beberapa cara lain seperti tatap muka yang justru lebih efektif mengenalkan paslon. "Kalau terlalu banyak APK akan menjadi pemborosan,” papar dia.(aan)

Berita Terkait