Pembangunan Pasar Semitau Berlanjut

Pembangunan Pasar Semitau Berlanjut

  Rabu, 6 January 2016 09:08
PASAR : Pembangunan pasar Semitau yang sempat terkendala akan dilanjutkan.MUSTA’AN/PONTIANAKPOST

PUTUSSIBAU—Pembangunan pasar tradisional Semitau di kota kecamatan Semitau yang sempat terhenti karena putus kontrak, akan berlanjut. Proyek bersumberkan dana DAK (dana alokasi khusus) itu penyelesaiannya apakah gunakan dana APBD Kabupaten atau APBN, belum bisa dipastikan, karena Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kapuas Hulu akan berkoordinasi ke Pempus.

Kepastian akan dilanjutkannya pembangunan pasar tradisional Semitau disampaikan Petrus Kusnadi, S. Sos MSi Kadis Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kapuas Hulu. Dikatakan, untuk pembangunan Pasar Tradisional di Kecamatan Semitau yang sempat terhenti karena putus kontrak akan berlanjut hanya saja belum dipastikan apakah menggunakan dana APBD kabupaten atau APBN.

“Akan kami usulkan untuk penyelesaiannya, apakah melalui anggaran PAD atau Pusat. Karena proyek tersebut bersumber dari DAK,” jelasnya, Selasa (5/1). Dijelaskan, kelanjutan pembangunan pasar itu dilakukan setelah pihaknya menyampaikan terlebih dahulu laporan kepada pemerintah pusat (Pempus), hanya saja Disperindakop Kapuas Hulu harus sampaikan laporan terlebih dahulu.

Laporang yang disampaikan itu berupa tahapan pekerjaan yang sudah dilaksanakan dan baru bisa di anggarkan kembali untuk menyelesaikannya. “Mudah-mudahan tahun depan bisa dianggarkan sehingga pasar tersebut bisa dimanfaatkan sesuai yang diharapkan masyarakat,” jelasnya. Pekerjaan pasartradisional itu baru selesai sekitar 82 persen dari proges pekerjaan yang seharusnya dikerjakan.

Mantan Kadis Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ini  mengaku sudah beberapa kali melayangkan surat peringatan kepada kontraktor agar bisa menyelesaikan pekerjaannya, akan tapi ternyata pihak kontraktor tidak bisa menyelesaikannya. “Pengerjaan pasar itu dilaksanakan CV. Kahuripan dengan nomor surat perintah kerja (SPK) 027/94/DDPK/Set-C tahun anggaran 2015 yang lalu,” kata Kusnadi.

Dijelaskan, kontrak kerja pembangunan berakhir 17 Desember 2015. Karena belum ada kejelasan penyelesaian pembangunan, pihaknya bersama PPK tidak berani mengeluarkan Berita Acara (BA) atas pekerjaan tersebut.“Kami meminta kontraktor melakukan pencairan tahap akhir dengan syarat, jaminan pencairan. Sehingga dana itu bisa dicairkan dan kembali ke kas negara,” ucap Kusnadi.(aan)