Pelayanan Umrah Tidak Sesuai, Masyarakat Mesti Berani Lapor

Pelayanan Umrah Tidak Sesuai, Masyarakat Mesti Berani Lapor

  Jumat, 16 March 2018 11:00
Mi’rad

Berita Terkait

PONTIANAK - Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah, Kanwil Kemenag Provinsi Kalbar, Mi’rad meminta masyarakat untuk berani melaporkan atau mengadukan pelayanan umrah yang tidak sesuai. Pihaknya, kata dia, berupaya sebisa mungkin mencegah terjadinya penipuan terhadap masyarakat, atau pun pelayanan yang tidak sesuai. “Kami tunggu laporan masyarakat,” terangnya kepada Pontianak Post. 

Mir’ad mengimbau masyarakat jangan mudah tergiur biaya perjalanan umrah yang terlalu murah. Biaya minimal ditetapkan sebesar Rp20 juta.  “Biaya minimal Rp20 juta, di bawah itu masyarakat harus bertanya-tanyalah. Cukup tidak di bawah Rp20 juta untuk biaya umrah,” jelasnya. 

Sebaliknya, kata Mi’rad, ketika biaya umrah melebihi Rp30 juta, maka jemaah harus bisa memastikan pelayanan yang didapatkan berkualitas. “Kalau di atas Rp30 juta itu pelayanan  sangat bagus sekali. Standar hotelnya diatas bintang tiga, pelayanan baik. Itu di atas Rp30 juta. Sudah sangat baik,” katanya. 

Jika biaya yang dikeluarkan di atas Rp30 juta, namun penginapannya jauh, bahkan pelayanan sangat mengecewakan, segera melaporkan. Pihaknya akan menindaklanjuti travel tersebut untuk dievaluasi pelayanan yang diberikan. 

Dia mengatakan, Kalbar memiliki 29 travel, baik yang berkantor pusat di Pontianak maupun cabang. Dari 29 tersebut, ada satu atau dua travel yang bermasalah, sedangkan yang lainnya berjalan dengan baik. 

“Satu dua yang bermasalah, kesannya seolah kami teledor. Tidak. Kesalahan bisa terjadi pada siapa pun. Tidak berarti mereka melakukan kesalahan, tidak dibina. Kami sudah melakukan pembinaan,” jelasnya.

April mendatang, pihaknya, akan mengundang travel umrah yang ada di Kalbar untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut. “Sudah konfirmasi dengan Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus. Dia berkenan hadir untuk melakukan pembinaan,” tambahnya. 

Pada travel yang bermasalah, lanjut dia, telah dilakukan upaya pemanggilan, bahkan sampai pada pembekuan operasional. Seperti pada First Travel dan Hanin Tour yang sudah dibekukan izinnya. Sementara untuk PT SBL dan Abu Tour kata dia masih dalam proses. 

“Kalau dibekukan artinya mereka tidak bisa beroperasi lagi sampai mereka menyelesaikan permasalahan. Sampai memberangkatkan semua jemaahnya. Kalau sudah melakukan perbaikan, bisa beroperasi kembali,” kata dia. 

Jika ternyata harus melakukan pencabutan izin, maka kata Mi’rad harus melewati proses pengadilan. Dalam pengawasan, pihaknya tidak bisa langsung memberikan sanksi. Harus diklarifikasi terlebih dulu permasalahan yang terjadi. Sanksi yang diberikan juga disesuaikan dengan tingkat kesalahan.

“Permasalahannya apa dulu, apa disana kena tipu, atau memang mengambil profit yang terlalu besar,” pungkasnya. (mrd) 

Berita Terkait