Pedagang Polisikan Bupati

Pedagang Polisikan Bupati

  Rabu, 8 November 2017 10:04
LAPORKAN BUPATI: Salah seorang pedagang eks Pasar Haji Bujang Hamdi menyampaikan laporan atas pembongkaran paksa tempat mereka berjualan, kemarin (7/11) di Mapolres Ketapang. (kanan) Para pedagang yang terdiri 247 orang mendatangi Mapolres, melaporkan Bupati. AHMAD SOFI/PONTIANAK POST

Berita Terkait

KETAPANG – Pembongkaran paksa bangunan Pasar Haji Bujang Hamdi oleh Pemerintah Daerah Ketapang berujung pelaporan ke pihak kepolisian. Ratusan pedagang yang bangunannya dirobohkan pada 21 Oktober lalu, mendatangi Polres Ketapang pada Selasa (7/11) siang.

Sebanyak 247 pedagang mendatangi Polres dan melaporkan Bupati Ketapang, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan; serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Ketapang, atas pengrusakan bangunan di atas tanah pribadi. Salah satu perwakilan pedagang, Jamaludin, mengatakan, pembongkaran terhadap bangunan pasar tersebut adalah tindakan semena-mena. Pasalnya, bangunan tersebut milik pribadi mereka dan berdiri di tanah pribadi. "Makanya hari ini kita melaporkan Bupati, Kasatpol PP, dan Kepala Disperindag ke polisi," kata Jamal, sapaan karibnya.

Ia menjelaskan, atas pembongkaran paksa tersebut, seluruh bangunan yang ada di pasar tersebut rusak. Disebutkan dia, mulai dari bangunan pasar, lapak, hingga fasilitas lainnya. "Jadi kami minta ganti rugi segalanya. bukan hanya materi, tapi barang-barang dan alat untuk dagang yang dihancurkan," tuntut Jamal.

Jamal menungkapkan, dari 300 lebih pedagang yang berjualan di pasar tersebut, di mana sebanyak 247 pedagang melapor ke polisi. Masing-masing pedagang mengaku rugi akibat pembongkaran tersebut. Total kerugian ditaksir mereka mencapai Rp700 juta. "Kami mencari keadilan. Kerugian ini harus diganti," tegas Jamal.

Jamal juga menegaskan, apapun yang terjadi, mereka tetap akan menempuh jalur hukum. Karena, menurutnya, para pedagang menjadi korban kriminalisasi. "Kami dilarangan berdagang. Jika pasar ini ilegal, kami minta berikan izin. Itu bukan tanah negara, tapi itu tanah pribadi," harapnya.

Ketua Front Perjuangan Rakyat Ketapang (FPRK), Isa Anshari, mengaku sengaja mendampingi para pedagang melapor ke pihak kepolisian, demi menuntut keadilan untuk para pedagang. Isa menganggap pembongkaran paksa tersebut melanggar Hak Asasai Manusia (HAM)."Kami melaporkan Bupati, Pol PP, dan Disperindag yang telah melakukan pembongkaran paksa terhadap bangunan dan lapak pedagang yang berdiri di atas tanah pribadi pada 21 Oktober 2017. Kita menyampaikan dan menuntut Pemda Ketapang mengganti rugi yang telah merusak bangunan tersebut," kata Isa.

Isa bahkan berjanji akan membawa perkara ini ke ranah hukum hingga ke pengadilan. "Bukti sudah diserahkan kepada Polres Ketapang. Ada sekitar 247 pedagang yang mengalami kerugian dari 300 pedagang saat dilakukan pembongkaran paksa. Kita tidak akan berhenti sampai di sini. Kami akan terus menuntut Bupati, Pol PP, dan Disperindag untuk bertanggung jawab atas kerusakan ini," jelasnya.

Ia menegaskan, tidak ada hukum yang membenarkan Pemda untuk melakukan penggusuran paksa, apalagi sampai merobohkan bangunan yang jumlahnya cukup banyak di atas tanah pribadi. "Total kerugian sekitar Rp700 juta. Itu di luar ruko milik pedagang sembako. Hanya sayur, ikan, dan dan daging," ujarnya.

"Setelah ini kami juga akan menemui Komnas HAM dan Ombusman untuk melaporkan pelanggaran HAM yang dilakukan Bupati. Kami juga akan melengkapi dokumen dan fakta," janjinya. (afi)

Berita Terkait