PDAM Kalbar Bubar

PDAM Kalbar Bubar

  Jumat, 15 April 2016 09:05
PIPA: Pipa PDAM milik Kota Pontianak yang dipasang untuk kebutuhan air bersih warga. Sementara PDAM Provinsi Kalbar telah direkomendasikan untuk dibubarkan karena tidak visibel. TIMBUL/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

PONTIANAK - Sepuluh tahun sudah usia Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi Kalbar. Tetapi hingga sekarang tak memberi manfaat bagi kepentingan masyarakat. Kini, perusahaan tersebut terancam dibubarkan.

Rencana pembubaran ini terungkap dari surat yang ditandatangani Sekretaris Pemerintah Provinsi Kalbar Zeet Hamdy Assovie. Surat tersebut bernomor 330/Ekbang/2016 tentang Pembentukan Tim Kajian Likuidasi Pembubaran PDAM Provinsi Kalbar. 

Tim diketuai Sawon Subandiyo dari kelompok pakar staf ahli Ketua DPRD Provinsi Kalbar. Anggota tim terdiri atas tiga orang yakni Silvester Ansel Urep dan Rosyadi yang berprofesi sebagai dosen Fakultas Ekonomi Untan, serta Samadi yang saat ini sebagai staf pada kelompok pakar staf ahli Ketua DPRD Provinsi Kalbar.

Dalam surat itu disebutkan tim kajian likuidasi melakukan persiapan dan pengumpulan data untuk upaya pembubaran PDAM Provinsi Kalbar. Tim juga melakukan kajian terhadap laporan keuangannya, kajian terhadap bukti pengeluaran yang sah, dan melakukan konsultasi dan mengonfirmasi dengan instansi terkait yakni BPK, APIP, atau jasa konsultan. Nantinya tim akan memberikan pendapat terhadap hasil kajian atas laporan keuangan PDAM Provinsi Kalbar, serta menyampaikan laporan itu kepada Gubernur Kalbar melalui Biro Ekonomi dan Pembangunan. 
Saat dikonfirmasi, Zeet membenarkan keberadaan surat tersebut. 

“Surat itu benar dan itu tandatangan saya,” ujar Zeet.

Zeet menjelaskan pembubaran ini merujuk pada hasil audit BPK. Temuan BPK menyatakan keberadaan PDAM tak efektif. Institusi tersebut menyarankan dilakukan pembubaran.

Tak hanya berdasarkan pada hasil audit BPK, Zeet menyatakan sejak setahun dirinya menjadi sekda dan Gubernur Cornelis menjabat, pihaknya sudah membahas berbagai upaya pembubaran PDAM Provinsi Kalbar. Bahkan sejak lama Pemprov Kalbar tak lagi mengucurkan dana untuk perusahaan tersebut.

“SK Gubernur untuk pembubaran ada, tetapi proses pembubaran yudisial harus melalui perda juga,” kata Zeet.

Menurut Zeet, dirinya tak mengetahui secara pasti alasan pemerintah saat itu membentuk PDAM Provinsi Kalbar. 

“Dasar pemerintah membentuknya kami juga tak mengetahui karena tak berada dalam posisi itu. Tetapi tentu mereka berpikir bahwa provinsi bisa mencari sumber air baku untuk dijual kepada kabupaten/kota,” ungkap Zeet. 

Dasar hukum pendirian PDAM Provinsi Kalbar berupa Perda Nomor 2 Tahun 2006. Perda ditandatangani Gubernur Usman Jafar yang menjabat saat itu pada 20 April 2006. Terdapat juga tandatangan Sekda Provinsi Kalbar saat itu, Syakirman.

Dalam perda disebutkan pertimbangan pendiriannya untuk terselenggaranya penyediaan air minum. Diperlukan usaha-usaha maksimal dan simultan sehingga kebutuhan air minum dapat terpenuhi. Apalagi air minum merupakan sumber kehidupan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Untuk meningkatkan penyediaan air minum dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kalbar, perlu adanya PDAM sehingga didirikanlah PDAM Provinsi Kalbar.

Perda juga menyebutkan perusahaan ini merupakan badan hukum yang berkedudukan dan berkantor pusat diibukota Provinsi Kalbar. Jika dianggap perlu, dapat didirikan kantor cabang, perwakilan, dan anak perusahaan dalam wilayah provinsi. 

Modal PDAM provinsi seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Modal dasarnya sebesar Rp50 miliar. Modal yang disetor saat pengesahan perda sebesar Rp1 miliar. Penambahan modal selanjutnya diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dengan persetujuan DPRD.

Pengurus PDAM provinsi terdiri atas direksi dan badan pengawas. Direksi terdiri atas sebanyak-banyaknya tiga orang dan sekurang-kurangnya dua orang. Berdasarkan pertimbangan tertulis Badan Pengawas dan gubernur, direksi dapat mendirikan kantor cabang, perwakilan, dan anak perusahaan. Direksi dapat mengadakan perjanjian atas nama PDAM provinsi yang berlaku dalam jangka waktu lebih dari tiga tahun, mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi, memindahtangankan atau membebani benda tak bergerak, mengadakan investasi baru, penyertaan modal dalam perusahaan lain, serta mengadakan tindakan lain yang dipandang perlu. 

Kemudian terbit Perda Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemprov Kalbar pada PDAM Provinsi Kalbar. Perda ini ditandatangani Gubernur Kalbar, Cornelis dan Sekda Syakirman. 

Dalam perda disebutkan modal disetor Pemprov Kalbar pada PDAM Provinsi Kalbar hingga 31 Desember 2007 sebesar Rp1 miliar. Perda Nomor 18 Tahun 2008 ini sebagai dasar hukum SK Gubernur Kalbar Nomor 2006 tanggal 18 Desember 2006 yang telah memberikan penyertaan modal kepada PDAM sebesar Rp1 miliar. Sebelumnya penyertaan modal itu belum ditetapkan dalam perda. 

Saat dikonfirmasi lebih lanjut, Zeet membenarkan adanya penyertaan modal sebesar Rp1 miliar tersebut. Penyertaan modal diberikan dalam bentuk hibah.

“Diberikan saat (direksi) zaman Pak Ibrahim Basri. Karena itu lembaga yang dibentuk dengan sah, digunakan untuk operasional,” jelas Zeet.

Zeet menambahkan saat ini hasil kajian dari tim kajian likuidasi pembubaran PDAM sudah ada. Hasil itu diberikan kepada Biro Ekonomi dan Pembangunan dan nantinya akan dibuat rancangan perda pembubaran.

“Hasilnya bisa ditanyakan kepada Biro Ekbang,” timpal Zeet.

Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Kalbar, Suprianus Herman membenarkan adanya hasil kajian dari tim tersebut. Hasil rekomendasi tim menyatakan keberadaan PDAM Provinsi Kalbar tak layak dan tak visibel. Dari sisi ekonomi keberadaannya juga tak menguntungkan. 

“Jadi rekomendasinya dibubarkan,” kata Herman, kemarin.

Menurut Herman, raperda pembubaran sudah diusulkan ke Biro Hukum Setda Provinsi Kalbar. Tahun ini akan dimasukkan dalam program legislasi daerah dan diajukan ke DPRD Provinsi Kalbar.
“Menjadi prioritas untuk pembubarannya. Karena pendiriannya berbentuk perda, pembubarannya juga harus dengan perda,” tutur Herman. (uni) 

Berita Terkait