PD Kapuas Indah Bakal Dibubarkan

PD Kapuas Indah Bakal Dibubarkan

  Rabu, 4 November 2015 07:53
Gambar dari Internet - www.panoramio.com

PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak akan membubarkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kapuas Indah. Perusahaan itu dianggap tidak sehat. Raperdanya saat ini tengah digodok di DPRD.Wali Kota Pontianak Sutarmidji mengatakan selama ini Kapuas Indah tidak banyak mengumpulkan laba, hanya sekitar Rp100 juta per tahun. Pendapatan itu berbanding terbalik dengan aset yang dikelolanya. “Asetnya lebih dari Rp40 miliar tetapi pendapatan hanya Rp100 juta. Ini tidak baik,” ungkapnya.

Pendapatan Rp100 juta yang selama ini diperoleh tidak sebanding dengan penyusutan aset. Alasan itu menjadi pertimbangan utama Pemkot Pontianak membubarkan perusahaan tersebut. “Perusahaan tidak maju-maju. Tidak sehat,” tegas Sutarmidji.Yang membuat Sutarmidji kesal, selama ini PD Kapuas Indah hanya mengelola pasar. Setiap bulan karyawannya menarik biaya sewa. Tidak ada pengembangan usaha yang mendatangkan hasil bagi pendapatan asli daerah. Sementara itu perusahaan harus membiayai operasional dan gaji karyawan.

“Cuma menagih retribusi. Seharusnya bisa usaha lain seperti buat parkir modern, buat titik-titik reklame, bangun pasar baru kemudian jual atau sewa,” ungkapnya.Satu hal lagi yang dianggap Pemkot Pontianak sebagai kesalahan besar, yakni sebanyak 524 kios disewa dalam waktu 15 tahun dengan harga Rp600 juta. Sutarmidji menilai angka itu tidak patut jika disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi saat ini. Harusnya nilai yang disewa jauh lebih besar dari harga tersebut.“Harga Rp600 juta itu hanya cukup bayar gaji karyawan selama dua tahun. Nah, 13 tahun karyawan mau dibayar pakai apa?”

Bagaimana dengan karyawan dan pengelolaan pasar yang akan ditinggalkan? Sutarmidji mengatakan karyawan yang dianggap produktif dan baik bakal diberi tempat pada perushaaan daerah lainnya, selebihnya di PHK dengan pesangon. Sedangkan pengelolaan pasar bakal diserahkan kepada dinas pasar. “Akan ada dinas pasar untuk mengelolanya nanti,” tutur Sutarmidji.

Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Herri Mustamin meminta pemkot melakukan kajian mendalam sebelum membubarkan Kapuas Indah. Untuk membubarkan suatu perusahaan harus dipikirkan penyelesaian masalah yang ditinggalkannya nanti. “Apakah ada utang piutang, kalau ada selesaikan. Apakah ada masalah hukum, nah nanti bagaimana penyelesaiannya. Ini akan membuat masalah nantinya kalau kajian tidak komprehensif,” paparnya.

Pada otonomi BUMD merupakan urat nadi keuangan daerah. Mestinya BUMD membawa manfaat bagi pendapatan, bukan sebaliknya. Menurut Herri dapat dipertanyakan mengapa suatu BUMD tidak bermanfaat. “Kalau mau dibubarkan ada apa? Mengapa Kapuas Indah tidak membawa manfaat. Ini yang harus dipahami,” ujarnya.Pembubaran Kapuas Indah juga akan membawa masalah baru, yakni dibukanya kesempatan membuka satuan kerja perangkat daerah baru (SKPD). Untuk hal ini, Herri tidak sependapat. “Lebih jauh lagi kajiannya kalau harus dibentuk SKPD baru. Justru tidak baik bagi daerah,” katanya.(hen)