PAUD dan Batas Desa jadi Sorotan

PAUD dan Batas Desa jadi Sorotan

  Sabtu, 20 Agustus 2016 10:16
BATAS TANAH: Salah seorang warga sedang menggali parit sebagai batas tanah mereka, dengan membuat parit batas sehingga akan menjadi jelas. MUSTA’AN/PONTIANAK POST

Berita Terkait

PUTUSSIBAU – Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan salah satu fokus pembangunan desa saat ini. Masing-masing desa diminta memperhatikan kelanjutan penyelenggaraan PAUD yang sudah dibentuk.

Selain PAUD, batas desa juga menjadi sorotan. Sebab, jika tidak diselesaikan persoalan batas desa, maka anggaran desa yang bersangkutan pada tahun anggaran 2017, akan dipotong sebesar 20 persen.

Pelaksanatugas (Plt) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kapuas Hulu, Abdullah Usman, mengatakan  bahwa untuk saat ini desa masih diberikan kesempatan untuk menyempurnakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mereka. Demikian juga dengan desa-desa yang sudah membentuk yayasan untuk pendirian PAUD, menurut dia, juga mesti diperhatikan keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan usia dini tersebut.

“Saya minta desa-desa yang sudah ada PAUD mesti segera disempurnakan kegiatan-kegiatannya. Karena PAUD merupakan salah satu prioritas pembangunan desa,” terang Abdullah. Kenapa PAUD menjadi kewenangan desa dan dianggarkan dalam anggaran desa? Karena, dijelaskan dia jika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah mengamanatkan bahwa pendidikan usia dini harus dikembangkan hingga ke desa-desa.

Pria yang juga menjabat Kepala Dinas Nakertransos Kabupaten Kapuas Hulu ini, menambahkan, selain persoalan pendidikan usia dini, masalah batas desa juga mesti diperhatikan oleh setiap desa dan kecamatan. Karena, diingatkan dia bagi desa yang belum menyelesaikan persoalan batas desa, maka anggarannya akan dipotong 20 persen. “Tahun depan sanksinya sudah berlaku, jadi mengenai batas desa mesti jadi prioritas utama desa,” tegasnya.

Abdullah yang didampingi Kasubbid Pengembangan Kapasitas Desa BPMPD Kabupaten Kapuas Hulu, Abdul Halim, kembali menegaskan, agar masing-masing camat bisa mengeluarkan rekomendasi supaya dana Alokasi Dana Desa (ADD) tidak dicairkan, kalau batas desa belum tuntas. “Masih ada 20 persen batas desa belum tuntas. Itu kami targetkan dalam waktu dekat ini sudah selesai semua,” terang dia.

Dikatakannya, dalam tahun 2016, per-Agustus, BPMPD bersama pihak terkait lain sudah selesaikan 30-an batas desa. Sementara, untuk batas antarkecamatan, diakui dia, memang masih ada belum di selesaikan. Tetapi, dia menambahkan bahwa hal itu merupakan kewenangan Bagian Pemerintahan di Setda Kapuas Hulu. “Kalau untuk batas kecamatan itu bukan kewenangan BPMPD, itu dibagian (Bagian) Pemerintahan Setda,” tukasnya.

Pendirian dan keberlangsungan PAUD yang didirikan oleh desa dan batas desa, diakui dia, memang menjadi titik fokus kegiatan desa. Demikian juga dengan penyediaan listrik desa sebagai sesuatu yang tak dipungkiri dia. “Untuk listrik desa, sudah ada solusinya, melalui PLTS. Nanti bisa difasilitasi bagi desa yang membutuhkan. Karena itu kerja sama dengan pihak ketiga,” jelasnya. (aan)

Berita Terkait