Patiware Harus Taat Putusan

Patiware Harus Taat Putusan

  Senin, 28 March 2016 10:09
Foto: Sejumlah warga dan aparat di lokasi lahan yang sudah dieksekusi PN Singkawang pada Rabu tanggal 30 Januari 2012 Silam. HARI/PONTIANAK POST

Berita Terkait

SINGKAWANG--Pengacara Djong Sumantri, Arry Sakurianto,SH meminta kepada PT. Patiware untuk mentaati hukum. Patiware harus segera mundur dari lokasi yang sudah dieksekusi PN Singkawang pada Rabu tanggal 30 Januari 2012 Silam. Aparat Polres Bengkayang dan Satpol PP dan juga TNI, yang ada dilokasi eksekusi harus segera menarik diri. Kalau tidak, pihaknya akan laporkan ke komando yang lebih tinggi seperti Kapolda, Pangdam, dan Kemendagri.

 “Perlu diketahui bersama bahwa lahan itu adalah milik Djong Sumantri yang mana Djong Sumantri pernah bersengketa lahan tersebut dengan PT. Patiware Perintis Makmur (PPM). Kemudian Djong Sumantri memanangkan gugatan tersebut di PN. Singkawang dengan nomor  putusan no. 08/Pdt.G/2011/PN Singkawang,” ungkap Arry Sakurianto SH.

Kalah di PN Singkawang, kata Arry, kemudian PT. PPM melakukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Pontianak, yang kemudian dikuatkan dengan nomor putusan 37/PDT/2012/PT.PTK. Kemudian PT. PPM tidak melakukan upaya hukum kasasi sehingga perkara ini sudah inkrah, yang selanjutnya dilakukan eksekusi, dengan nomor 02.Pdt.Eks/2012/PN. Singkawang Jo. No 08/Pdt.G/2011/PN Singkawang Jo. No. 37/PDT/2012/PT.PTK.

 “Lahan tersebut bersengketa dengan PPM, jadi tidak ada dasar bila Patiware menggarap lahan yang sudah diekseskusi tersebut. Kasian warga, banyak aparat dan Satpol PP disana. Semestinya para penegak hukum ini, hukum dan mengayomi warganya. Apalagi Satpol PP, seharusnya mengamankan Perda, bukan mengamankan kebun sawit Patiware,” katanya

Pihaknya akan selidiki siapa yang memerintahkan para petugas disana. Terhadap pemanggilan empat warga oleh Polres Bengkayang, menurut pihaknya itu sangat berlebihan. Karena warga dan pekerja hanya mempertahankan hak hak mereka. “Pada intinya, kami akan melawan dan mempertahankan hak hak masyarakat ,” ujar Ary Sakurianto.

Sementara, Ketua DAD Kota Singkawang, Aloysius Kilim,S.Ag,MM, meminta kepada Patiware untuk tidak menggerakkan aparat. Sebenarnya dan pada dasarnya, jika tidak diganggu, warga tidak melakukan aksi apapun disana. “Dan menurut kami adalah wajar bila mereka mempertahankan hak atas tanah mereka. Adanya perusahaan, tidak ada untungnya bagi kami,” katanya.

Pihaknya akan melaporkan hal ini ke Komnas Ham, Panglima TNI, Kapolri, dan Kompolnas. Kakalau warga diganggu terus, kami akan membawa perkara ini ke Indonesia Lawyer Club ( ILC), dengan tujuan membuka tabir siapa sebenarnya dibalik Patiware. Kami melihat penanganan Patiware dengan darmex sangat berbeda, dan apa apa ini, bahwa di lahan itu juga ada lahan masyarakat yang diduga tidak pernah ada ganti rugi,” ujar Aloyisus Kilim, yang juga mantan anggota DPRD ini. (har)

Berita Terkait