Pasokan dari Luar Tekan Harga Ikan

Pasokan dari Luar Tekan Harga Ikan

  Selasa, 12 April 2016 10:08
PASOKAN LUAR: Pedagang ikan di Pasar Ikan Flamboyan sedang menimbang udang yang dibeli oleh pembeli, Senin (11/4). Pasokan ikan di Pontianak didatangkan dari Kaltim dan Jawa sehingga harga di pasar cukup murah. HARYADI/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

PONTIANAK - Ketua Gabungan Pedagang Ikan (Gapikan) Pontianak, Yuhendra mengakui, sebagian pasokan ikan yang masuk ke Pontianak berasal dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan beberapa daerah lain. Menurutnya, distribusi panganan laut dari beberapa tempat itu, bisa menekan harga jual ikan yang beberapa waktu lalu melonjak. Tak melautnya nelayan Kalbar beberapa bulan terakhir akibat terbentur persoalan administrasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan turut memengaruhi jumlah pasokan ikan yang masuk ke pasar tradisional ini.

“Harga jual ikan kalau seminggu lalu naik. Untuk jenis tenggiri bisa sampai Rp45 ribu per kilo. Beberapa hari terakhir harga ikan mulai turun, karena bulan ini musim ikan,” ucapnya kepada Pontianak Post, Senin (11/4).

Saat ini, kebanyakan ikan didatangkan agen dari beberapa tempat, seperti Kalteng, Kalsel dan beberapa daerah di pulau Kalimantan. “Di sini (Pasar Flamboyan) sebagian pasokan dari Kalteng dan Kalsel dengan agen bisa mencapai lima orang. Untuk kualitas ikan saya rasa tak jauh dengan nelayan di sini,” ungkapnya.

Setidaknya, lanjut Hendra, pasokan ikan yang datang dari luar daerah bisa menekan harga jual ikan agar tidak melambung. Menurut informasi, banyak nelayan Kalbar tidak berani melaut karena takut dirazia oleh pihak terkait akibat administrasi yang tak lengkap dan soal pukat yang digunakan. Persoalan ini tentu berpengaruh ke pedagang. Apabila pasokan dari nelayan Kalbar kurang dan sedikitnya jumlah ikan yang dipasok, membuat harga jual tinggi. “Untuk Pontianak, dalam satu harinya bisa menjual hingga 20 ton ikan, bahkan lebih,” ujarnya.

Memang dalam hal ini pemerintah ada benarnya. Pemerintah ingin melindungi kekayaan bawah laut. Menurut informasi, sebagian nelayan menangkap ikan menggunakan pukat tertentu, akibatnya tidak sedikit terumbu karang yang masuk ke dalam pukat itu. Agar nelayan dapat melaut kembali tanpa melanggar aturan dari pemerintah, persoalan ini mesti dicari solusinya. Apabila tidak ditindak lanjuti, bisa saja pasokan ikan dari nelayan Kalbar berkurang karena takut melaut untuk menghindari razia oleh petugas.”Bulan lalu pasokan ikan memang minim, untung ada distribusi ikan dari luar, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan masyarakat,” tukasnya. 

Sementara itu, Ketua Aliansi Peduli Nelayan Kalimantan Barat, Bani Amin menuturkan, sudah beberapa bulan ini pasokan ikan dari nelayan Kalbar berkurang. “Sudah delapan bulan, sejak Permen Kelautan dan Perikanan nomor 2 tahun 2015 itu dikeluarkan, sehingga kami tak berani melaut. Untuk memenuhi kebutuhan ikan di Pontianak, kini didatangkan dari Jawa menggunakan kontainer. Kebutuhan ikan di Kalbar dalam sehari lumayan banyak, bisa 50-60 ton,” ungkapnya.

Menurut dia, dampak dari permen itu sangat memberatkan nelayan Kalbar. Satu sisi pemerintah ingin menggalak-galakkan makan ikan agar anak cucu pintar, namun di satu sisi nelayan justru di kebiri dengan membuat banyak aturan. Al hasil kini nelayan Kalbar sudah berbulan-bulan tak melaut, karena takut ditangkap. “Terakhir, saya cek harga untuk jenis gembung di pasar-pasar sampai Rp50 ribu per kilo. Ini bukan harga rasional,” tegasnya.

Harga normal, jenis gembung paling tinggi Rp18 ribu sampai Rp20 ribu saja. Sebenarnya aturan Menteri Susi yang melarang penggunaan pukat hela mesti dikaji kembali. Ini, tanpa melakukan sosialisasi tiba-tiba melarang nelayan menggunakan pukat hela. Kalaupun aturannya seperti itu, mesti di petakan daerahnya. “Mesti survei, jangan main pukul rata,” cetusnya. 

Katanya tambah Bani, nanti ada sosialisasi tentang penggunaan alat trawl yang akan diganti dengan alat tangkap lain. Namun setelah ditunggu kabar tersebut cuma angin kosong. Jika sosialisasi mulai dilakukan tahun 2017, maka setahun lebih nelayan tidak melaut. “Nelayan mau makan apa?” tanyanya.

Kebijakan Susi justru menyusahkan nelayan dan faktanya banyak diputar balikkan. Di permen, ia menyatakan bahwa dalam rangka menjaga sumberdaya alam bawah laut nelayan disalahkan karena menggunakan alat tidak ramah bagi keseimbangan bawah laut. Jika pernyataan dia seperti itu, dari mana tolak ukur alat ini tidak ramah. “Pasti ada kajian teknisnya. Apakah itu sudah dikaji?” tanya dia lagi.

Kepala Disperindagkop dan UKM Kota Pontianak, Haryadi melihat, kurangnya distribusi ikan dari nelayan Kalbar bisa berpengaruh dengan jumlah pasokan ikan. Jika pasokan kurang akan mempengaruhi harga jual tiap jenis ikan. “Permintaan tetap, namun pasokan berkurang, menimbulkan kenaikan harga, itu jelas,” terangnya.

Untuk meminimalisir kenaikan, otomatis distribusi ikan didatangkan dari beberapa wilayah lain. Hanya saja, apakah harga jual dari luar Kalimantan sama dengan harga yang di jual nelayan Kalbar. Hingga saat ini, pantauan Disperindagkop harga jual ikan masih relative normal, itu karena jumlah ikan saat ini masih bisa mengimbangi kebutuhan masyarakat.(iza)   

Berita Terkait