Pasca UN, Kuliah atau Kerja?

Pasca UN, Kuliah atau Kerja?

  Rabu, 11 May 2016 09:23   1

Oleh: Dina & Mi’rad

UJIAN Nasional atau yang biasa disingkat dengan UN adalah sistem evaluasi  standar  dan persamaan mutu atau kualitas tingkat pendidikan atau daerah baik sekolah negeri maupun sekolah swasta, yang dilakukan oleh pusat penilaian pendidikan. Di indonesia untuk tahun ajaran 2016/2017, UN  untuk tingkat SMA/SMK sederajat, baru saja dilaksanakan. Yaitu  tepatnya pada tanggal 4 – 6 April. Untuk SMK, UN berlangsung pada tanggal 4 – 7 April, sebab adanya penambahan ujian kejuruan. Dan  untuk tingkat SMP sederajat, Ujian Nasional akan dilaksanakan pada tanggal 9 – 10 Mei.  Sedangkan untuk tingkat SD, UN tidak diberlakukan lagi, namun langsung dibaur dengan UAS yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 – 20 Mei.

Dinas pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang – Undang RepublikIindonesia Nomor 20 tahun 2003, menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu atau kualitas pendidikan secara nasional  dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntablitas penyelenggara pendidikan kepada pihak – pihak yang berkepentingan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa evaluasi dilakukan oleh lembaga yang mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistematik untuk memulai pencapaian standar nasional pendidikan dan proses pemantauan evaluasitersebut harus dilakukan secara berkesinambungan. Berbeda dari tahun – tahun sebelumnya,  UN kali ini tidak begitu mencekam lagi. Sebab UN sudah tidak lagi menjadi penentu kelulusan. Perbandingan hasil UN dan UAS sudah 50 : 50. Kelulusan siswa sepenuhnya diserahkan kepada sekolah masing – masing.

Ujian Nasional  sekarang ini apa adanya. Ini akan menghilangkan situs pikiran yang menyertai UN tahun sebelumnya. Dulu, yang stress dan khawatir bukan hanya siswa peserta ujian. Tapi kepala sekolah juga ikut pusing dan khawatir, karena apabila ada siswa dari sekolahnya tidak lulus ujian, maka jabatannya akan terancam dicopot. Demikian juga dengan kepala dinas pendidikannya. Ujung – ujungnya  kepala daerah karena akan merasa malu kepada kepala pemerintah didaerah tetangga , bila ada di daerahnya ada siswa yang tidak lulus ujian. Kepala daerah akan merasa popularitasnya berkurang apabila kelulusan tidak 100%. Disisi lain, UN yang apa adanya ini, telah memicu sebagian besar siswa untuk merasa tidak perlu lagi belajar mati – matian menghadapi UN. Toh, pasti lulus pikir mereka. Yang akan belajar mati – matian hanyalah beberapa persen siswa yang termasuk  kedalam kategori pintar dan kutu buku  serta berniat untuk melanjutkan kejenjang perguruan tinggi dengan nilai yang memuas kan, agar dapat masuk jurusan perguruan tinggi yang ia minati.

Namun, sekolah yang akan serius menghadapi UN diperkirakan hanya pada sekolah tertentu seperti sekolah favorit. Berbicara masalah pasca UN untuk SMA/SMK sederajat, bila kita perhatikan secara keseluruhan, maka hanya 23% total siswa yang berkesempatan atau berpeluang untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Artinya, 77% tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Dari 77% tersebut, sebagian diantaranya memasuki dunia kerja, sebagian lagi terombang – ambing menjadi pengangguran, sebagian mencoba berwirausaha dan sebagian memasuki kehidupan rumah tangga.

Besarnya jumlah siswa yang tidak dapat melanjutkan keperguruan tinggi, disebabkan oleh dengan semangkin mahalnya biaya kuliah yang sangat bertolak belakang dengan perekonomian di indonesia yang kian merosot. Selain itu, adanya anggapan orang tua jaman dulu, yang mengatakan bahwa sekolah tidak sekolah semua orang tetap bisa menjadi orang yang sukses. Juga menjadi salah satu faktor penghambat seseorang tidak dapat meneruskan pendidikannya keperguruan tinggi.

Adanya pencanangan pemerintah tentang “  wajib belajar 9 tahun “, telah membuat sebagian masyarakatmenjadi salah pengertian. Mereka mengira bahwaseseorang hanya perlu bersekolah sampai tamat SMP sederajat, tanpa perlu melanjutkan kesekolah yang berstandar pendidikan menengah apalagi sampai perguruan tinggi. Namun, penyalahartian ini telah menjadi bumerang bagi kehidupan mereka sendiri. Mereka jadi sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, karena alasan standar pendidikan yang mereka tempuh tidak sesuai  dengan pekerjaan yang mereka inginkan yang membutuhkan ijazah SMA sederajat atau ijazah parguruan tinggi. Sebagai contoh  seseorang yang hanya tamatan SMP sederajat tidaklah mungkin menjadi seorang Dokter atau PNS.

Ditengah era globalisasi yang semakin modern ini, kebutuhan pokok manusia sebagai mahluk sosial tidak lagi hanya terdiri atas pangan, sandang, dan papan saja. Namun, mereka juga sangat memerlukan pendidikan yang tinggi agar mempunyai masa depan yang cerah. Orang  berlomba – lomba untuk dapat menempuh pendidikan setinggi – tingginya agar masa depannya kelak dapat terjamin. Meskipun masih banyak orang diluar sana yang beranggapan bahwa sekolah tinggi – tinggi hanya membuang – buang uang. Toh, masih banyak lulusan sarjana yang sampai saat ini masih pengangguran. 

Namun, alangkah baiknya jika kita mendapatkan pekerjaan yang layak berkat pendidikan yang kita tempuh. Biasanya yang berminat melanjutkan keperguruan tinggi adalah tamatan SMA. Namun, dengan jumlah siswa yang hanya mencapai angka 23% yang akan melanjutkan keperguruan tinggi, maka persentase tamatan SMA yang tidak melanjutkan keperguruan tinggi cukup besar jumlahnya.  Sedangkan untuk tamatan SMK biasanya akan langsung memasuki dunia kerja. Jumlah unit SMA dan SMK di Indonesia yang tidak sebanding dengan jumlah perguruan tinggi, atau dengan kata lain bahwa semua pelajar ingin melanjutkan keperguruan tinggi minimal setingkat S – 1, terhalang dengan jumlah perguruan tinggi yang tidak mencukupi. Maka dari itu, UN selain berfungsi sebagai instrumen pemetaan kondisi pendidikan nasional juga harus dipergunakan sebagai nstrumen memproyeksi jumlah pendirian dan pengembangan perguruan tinggi yang pertama yang harus dicermati adalah bahwa sebagian dari tamatan SMA/SMK ingin langsung memasuku dunia kerja. Selain faktor ekonomi juga faktor keinginan pribadi. Apalagi telah berkembang pemahaman bahwa apabila telah memiliki uang, maka pendidikan yang lebih tinggi bisa diikuti sambil bekerja. Hal ini harus diimbangi dengan meningkatkan jumlah unit SMK baru diseluruh pelosok negeri. SMK baru ini  harus disesuaikan dengan potensi daerahnya sehingga jangan sampai  semua SMK baru ditempatkan di ibukota kabupaten.

Sedangkan pada tamatan SMA yang belum memiliki keterampilan teknis, bisa belajar praktis di lembaga latihan kerja. Untuk ini maka lembaga latihan kerja baik milik pemerintah maupun swasta harus didirikan diseluruh pelosok negeri. Yang kedua, yang harus dicermati adalah sebagian tamatan SMA/SMK berada di pedesaan sedangkan sebagian besar perguruan tinggi berada di perkotaan terutama di ibukota provinsi.  Maka akan terjadi urbanIsasi besar – besaran dari desa ke kota dalam rangka menempuh  pendidikan tinggi. Dan setelah selesai menempuh pendidikan tinggi lebih cenderung mencari pekerjaan di kota. Untuk itu maka perlu dikembangkan pendidikan perguruan tinggi setingkat S – 1 sampai S – 3  berbasis pedesaan seperti jurusan pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan dengan kombinasi mata kuliah praktek wirausaha berbasis pedesaan tersebut. Sedangkan status SMK perlu dikaji untuk dikembangkan menjadi setingkat S – 1 sesuai jurusannya. Disatu sisi ini akan dapat menghambat laju urbanisasi. Disisi lain, akan dapat meningkatkankualitas pembangunan desa serta mendukung ketahanan pangan.

Yang ketiga adalah beasiswa pendukung kesehatan dan pendidikan desa. Aparat birokrasi pedesaan terutama dibidang pendidikan dan kesehatan selalu kurang karena PNS yang ditugaskan ke desa sebagian besar berasal dari kota sehingga ketika bertugas di pedesaan tidak berusaha mengurus kepindahan kembali ke kota asalnya perlu dipikirkan beasiswa Ikatan Dinas dibidang pendidikan ( guru ) dan kesehatan ( dokter, bidan , perawat ).  Dimana siswa terbaik dari desa  tersebut diberikan beasiswa Ikatan Dinas, dengan kata lain setelah selesai pendidikan akan bertugas di desanya selama jangka waktu Ikatan Dinas, misalnya selama 5 tahun. Pola ini akan lebih mudah dari pada Kemenkes membuat program dokter spesialis masuk desa atau dokter yang gajinya lebih tinggi dari gaji kepala RSUD. Atau bidan desa yang gajinya lebih tinggi dari bidan PNS. Juga akan lebih efektif karena dengan berasal dari desa tersebut dipastikan akan lebih betah tinggal di desanya. Apabila telah melewati masa Ikatan Dinas, diperbolehkan pindah ke kota sebagai pemberian kesempatan untuk mengembangkan karir yang lebih baik. UN sebagai sebuah parameter harus mampu menghasilkan terobosan baru, bukan hanya sekedar otak – atik angka – angka. Sebenarnya, baik ingin sekolah maupun langsung memasuki dunia kerja ketika sudah tamat SMA/SMK sederajat  boleh saja, tergantung individu masing – masing. (**)

SMAN 2 Teluk Keramat