Parlemen Tuding Ada Mafia Vaksin

Parlemen Tuding Ada Mafia Vaksin

  Selasa, 28 June 2016 09:30

Berita Terkait

Tenaga Medis Harusnya Curigai Harga Miring

JAKARTA – Rapat Komisi IX DPR soal vaksin palsu kemarin sore (27/6) jadi ajang menguliti kinerja Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Parlemen kecewa karena praktik vaksin palsu ini sudah berjalan sejak 2003 tanpa terendus pegawai Kemenkes dan BPOM.

Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago mengatakan, praktik peredaran vaksin palsu senyap dan rapi. ’’Jangan-jangan ada mafianya,’’ kata legislator Partai Nasdem itu. Dia berharap pelaku mulai dari produsen, distributor, sampai pembeli di fasilitas kesehatan bisa diusut semua..

Dia juga mempertanyakan petugas medis yang tidak menaruh curiga terhadap keberadaan vaksin palsu. Sebab, dari harganya saja sudah beda. Selisihnya bisa sampai Rp 200 ribu sampai Rp 300 ribu. Dengan perbedaan harga yang mencolok itu, seharusnya pengelola rumah sakit maupun dokter serta petugas medis lain menaruh curiga.

Menkes Nila Djuwita F. Moeloek menuturkan, skema penyaluran vaksin oleh pemerintah sudah baku. Yakni pemesanan vaksin oleh dinas kesehatan maupun fasilitas kesehatan milik pemerintah dilakukan melalui sistem e-catalog. Setelah itu vaksin diproduksi oleh perusahaan penyedia yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian vaksin dikirim ke dinas kesehatan kemudian diteruskan ke puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya.

Namun alur pengadaan vaksin itu tidak berlaku untuk fasilitas kesehatan swasta. Tanpa memvonis bahwa di rumah sakit swasta potensi vaksin palsunya lebih besar, Nila menuturkan bahwa kontrol pemerintah cukup sulit untuk di lembaga swasta. Sebab, proses pembelian vaksin murni dilakukan antara pengelola rumah sakit swasta langsung ke produsen vaksin yang dikehendaki. Harga yang murah, tentu menjadi pertimbangan rumah sakit menentukan pilihan penyedia vaksin.

Nila juga mengatakan, sampai kemarin BPOM belum bisa memastikan kandungan yang ada di vaksin palsu itu apa saja. ’’Sebab kami berurusan dengan barang sitaan. Jadi perlu proses untuk melakukan uji lab,’’ tuturnya.

Sementara itu, Bareskrim kembali menangkap dua orang terduga pemalsu vaksin bayi yang berperan sebagai distributor berinisial T dan M. Keduanya ditangkap di sebuah hotel di Semarang, Jawa Tengah. Kemungkinan besar mereka mendistribusikan vaksin palsu di Jawa Tengah. 

Direktur Dittipideksus Bareskrim Brigjen Agung Setya menuturkan bahwa keduanya merupakan distributor vaksin yang terhubung dengan distributor berinisial A yang telah ditangkap lebih dulu. "Keduanya sedang dalam pemeriksaan tim Bareskrim dan akan dibawa ke Jakarta," paparnya di Divhumas Mabes Polri, Jakarta, kemarin. 

Agung menjelaskan, fokus utamanya untuk ?mengetahui sejauh apa distribusi vaksin bayi palsu tersebut. "Bisa jadi juga disebarkan ke Semarang atau Jawa Tengah. Kami periksa dulu semuanya," jelasnya. 

Hingga saat ini telah ada 18 saksi yang diperiksa terkait kasus pemalsuan vaksin bayi tersebut. 18 saksi itu berasal dari rumah sakit, apotek, hingga saksi lain yang terlibat dengan kasus tersebut. "Pemeriksaan berlanjut terus," tutur mantan Wadir Dittipideksus tersebut. 

Menurutnya, penyidik juga sedang mendeteksi adanya oknum dari rumah sakit yang terlibat dengan jaringan pemalsu vaksin tersebut. Tentunya, kasus ini akan mengarah pada oknum rumah sakit yang mengurusi bagian sampah medis. "Bisa jadi ada bantuan dari dalam rumah sakit," ujarnya. 

Namun, sejauh apa keterlibatan rumah sakit dalam mendistribusikan vaksin palsu ke masyarakat belum bisa diungkapkan. Yang pasti ada sejumlah rumah sakit swasta yang menggunakan vaksin palsu ini. "Kalau rumah sakitnya belum ya. Nanti semua akan dikuak kalau sudah didapatkan," jelasnya. (wan/bay/idr)

 

Berita Terkait