Panwas Tak Boleh Berpihak

Panwas Tak Boleh Berpihak

  Jumat, 5 Agustus 2016 09:30
DISUMPAH: Pengambilan sumpah dan pelantikan anggota panitia pengawasan kecamatan se-Kota Singkawang yang dihadiri Wakil Walikota, Pimpinan Bawaslu Kalbar, serta forkopinda kota Singkawang kemarin. Har/Pontianak Post

Berita Terkait

SINGKWANG—Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi Kalbar mengingatkan tugas dan fungsi anggota panwas senantiasa berpedoman pada aturan dan netral, bagi mereka yang terbukti memihak salah satu kandidat calon kepala daerah akan dipecat. “Jika terbukti akan dibawa ke dewan kehormatan pemilu, ini prosedurnya. Bisa aja anggota panwas bersangkutan dipecat,” ungkap pimpinan Krisantus Heru Siswanto kepada koran ini usai pelantikan dan pengambilan sumpah anggota pengawas pemilu kecamatan se-Kota Singkawang Kamis (4/8) kemarin.

 
Artinya, kata dia, penegasan ini mengingatkan seluruh pengawas pemilu baik di kota Singkawang maupun di Kabupaten Landak yang tahun depan akan melaksanakan Pemilihan kepala daerah senantiasa berpedoman kepada aturan yang ada. “Adanya perubahan regulasi yang ada maka seluruh anggota panwas harus memahami hal tersebut karena itu pedoman kerjanya. Baca pahami aturannya dan taati asas penyelenggaran pemilu itu sendiri,” tegasnya.

Dengan demikian, kata Krisantus, jika sudah memahami apa yang menjadi pedoman kerja maka dalam menjalankan tugas bisa profesional dan netral. “Ini penting. netralitas pengawas pemilu itu diutamakan,” katanya. Oleh sebab itu, Bawaslu juga menghimbau peran aktif masyarakat dalam memantau proses tahapan pemilu kepala daerah ini nantinya. “Masyarakat bisa mengawasi proses pemilu kepala daerah dan mengawasi kinerja anggota panwas ini, kalau ada indikasi tidak netral laporkan ke kita, sehingga harapan kita demokrasi berintegritas bisa dicapai,” pintanya.

Selain penekanan diatas, Krisantus juga meminta masukan kepada masyarakat terkait anggota panwas yang ada, misalkan anggota panwas ini memiliki ikatan perkawinan atau ikatan darah dengan penyelenggara pemilu lainya atau bahkan dengan pasangan bakal calon atau calon kepala daerah. “Harusnya dilaporkan oleh yang bersangkutan, kalau tidak kami bisa memproses perkara ini melalui laporan masyarakat dan akan ditindakllanjuti. Ini semua untuk tetap menjaga profesionalitas dan netralitas pengawas pemilu,” terangnya.

Terkait kerawanan dalam Pilkada, ia juga mengatakan pihaknya sudah memetakan hal tersebut. Namun jika melihat sejarah dan data, kata dia, untuk wilayah Kabupaten Landak dan Kota Singkawang masih kadar normal. “Setelah kita petakan belum ada yang fatal, namun tentu saja indek kerawanan yang kita petakan akan diperbaharui terus menerus sebagai langkah antisipasi dalam upaya meminimalisir kecurangan maupun pelanggaran dalam pelaksaan pemilu kepala daerah,” katanya.

Hal lainya, kata dia, terkait politik uang juga itu ranah bawaslu. Untuk memproses hal ini jika terjadi maka harus sesuai prosesur dan aturan.”Misalkan jika di lapangan ditemukan maka harus jelas siapa pelakunya, buktinya dan akan dibawa ke sentra penegakan hukum pemilu. Disini kita lihat, jika mengarah ke pidana akan kita serahkan ke penyidik,” terangnya.

Wakil Walikota Singkawang H Abdul Muthalib juga berpesan agar anggota panwas haruslah mampu menempatkan diri sesuai tugas dan fungsinya. Apalagi, kata dia, dalam menjalankan tugas harus berani mengambil sikap tegas sesuai aturan berlaku. “Kita ingin mewujudkan pemilihan kepala daerah kota Singkawang ini tertib dan aman,” katanya.

Sebanyak 15 anggota pengawas pemilu kecamatan se-kota Singkawang diambil sumpah dan dilantik oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang, Hj. Zulita, SH,MH. Ia mengharapkan seluruh anggota panitia pengawas kecamatan harus bisa bekerja secara netral. “Sesuai sumpah janji, dan ini bukan janji main-main, harus bekerja keras dalam mewujudkan pemilihan walikota dan wakil walikota Singkawang yang berintegritas dalam rangka menjaga propfesionalitas dan netralitas pengawas pemilu,” katanya. (har)

Berita Terkait