Pantai Kijing Segera Dibangun Pelabuhan Laut

Pantai Kijing Segera Dibangun Pelabuhan Laut

  Sabtu, 23 April 2016 15:57

PONTIANAK – Program Tol Laut Joko Widodo diharapkan bisa segera direalisasikan di Kalimantan Barat. Sebagai bagian dari program Tol Laut tersebut, pemerintah pusat melalui Pelindo II akan segera membangun pelabuhan Internasional Kijing, di Mempawah, Kalimantan Barat. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kalbar Anthony S Runtu menyatakan, sesuai rencana, pembangunan pelabuhan Kijing akan mulai berjalan pada Juni mendatang.
“Di Kalbar akan segera dibangun pelabuhan besar di Kijing. Itu yang membangun Pelindo. Rencananya akan start (mulai dikerjakan) Juni. Itu rancangan awalnya demikian. Sudah diekspos. Kemarin sudah dibicarakan di kantor gubernur,” kata Antony saat dihubungi Pontianak Post, Jumat (22/4).
Menurut Anthony, Pemprov Kalbar sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Pelindo untuk membicarakan mengenai pembangunan pelabuhan internasional tersebut. Anthony yakin Pelindo serius membangun pelabuhan tersebut. “Saya beberapa kali ikut rapat. Bahkan ketika Pak RJ Lino masih menjabat, kami sering diundang kita. Pelindo juga sudah beberapa ekspos. Saya yakin serius,” jelasnya.
Pembangunan pelabuhan ini akan menggunakan dana dari Pelindo. Jadi tidak menggunakan dana APBN. Pemerintah provinsi, lanjut Anthony, akan membantu Pelindo dengan memfasilitasi pembebasan lahan. Sebab pembangunan pelabuhan ini membutuhkan lahan yang cukup luas.
Nantinya Pelabuhan Kijing akan menjadi pelabuhan di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang meliputi Sumatera dan Kalimantan Barat. Kawasan ini akan menjadi pelabuhan padat. “Ekspor Kalbar bisa melalui pelabuhan ini. Jadi kalau kita ekspor CPO tidak lagi melalui pelabuhan tetangga,” katanya.
Selama ini untuk mengekspor komoditas andalan seperti CPO, harus melalui pelabuhan lain, seperti Belawan. Akhirnya Kalbar tidak mendapatkan pajak dari ekspor tersebut. “Kalau pelabuhan ini bisa dibangun, pajaknya bisa masuk ke kita (Kalbar),” ujarnya.
Menurut Anthony, Gubernur Kalbar Cornelis kerap mendesak pemerintah pusat agar segera merealisasikan pembangunan pelabuhan tersebut. Sebab dengan adanya pelabuhan tersebut perekonomian Kalbar bisa melesat dengan cepat. “Pak Gubernur mengharapkan ini segera dieksekusi. Pak Gubernur sudah kerap menjelaskan pada Menteri Perhubungan bagaimana persoalan di pelabuhan Pontianak yang sulit dikembangkan,” katanya.
Pelabuhan Pontianak yang termasuk pelabuhan sungai memang sulit dikembangkan lagi. Salah satu masalahnya adalah kuatnya sedimentasi di sepanjang alur sungai Kapuas. “Kalau surut kapal susah masuk karena sungai jadi dangkal,” katanya.
Setiap tahun alur sungai perlu dikeruk. Ini jadi persoalan tersendiri karena membutuhkan dana yang besar. “Karena itu, pembangunan pelabuhan baru tidak bisa dielakkan. Kalau ini sampai benar terwujud ini akan luar biasa,” tambahnya.
Setelah pelabuhan ini terbangun, akan ada banyak kargo yang melintas di sana. Pelabuhan ini, kata Anthony, akan menjadi salah satu bagian dari program tol laut  Jokowi. “Kita berharap Kijing jadi bagian dari Tol Laut Jokowi. Ini multiplier effectnya akan sangat besar,” ujarnya.
Sebelumnya, Bupati Mempawah Ria Norsan menyatakan masih perlu dilakukan pembebasan lahan untuk pembangunan pelabuhan internasional di kabupaten tersebut. Saat ini lahan yang dibebaskan seluas 1.350 hektare, sedangkan yang diperlukan mencapai 5.000 hektare.
“Dari PT Pelindo meminta lahan lima ribu hektare, sedangkan yang kami siapkan ada 1.350 hektare,” ujar Norsan, Februari lalu. Norsan mengatakan lahan yang diperlukan itu sangat luas karena rencananya Pelindo juga akan membangun kawasan ekonomi khusus. Nantinya di sana ada industri terpadu seperti tangki timbun bahan bakar minyak, CPO, dan lainnya.
Norsan mengatakan anggaran pembebasan tanah tahap pertama pada tahun ini mencapai Rp300 miliar. Dana untuk pembangunan pelabuhan diperkirakan mencapai Rp3,5 triliun.“Pembangunan sangat strategis karena jarak antara kapal dengan dermaga sekitar 3,5 kilometer. Posisi dermaga terlindungi dari angin laut yang kencang,” tutur Norsan. Pembebasan lahan dimulai awal hingga Maret. “Semuanya dibiayai anak cabang perusahaan Pelindo, PT IPC,” kata Norsan.
Program Tol Laut
Dengan adanya program tol laut ini, perdagangan di Indonesia yang selama berpusat di Jawa akan bergeser ke daerah-daerah lain, termasuk Kalimantan. Kondisi ini diamini Kepala Staf Presiden Teten Masduki. Teten mengatakan bahwa selama ini mayoritas perdagangan, baik ekspor maupun impor, menggunakan pintu Jawa dan Sumatera yang ada di bagian barat Indonesia. ”Nanti pintu itu kami geser ke (Indonesia, Red) timur,” ujarnya di Jakarta, Rabu (20/4).
Teten mengakui, dibutuhkan waktu untuk menjadikan wilayah timur sebagai pintu ekspor. Sebab, industri harus dikembangkan terlebih dahulu. Karena itu, target jangka pendek adalah menjadikannya sebagai pintu impor. ”Ini sudah diusulkan ke presiden (Jokowi, Red),” katanya.
Untuk menggapai target itu, pemerintah kini tengah menyusun payung hukum yang akan mengatur agar impor beberapa komoditas tertentu tidak boleh masuk ke pelabuhan di kawasan Indonesia Barat, melainkan harus masuk melalui pelabuhan di kawasan Indonesia Timur. ”Misalnya, impor sapi, tekstil dan produk tekstil, serta beberapa komoditas lainnya,” ucap pria yang lama berkecimpung sebagai aktivis antikorupsi itu.
Menurut Teten, skema perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) memang membuat Indonesia tidak bisa menolak impor produk-produk dari negara yang sudah meneken perjanjian FTA. Padahal, arus barang melalui kawasan Indonesia Barat seperti Batam dan Jakarta sudah sangat padat.
Selain itu, karena masuk dari wilayah barat, ketika kemudian didistribusikan ke wilayah timur, barang-barang menjadi lebih mahal. Karena itu, menggeser pintu masuk impor ke wilayah timur ibarat sekali dayung dua pulau terlampaui. Yakni, mengembangkan wilayah timur sekaligus membuat harga produk di wilayah timur menjadi lebih murah. ”Ini target yang kami bidik,” ujarnya.
Pengamat transportasi dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Saut Gurning mengatakan, kebijakan intervensi perdagangan internasional bisa menjadi instrumen efektif untuk menggerakkan ekonomi Indonesia Timur. ”Syaratnya, infrastruktur transportasi laut harus tersedia,” katanya.
Langkah itu sekaligus merespons pergeseran kekuatan ekonomi dunia yang duhulu berada di barat, khususnya Eropa, melintasi Samudra Atlantik. Namun, dalam beberapa dasawarsa terakhir, negara-negara di sepanjang Samudra Pasifik –yang dimotori Jepang, lalu diikuti Korea Selatan serta Tiongkok– menjadi kekuatan ekonomi baru dunia. Di bagian Pasifik lainnya, negara di Amerika Latin mulai menggeliat, mengikuti negara yang sudah maju seperti Kanada dan Amerika Serikat (AS).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Bitung bisa menjadi simpul perdagangan internasional untuk wilayah Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara. ”Wilayah ini sangat strategis dalam konteks kerja sama ekonomi ASEAN,” ujarnya.
Namun, upaya menjadikan Indonesia Timur sebagai pintu masuk perdagangan internasional sejak 2012 belum menunjukkan hasil. Sebab, prasyarat menuju target itu memang belum dikembangkan dengan baik. Misalnya, pelabuhan yang memadai, kapal yang melayani trayek secara reguler, serta infrastruktur pendukung lainnya. ”Di sinilah peran strategis tol laut sebagai pilar transportasi,” ujar Teten.
Menurut Teten, tol laut bisa menjadi urat nadi yang menyuplai darah perekonomian bagi wilayah terluar dan terdepan yang selama ini belum terlayani dengan baik. ”Agar ekonomi bergerak, butuh suplai bahan bangunan, bahan pangan, dan kebutuhan strategis lain secara teratur dengan harga terjangkau,” katanya.
Dari situlah, pembangunan akan menjalar lebih cepat. Mulai pembangunan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus (KEK), jalan raya, hingga sarana pendidikan untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) di daerah. (owi/mia/c10/kim)